Kudu Piye Iki Pak... Lha Wong Pilkada Serentak Tetap Lanjut Kok - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 16, 2020

Kudu Piye Iki Pak... Lha Wong Pilkada Serentak Tetap Lanjut Kok


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menegaskan, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dia pun mengimbau semua pihak untuk tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan menyebabkan penularan COVID-19.

“Jangan sampai kita lalai dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga berkontribusi terhadap penambahan kasus,” kata Wiku dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Penanganan COVID-19, dari Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

“Jangan sekali-kali kita melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 kepada anggota masyarakat lainnya,” lajut Wiku. (sindonews, 15 November 2020)

Catatan

Lha wong pemerintah, DPR sendiri tetap ngotot untuk mengadakan Pilkada serentak. Tercatat jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada tahun ini meningkat. Tingginya kasus pelanggaran itu diikuti dengan peningkatan jumlah kasus penularan virus corona di sejumlah provinsi yang menyelenggarakan pilkada. Data yang disampaikan Bawaslu RI tidak efektif bagi pelanggar protokol kesehatan. Sehingga, penyelenggaraan pilkada yang diputuskan oleh pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu tidak justru berpotensi memperparah angka penularan Covid-19 di Indonesia. 

Di tengah pandemi virus corona, pemerintah sebetulnya bisa membuat kebijakan menunda. Keputusan untuk tetap lanjut Pilkada seakan memantik api. Ketika banyak kegiatan lain harus terhenti, Indonesia malah mengizinkan pesta demokrasi. Sejak Maret 2020, beragam kegiatan terpaksa berhenti. Ruang gerak mereka dibatasi, seperti kegiatan belajar, perkuliahan, pertunjukan seni dan budaya, kompetisi olahraga dan lain sebagainya. Apalagi ketika itu Presiden Joko Widodo mengumumkan agar masyarakat patuh protokol kesehatan. Mengutamakan kegiatan di rumah. Sejumlah pihak berpandangan pemerintah bertindak terlampau nekat. Kebijakan diputuskan seakan tanpa menghitung dampak aspek kesehatan masyarakat. Gelaran Pilkada dikhawatirkan membuat penyebaran Covid-19 kian massif. 

Sejumlah masyarakat menilai berbagai regulasi KPU tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Harganya terlalu mahal. Demi memenuhi hak politik, tidak seharusnya mengorbankan hak jaminan kesehatan dan hak hidup. Efek lain adalah kemungkinan terjadinya politik uang. Berbagai ancaman sanksi bisa membuat masyarakat pasif dan pragmatis. Terbatasnya massa dan cara kampanye membuat masyarakat tidak mengerti program yang ditawarkan para calon. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pilkada diprediksi akan rendah. Hal ini tentu akan mengurangi kualitas dan legitimasi hasil Pilkada.

Karena itu, mereka yang terlanjur percaya bahwa Pemilu dalam sistem demokrasi bisa menghasilkan perubahan tampaknya harus kembali "gigit jari". Pasalnya, Pemilu/Pilkada memang sekadar dimaksudkan untuk memilih orang, seraya berharap orang yang terpilih lebih baik daripada yang sebelumnya. Pemilu sama sekali menafikan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar orang-orang terpilih, tetapi juga sistem yang terpilih. Dengan kata lain, Pemilu sama sekali melupakan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar pergantian orang (penguasa dan wakil rakyat), tetapi juga pergantian sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dll dengan yang jauh lebih baik. Wajarlah jika usai pilkada nanti, perubahan untuk masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat tidak terwujud, selama kebobrokan sistem sekular yang tegak berdiri saat ini tidak pernah disoal, dikritik dan diutak-atik, sekaligus diganti, karena sudah dianggap sebagai sistem yang baik.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here