Mal al Ghulul - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 9, 2020

Mal al Ghulul


Abu Inas (Tabayyun Center)

Harta pada dasarnya tidak bisa dikategorikan halal atau haram dengan sendirinya. Kategori itu baru ada karena faktor cara yang digunakan untuk mengumpulkan harta (kayfiyyah yuhazu fiha al-mal). Jika caranya dibenarkan oleh syariah, misalnya, cara-cara yang lazim digunakan untuk mendapatkan harta (asbab at-tamalluk) yang telah ditetapkan oleh syariah—seperti bekerja (menghidupkan tanah mati, mengeluarkan isi perut bumi, berburu, jasa broker, mudhârabah, musâqât dan jasa kontrak), waris, kebutuhan akan harta karena terdesak, pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa kompensasi—maka status harta tersebut halal. Tentu, itu karena seseorang mengumpulkan harta tersebut dengan cara yang dibenarkan syariah. Namun, jika caranya tidak ditetapkan oleh syariah, misalnya, syariah menyatakan sebaliknya, maka saat itu status harta tersebut haram. Dengan kata lain, itu karena orang tersebut mengumpulkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Karena itu, harta yang dimiliki dengan salah satu sebab kepemilikan (sabab at-tamalluk) yang sah menurut syariah, atau dimiliki melalui proses pengelolaan (kayfiyyah at-tasharruf) yang syar‘i, yang memang dibenarkan oleh syariah untuk mengembangkan harta, maka dalam kedua kategori ini, harta tersebut statusnya halal. Dengan kata lain, status pengumpulannya sah menurut ketentuan syariah. Namun, jika menyalahi kedua cara tersebut, yaitu sebab kepemilikan atau pengelolaan kepemilikan, maka status harta tersebut haram. Sebab, cara pengumpulannya tidak syar'i,  baik telah dinyatakan terlarang oleh Pembuat syariah (Asy-Syari'), seperti ghashab atau mencuri, ataupun yang dinyatakan bertentangan. Semuanya itu merupakan cara yang diharamkan serta termasuk cara pengumpulan harta yang tidak dibenarkan syariah. Harta yang dimiliki dengan cara tersebut juga merupakan harta yang diharamkan. 

Inilah ketentuan umum tentang status hukum harta kekayaan seseorang, yang halal dan haramnya ditentukan oleh cara (kayfiyyah wa asbab) yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengembangkannya.

Khusus mengenai kekayaan para penguasa, pejabat dan pengawai negeri yang diperoleh dengan cara haram, secara umum disebut mâl al-ghulûl, baik yang diperoleh dari kekayaan negara maupun rakyat. Harta haram tersebut bisa dikategorikan berdasarkan cara (proses) pengumpulannya, antara lain, sebagai berikut:

1-  Risywah (suap): Setiap harta yang diberikan kepada kepala negara, kepala daerah, hakim, jaksa atau pegawai negeri biasa agar urusan yang harus mereka selesaikan dapat diselesaikan, yang semestinya untuk itu tidak harus membayar. Pendapatan penguasa, pejabat dan pengawai negeri dari jalan seperti ini hukumnya haram.1 Suap bisa terjadi sebagai kompensasi untuk: (1) memenuhi urusan tertentu, yang harus dipenuhi oleh penguasa, pejabat atau pengawai negeri, yang seharusnya tanpa kompensasi; (2) tidak memenuhi urusan tertentu, yang harus dipenuhi oleh penguasa, pejabat atau pengawai negeri; (3) melakukan aktivitas yang menghalangi negara untuk melaksanakan urusan tertentu.

2-  Hadiah dan hibah: Setiap harta yang diberikan kepada kepala negara, kepala daerah, hakim, jaksa atau pegawai negeri biasa sebagai hadiah atau hibah, dalam rangka memenuhi urusan tertentu jika tiba saatnya. Status hadiah dan hibah ini pun sama dengan suap. Hukumnya haram, sebagaimana larangan Nabi saw. terhadap Ibn al-Utabiyyah, dalam hadis al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hamid as-Sa‘idi.2 

3-  Harta yang diperoleh karena faktor kedudukan dan kekuasaan dengan cara paksa: Harta yang dikuasai oleh para penguasa, pejabat, kroni dan kerabat mereka, termasuk pengawai negeri biasa dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya, baik bersumber dari harta dan tanah negara, maupun harta dan tanah rakyat. Ini juga termasuk harta haram berdasarkan hadis al-Bukhari dan Muslim.3

4-  Komisi (Samsarah wa 'Amulah): Harta yang dikumpulkan oleh para penguasa, pejabat, kroni dan kerabat mereka, termasuk pengawai negeri biasa sebagai komisi dari perusahaan asing, nasional atau individu, sebagai kompensasi dari kesepakatan atau transaksi antara negara dengan mereka. Ini juga termasuk harta haram berdasarkan hadis Muadz bin Jabal.

5-  Korupsi (Ikhtilas): Harta negara yang dikorupsi oleh para penguasa, pejabat dan pengawai negeri biasa, yang berada di bawah kontrol dan pengelolaan mereka untuk melakukan aktivitas atau menjalankan proyek tertentu. Ini juga termasuk harta haram.

6-  Harta haram lainnya: Seperti harta yang diperoleh dari hasil riba, judi atau investasi yang diharamkan.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here