MATINYA DEMOKRASI




Gus Uwik (Indonesia Justice Monitor)

Saat ini ramai orang membicarakan tentang sebuah buku fenomenal “HOW DEMOCRACIES DIE” (Bagaimana Demokrasi Mati) karya Steven Levitsky and Daniel Ziblatt. Dua orang ilmuwan politik dari Harvard University  

Setelah saya baca, apa yang disampaikan oleh peneliti sejatinya tidaklah ada yang baru. Namun karena disampaikan melalui sebuah riset, oleh peneliti dari institusi bonafid dan momentnya (pengulangan munculnya) tepat maka seperti mendapat spektrumnya. Menyala terang di tengah kegelapan. Membuat para pemujanya berpikir, merenung dan mungkin instropeksi.

Mengapa saya katakan "tidaklah ada yang baru" ? Sebab, apa yang disampaikan penulis sejatinya anti tesis dari kemunculan demokrasi itu sendiri. Tidak lebih dari itu.

Jika kita tengok ke belakang maka sejarah menjelaskan dengan jelas bahwa demokrasi muncul dari perlawanan para filsuf barat (Perancis dan yang lain) terhadap dominasi penguasa otoriter kerajaan yang berkolaborasi dengan gereja. Karena kuatnya otoriterisme penguasa sampai ada istilah suara Raja adalah suara Tuhan. Tidak mungkin salah. Dengan patron ini dipakai sebagai legasi untuk membuat aturan-aturan dengan seenak sendiri sesuai kepentingan Raja/penguasa. Dan ini dilegalkan dan diperkuat oleh gereja.

Oleh karenanya muncullah aturan dan kebijakan otoriter. Undang-Undang bisa diciptakan sesuai dengan kehendak penguasa. Jika ada aturan yang tidak sesuai maka akan dirubah dan diseuaikan dengan keinginan penguasa walau melabrak tata aturan yang ada. Itu tidak diperdulikan. Opisisi dianggap sebagai musuh yang mengancam eksistensi penguasa. Bahkan lebih dari itu, di anggap sedang berbuat makar yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Kebebasan menyampaikan pendapat dan kritikan kepada penguasa dimaknai sebagai hal tabu. Orang-orang kritis diintimidasi, dipersekusi dan dipenjara. Dan yang lebih kental menguat adalah oligarki. Atas nama rakyat mereka menggunakan instrumen pemerintahan yang ada untuk mengeruk kekuasaan yang ada, mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan pundi-pundi kekayaan mereka sendiri, menggunakan instrumen keamanan/pertahanan untuk membungkam setiap orang/kelompok kritis, dll.

Sekali lagi, itu semua dilakukan oleh kerajaan yang berkolaborasi dengan geraja saat itu. Muncullah otoriterisme kerajaan dengan legasi gereja.

Akibatnya fatal. Para filsuf yang kritis menyerukan perubahan di anggap sebagai makar. Akhirnya mereka banyak yang dipenjara karena sikap kritisnya. Bahkan ada yang meregang nyawa karena otoriterisme penguasa.

Karena bola perubahan terus menggelinding masuk ke setiap rumah masyarakat dan akhirnya menjadi mainan atau hal yang akrab di tengah-tengah mereka, akhirnya perubahan itu terus membesar walau segala macam upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghalanginya. Perubahan itu terus berkembang dengan penuh dukungan masyarakat hingga menemukan momentumnya dengan munculnya gerakan renaisan.

Gerakan itu akhirnya mampu mendobrak otoriterisme penguasa dan diganti dengan demokrasi yang mempunyai prinsip-prinsip antitesis dari otoriterisme kerajaan. Muncul dna tumbuh subur spirit kebebasan; kebebasan dalam beragama, kebebasan berbicara, kebebasan bertingkah laku dan kebebasan memiliki. Dan ini menjadi pondasi dari demokrasi. Demokrasi menemukan eforianya. Rakyat berpesta.

Dalam pemerintahan, demokrasi diejawantahkan dengan trias politica yang diusulkan oleh Mountesque dan JJ Rousseou yang membagi kekuasaan menjadi 3; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tujuannya agar ada sharing power, sehingga bisa menjadi penyeimbang dan pengontrol kekuasaan. Tidak absolute sebagaimana yang dilakukankan kerajaan sebelumnya.

+++

Yang menarik bagi saya justru di sisi bagaimana demokrasi justru berjalan berlahan menuju jurang kematian? Tidakkah itu disadari oleh pengusungnya? Tidakkah ada upaya untuk mengerem dan membatalkannya? Menurut hemat saya disinilah uniknya. Para pengusungnya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menghentikan perjalanan demokrasi menuju kematiannya. Para pengusungnya seolah melihat orang tua yang perlahan menanti kematiannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Pasti mati.

Kenapa bisa begitu? Karena prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Yakni berlandaskan pada sekulerisme dan hawa nafsu. Dengan sekulerisme maka dalam demokrasi menihilkan peran agama. Kehidupan dipisahkan 100% dari nilai-nilai agama. Nilai-nilai yang justru menjadi penjamin dan pengendali manusia tidak terjebak oleh hawa nafsunya untuk meraih kekuasaan.

Nihilnya peran atau nilai agama inilah yang akhirnya mendorong setiap individu ketika menjalankan demokrasi berlandaskan hawa nafsunya ketika mau meraih kekuasaan. Kita bisa melihat, dalam demokrasi meniscayakan adanya politik uang. Sogok dan serangan fajar untuk meraih suara. Saling sikut dan tikam antar caleg di satu partai untuk berebut kursi jabatan. Apalagi antar partai. Berkolaborasi dengan bohir atau cukong untuk mendapatkan dana kampanye dengan kompensasi ijon proyek atau konsesi pengelolaan SDA walau melabrak hati nurani dan aturan yang ada. Dan masih banyak lagi.

Jika ditanya, apakah hal di atas itu salah? Pasti semua menjawab dengan tegas itu salah. Bahkan dalam setiap kampanye hal di atas itu digembar-gemborkan dan dijanjikan tidak dilakukan. Namun sepertinya hanya pepesan kosong semata. Tetap berjalan tanpa ada yang bisa mengingatkan apalagi menjegahnya. Karena semua terbelenggu oleh hawa nafsu untuk berkuasa. Akhirnya sama-sama melabrak aturan yang ada, sama-sama melanggar halal-haram, sama-sama menihilkan kepentingan rakyat, dll. Itu semua terjadi karena hawa nafsu berkuasa sudah menjadi "Tuhan" mereka. Inilah landasan demokrasi yang akan menggiring dan memaksanya mati secara perlahan-lahan. Mati bukan karena adanya faktor luar tapi mati karena bunuh diri.

+++

Ada yang melihat, adanya buku "Bagaimana Demokrasi Mati" ini sebagai pengingat kepada para pegiat, pengusung, pembela dan yang 'menikmati' kue demokrasi agar tidak melakukan 4 hal yang disarankan oleh penulis. Karena 4 hal itulah yang menjadi indikator demokrasi akan mati.

Pertanyaannya adalah apakah mereka semua akan sadar dan merubah cara berpikir dan bersikapnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi kembali? Mereka kemungkinan sadar, bisa jadi 'iya'. Namun apakah akan merubah cara berpikir dan bersikap, menurut saya 'tidak akan pernah terjadi'. Bahkan menurut saya 'mustahil' akan bisa berubah. Kenapa? Kembali pada asas demokrasi itu sendiri, sekulerisme dan hawa nafsu.  Hawa nafsu itu yang akan memaksa setiap pelaku demokrasi untuk berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk menang. Karena itu karakter dasar demokrasi maka tidak akan bisa hilang. Yang ada justru semakin menjadi-jadi dan terang benderang disaksikan oleh semua orang. Fakta-fakta semakin berjibunnya pelanggaran dalam pesta demokrasi dan politik bagi2 kekuasaan dan kue ekonomi pasca pemilihan saat ini nampak semakin brutal. Tutup mata dan telinga ketika diingatkan. Justru yang mengingatkan dianggap sabagai barisan sakit hati, opisisi bahkan makar. Mereka di bungkam. Sungguh memilukan.

Jadi, kalau kita lihat secara seksama empat indikator yang di tulis dalam buku "Bagaimana Demokrasi Mati" sejatinya hanya penulisan antitesis yang menyebabkan munculnya demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi mati ketika otoriterisme muncul. Artinya, untuk melihat demokrasi itu menuju pada kematian atau tidak tidak tinggal dilihat apakah ada bibit-bibit otoriterisme yang muncul. Oleh karenanya dalam buku tersebut yang dilihat adalah indikator munculnya otoriterisme. Dan ini sama dengan kondisi otoriterisme masa kerajaan yang dilegasi oleh gereja. 

Empat indikator otoritarianisme untuk menilai disebut dengan "Four Key Indicators of Authoritarian Behavior". Untuk mengetes indikator otoritatianisme itu digunakan "litmus test" (p. 23-24). Keempat indikator itu adalah:

PERTAMA: Reject of (or weak commitment to) democratic rule of the game (Penolakan (atau lemah komitmen) terhadap sendi-sendi demokrasi). 
Parameternya: 
(1) Apakah mereka suka mengubah-ubah UU? (2) Apakah mereka melarang organisasi tertentu? 
(3) Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? 
(Do they banning certain organizations, or restricting basic civil or political rights).

KEDUA: Denial of the legitimacy of political opponent (Penolakan terhadap legitimasi oposisi).
Parameternya antara lain: Apakah mereka menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan-sebutan subversif, mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ada?

KETIGA: Toleration or encouragement of violence (Toleransi, membiarkan atau mendorong adanya aksi kekerasan).
Parameternya antara lain: Apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri? Saya tidak perlu menyebut nama ormas kepemudaan berseragam "militer" yang acapkali "mempersekusi", membubarkan pengajian, serta bertindak seolah mendudukkan diri sebagai polisi, jaksa dan hakim sekaligus. Apa yang terjadi di Pasuruan dan Surabaya beberapa bulan yang lalu hanyalah sebuah rentetan adanya indikator adanya dugaan hubungan antara paramiliter dengan kekuasaan. 

KEEMPAT: Readiness to curtail civil liberties of opponent, including media (Kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil). 
Parameter di antaranya: 
(1) Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? 
(2) Apakah mereka melarang tema-tema tertentu?

Jika kita baca dengan cermat maka bisa kita simpulkan bahwa empat indikator di atas sejatinya antitesis munculnya demokrasi dari otoriterisme kerajaan yang dilegasi oleh gereja. Tidak lebih dari itu. Oleh karenanya menurut saya tidak ada hal yang baru. Sebuah penegasan dan penguatan.

+++

Jika demokrasi itu pasti akan mati karena karakter dasar dari demokrasi itu sekulerisme dan hawa nafsu dan mustahil bisa diperbaiki, maka ini menjadi hal menarik bagi kita untuk bersegera mencari alternatif terbaik penggantinya.

Setelah komunisme gagal total sebagai alternatif, kini Kapitalisme-demokrasi juga menunjukkan kegagalan maka alternatif apalagi jika tidak dengan Islam. Sebagai hanya Islamlah yang mempunyai tata aturan dan sistem yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari aturan yang terkait individu, keluarga, masyarakat, ekonomi, pendidikan, politik hingga bernegara. Semuanya ada dan lengkap di atur oleh Islam. Islam akan mampu mengatur itu semua. Apalagi ada jaminan dari Allah SWT memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia jika syariat Islam diterapkan. Jadi, berjuang menegakkan syariat Islam dan Khilafah menjadi pilihan logis lagi empiris untuk memberikan alternatif solusi ketika demokrasi benar-benar telah mati. Sudahkah bersiap?


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post