Lobster dalam Cengkeraman Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 30, 2020

Lobster dalam Cengkeraman Kapitalisme


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP)

KPK telah menetapkan Menteri KKP, Edhy Prabowo sebagai tersangka korupsi dalam ekspor benih Lobster (www.sindonews.com, 26 Nopember 2020). Tentunya penangkapan ini semakin menegaskan bahwa kejahatan korupsi masih menggurita di negeri ini.

Melalui Permen 12 Tahun 2020, Edhy Prabowo selaku Menteri KKP membuka kran ekspor benur. Padahal sebelumnya, Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti melalui Permen 56 Tahun 2016 menutup kran ekspor benur. Pertimbangan Menteri Puji menutup ekspor benur adalah selain tidak memiliki nilai tambah, pembukaan ekspor benur rawan terjadinya praktek eksploitasi dan mengancam kelestarian lingkungan.

Berkaitan tentang nilai tambah dari kran ekspor benur. Harga benur sekitar Rp 30 ribu di dalam negeri. Sedangkan di luar negeri harganya bisa mencapai Rp 150 ribu. Tentunya ekspor benur ini menjanjikan keuntungan yang besar. 

Padahal benur ini apabila berhasil dibudidayakan hingga besar, harganya akan lebih mahal lagi. Lobster yang beratnya mencapai 400 hingga 500 gram, harganya bisa berkisar Rp 600 hingga Rp 800 ribu. Jadi jika kita bandingkan antara ekspor benur dengan Lobster hasil budidaya, sangatlah jauh. Artinya yang bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi adalah pembudidayaan benur di dalam negeri. Setelah besar baru diekspor.

Dalam ekspor benur ini terdapat unsur ketamakan untuk mendapatkan keuntungan. Jika sudah tamak, maka menunggu hasil budidaya benur dalam negeri tentunya waktu yang lama. Apalagi bila budidayanya mengalami kegagalan. Demikianlah pola berpikir instan orang-orang yang tamak.

Tidak sekedar faktor ketamakan individual, faktor budaya kehidupan yang materialis menjadi pemicu korupsi. Di alam Kapitalisme saat ini, kebahagiaan hidup diukur dengan jumlah materi yang mampu dikuasai. Di semua sektor kehidupan di alam Kapitalisme berasaskan bersifat transaksional. Masuk bursa pileg, pilpres, dan pilkada membutuhkan biaya. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, membutuhkan biaya yang mahal. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, juga membutuhkan biaya yang mahal. Demikianlah potret kehidupan Kapitalisme.

Akibatnya aturan dalam penyelenggaraan negara pun tidak bisa lolos dari praktek korupsi. Memang betul bahwa di dalam aturan ekspor benur terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan eksportir. Perusahaan eksportir akan bisa mendapat kuota ekspor benur bila mempunyai nelayan binaan, mampu melakukan budidaya Lobster, dan mengembalikan 2 persen hasil panen ke alam. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan perusahaan eksportir akan bisa memenuhi syarat-syarat tersebut?

Di sinilah letak manipulasi itu terjadi. Indikasinya bisa dilihat dari daftar nama perusahaan ekaportir yang diundang oleh Kementerian KKP. Awalnya beredar hanya ada 26 perusahaan. Ternyata data tertulis ada 61 perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada surat tertanggal 2 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Trian Yunanda. Dalam hal daftar perusahaan eksportir saja tidak transparan. Apalagi disinyalir sebagian eksportir tersebut adalah perusahaan baru dalam dunia budidaya Lobster.

Sedangkan dalam hal teknisnya. Semua perusahaan eksportir tersebut hanya bisa melakukan ekspor benur melalui satu kargo yang ditunjuk oleh Kementerian KKP. Menurut Wakil Ketua KPK dalam konpers-nya, secara tertulis satu kargo tersebut adalah PT ACK yang dipegang orang lain tapi sebenarnya dipegang oleh Edhy Prabowo. Di titik inilah praktek kolusi dan korupsi rentan terjadi. 

Dalam kasus ekspor benur ini, Edhy Prabowo menerima dana sebesar Rp 3,4 milyar dan 100 ribu dollar AS.Tentunya kasus korupsi ini melibatkan juga beberapa pihak lainnya di lingkaran Kementerian KKP.  

Padahal korupsi yang mereka lakukan ini telah merugikan negara. Benur diekspor ke luar negeri. Setelah itu, Indonesia mengimpor Lobster dari luar negeri. Ironis sekali. Indonesia sebagai negeri maritim menjadi ketergantungan impor Lobster untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Ambil contoh, tujuan ekspor benur Indonesia terbanyak ke Vietnam. Di Bulan Oktober nilai ekspor benur adalah 1867 kg benur senilai 8,57 juta dollar AS. Dan sekarang Vietnam menguasai pasar Lobster internasional dengan mendapat pasokan benih dari Indonesia.

Bahaya yang lebih tragis adalah hilangnya plasma nutfah Lobster di alam. Dengan membuka kran ekspor benur hanya berakibat pada brutalnya eksploitasi benur di alam. Pada tahun 1970-an, Indonesia pernah menderita akan hilangnya bibit ikan Bandeng di alam. Jangan sampai kejadian ini berulang.

Mestinya Indonesia harus bisa belajar. Belajar dari pengalaman pahit kejahatan korupsi yang terus berulang dan berulang. Bisa dikatakan korupsi menjadi budaya. Artinya, kejahatan korupsi ini adalah persoalan sistemik. 

Yang mendasar dilakukan adalah membuang Ideologi Kapitalisme. Alasannya karena Kapitalisme ini berasaskan sekulerisme. Sekulerisme menjadikan nilai materi telah menggantikan nilai halal dan haram.

Selanjutnya adalah mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara menggunakan asas nilai halal dan haram. Dalam pengelolaan sumber daya ikan, termasuk Lobster memperhatikan aspek kelestarian alam, keberlanjutan budidaya Lobster dan terwujudnya aspek kesejahteraan rakyat.

Indonesia sebenarnya mempunyai lingkungan yang ideal bagi pembudidayaan Lobster. Negara turun tangan dengan melakukan proyek-proyek penangkaran yang melibatkan para nelayan secara nyata. Hasil budidaya tersebut dipergunakan untuk pemenuhan gizi bangsa. Di samping itu, hasil budidaya Lobster, keuntungannya bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa.

Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, baru memikirkan untuk melakukan ekspor hasil budidaya Lobster. Dengan kebijakan demikian tentunya Indonesia akan bisa menguasai pasar Lobster internasional. Demikianlah negara dalam melakukan proyek-proyek budidaya sumber daya perairan dan kelautan selalu berorientasi kepada pelayanan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. 

# 30 Nopember 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here