Pentingnya Definisi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, November 20, 2020

Pentingnya Definisi


Gus Uwik

Dalam hal apapun DEFINISI tentang sesuatu ternyata sangat penting. Dengan kejelasan definisi akan menjadi patokan dalam memahami dan menjalani sesuatu yang didefinisikan termasuk implikasi atas definisi tersebut. Baik implikasi atas seruan untuk melakukan dan akibat jika melanggar.

Definisi yang baik adalah definisi yang mudah dipahami oleh siapapun, tidak menimbulkan banyak persepsi lain/bercabang dan menolak munculnya definisi lain. Artinya definisinya jelas dan bulat.

Dan inilah yang disyariatkan dalam Islam. Setiap perkara pasti dijelaskan definisinya. Dengan definisi jelas ini, menegasikan dan nengambil 1 definisi dan sekian banyak definisi yang ada.

Dalam fiqih islam definisi muncul dari definisi bahasa dan syar'inya. Definisi mana yang di ambil, tergantung pd realitasnya.

Misal definisi SHOLAT. Secara bahasa artinya DOA. Sedangkan secara syar'inya adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari 2 definisi ini, yang di ambil adalah definisi syar'inya. Sedangkan definisi bahasanya tertolak.

Dengan kejelasan definisi sholat inilah maka semua orang Islam paham bahwa sholat itu adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengslan salam. Jika ada orang yang mengklaim melakukan sholat, namun aktivitasnya tidak sesuai dengan definisi di atas maka akan tertolak. Bukan sholat. Atau melakukan sesuatu aktivitas bid'ah. Dan itu haram hukumnya.

Ini contoh pentingnya definisi dalam konteks ibadah. Coba bayangkan jika definisi sholat tidak jelas, maka akan banyak orang yang mengklaim hanya karena dia sudah berdoa dibilang sudah sholat. Doa di punden di bilang sholat, nyepi di pinggir gua di bilang sholat, dll. Akan kacau semua.

Sekali lagi inilah pentingnya SEBUAH DEFINISI. Jika jelas dan mudah dipahami maka tidak akan mudah di bajak dan atau di tanggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengambil manfaat dari celah definisi. Walau penguasa atau rezim sekalipun. Mereka tidak dengan mudah atau bisa dikatakan 'tidak bisa' membajak definisi sesuai tafsirnya untuk kepentingannya. Karena sudah terdefinisikan dengan jelas. Tidak ada multitafsir seenaknya udelnya sendiri.

+++

Bagaimana dengan kasus politik terkini? Sama-sama ada kerumunan dan sama-sama tidak mengindahkan protokol kesehatan? Tapi kenapa perlakuan dan tindakannya berbeda antara kasus petamburan, cengkareng, solo dan medan? 

Sepertinya kembali pada definisi, penafsiran terhadap definisi dan konsistensi dalam terikat dalam definisi. Jika semuanya mempunyai satu persepsi maka tidak akan muncul kejadian tersebut. Masyarakat membaca pemerintah seperti tebang pilih dan tidak adil.

Bagaimana bisa, kasus Solo dan Medan didefiniskan dilindungi dengan UU karena proses PILKADA? Padahal atufan yang ada, walau PILKADA ditegaskan tetap menegakkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Dan itu sudah jelas aturannya. Jadi, jika ada paslon yang melanggar prokes 3M maka wajib di tindak. Baik dibubarkan maupun diproses hukum lainnya. Dan penindakan itu juga perintah Undang-Undang.

Jadi, kasus Solo dan Medan sejatinya justru menegaskan pada kita bahwa itu memang di atur oleh undang-undang. Namun menurut Undang-Undang itu justru tindakan salah yang harus diambil langkah hukum. Aparat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) bersama TNI, Polri dan satgas COVID19 justru membiarkan, memaklumi dan tidak menindaknya. Surat teguran, peringatan dan sanksi tidak ada. Aparat diam saja. Pokja tidak konsisten dalam memahami definisi dan termasuk konsisten menegakkannya.

Sisi lain, beda dengan kasus Petamburan. Ketika Pemda DKI sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diamanatkan UU, yakni dengan memberikan surat teguran, tim satpol pp untuk pencegahan dan tindakan sanksi sesuai UU, justru malah dipermasalahkan oleh polisi atas perintah rezim. Anehnya, memakai UU Kekarantinaan. Padahal dari awal pemerintah tidak mau berdasarkan UU tersebut untuk menangani pandemi COVID19 dengan segala macam dalil dan argumen. Akhirnya muncul istilah PSBB yang itu hanya menegakkan beberapa point saja, 

Masyarakat menilai, polisi dan rezim tidak konsisten dalam definisi, mencari-cari pijakan agar sesuai dan tidak konsisten dalam definisi. Nampak penanganan kasus Petamburan dan Solo pincang sebelah, tidak adil dan kental dengan nuansa politik.

Publik bahkan menyimpulkan jika polisi atau rezim membajak dan mengotak-atik definisi UU yang ada sesuai kepentingannya. Tidak mendasarkan pada kejelasan definisi itu sendiri. Dan ini disimpulkan oleh sebagian besar masyarakat sangat membahayakan. UU akhirnya bisa di bajak dan didefinisikan sesuai dengan kepentingan politik. Ujungnya keadilan akhirnya hanya simbolis dan jargon saja.

Dan inilah yang dilarang oleh Islam. Negara menggunakan kekuatannya untuk mendefiniskan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Alih-alih kesejahteraan dan keadilan tercipta, yang ada sebaliknya. Keresahan, kedzoliman dan otoritarisme.

Dari hal di atas menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk bagi pemerintah tentang pentingnya konsisten dalam definisi. Dan meminimalisir dan menghilangkan kepentingan/rivalitas politik. Wajib mengedepankan kepentingan rakyat termasuk ketentraman dan persatuan/kesatuan rakyat. Jika definisi DI BAJAK maka jangan berharap ada keharmonisan, ketentraman dan keadilan. Itu seperti mimpi disiang bolong.

Tabik


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here