Krisis Pelayanan Kesehatan Bukti Kegagalan Model Negara-Negara Sekuler - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 16, 2020

Krisis Pelayanan Kesehatan Bukti Kegagalan Model Negara-Negara Sekuler


Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Swasembada Center)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong kemampuan negara-negara ASEAN Plus Three (APT) untuk mempunyai mekanisme ketahanan kesehatan. Hal itu, kata Jokowi, berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 saat ini.

Ia berharap ke depannya negara-negara di kawasan dapat siap menghadapi pandemi di masa depan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato secara virtual di KTT ke-23 APT pada Sabtu, 14 November 2020, Kepala Negara berbagi sejumlah pandangannya mengenai upaya untuk memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan tersebut.

"Pertama, pembangunan infrastruktur kesehatan di tingkat nasional," ujar Jokowi, seperti dirilis oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. (Tempo.co, 14 November 2020)

Sorotan

Sikap masyarakat tentu akan lain ketika mereka memahami dan menyadari bahwa layanan kesehatan adalah hak rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya tanpa terkecuali. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik dari negara dan pemerintah. Pemerintah juga memahami dan bertanggung jawab memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak pelayanan kesehatan publik, yaitu pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi siapapun tampa membebani masyarakat dengan biaya sepeserpun. 

Namun krisis pelayanan kesehatan yang berlarut-larut dalam peradaban sekuler ini, menjadi bukti kegagalan model negara-negara sekuler memberikan hak – hak publik, baik model republik, federal maupun kerajaan. Yaitu berupa pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik. Industrilisasi, liberalisasi dan komersialisasi pelayanan kesehatan menjadi ciri yang melekat pada setiap negara dan sistem kesehatan yang diterapkannya.

Negara yang seharusnya bertanggungjawab menjauhkan segala aspek komersial pada sistem dan pelayanan kesehatan justru bertindak sebaliknya. Upaya tambal sulam, khususnya memasukan model pembiayaan ala asuransi kesehatan wajib ke dalam sistem kesehatan terbukti gagal dan semakin memperdalam kezoliman dan pengabaian hak publik. Pelayanan kesehatan gratis dari negara bagi kaum miskin meski dengan pelayanan ala kadarnya dipandang sebagai kebaikan pemerintah yang patut disyukuri publik.

Akibatnya hajat kesehatan miliaran orang di dunia hari ini terus dalam genggaman korporasi. Mulai dari korporasi asuransi kesehatan, rumah sakit, farmasi dan alat kedokteran hingga korporasi pendidikan kedokteran. Rumah sakit dan lembaga yang semestinya menjadi perpanjangan fungsi negara dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan masyarakatpun steril dari aspek sosial. Sistem kesehatanpun menjadi industri yang hanya digerakan oleh uang. Tidak heran harga pelayanan kesehatan terus melangit, akses masyarakat semakin sulit sementara diskriminasi menjadi aspek yang begitu menonjol.

Fakta kegagalan model negara-negara sekuler yang begitu nyata dalam memenuhi hajat kesehatan publik di segala penjuru dunia hari ini menjadi cerminan kegagalan model negara-negara tersebut menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada publik. Sehingga keberadaannya berikut peradaban sekuler yang mengeksiskannya menjadi penting dipertanyakan.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here