Pentingnya Integritas Penegak Hukum - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, November 12, 2020

Pentingnya Integritas Penegak Hukum


Boedihardjo, S.H.I. (Ketua LBH Pelita Umat Jatim)

Banyaknya kasus terkait para hakim yang menerima suap dari mereka yang sedang beperkara di pengadilan, mengonfirmasi bahwa oknum tertentu hakim di negeri "bisa dibeli". Putusan hakim seolah jadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Sungguh inilah sebuah paradoks penegakan hukum. Hakikatnya, di tangan hakimlah proses hukum mengakhiri perjalanannya untuk mencapai tujuan asasi hukum. Tampaknya praktik munculnya mafia peradilan adalah nyata karena masih menghantui lembaga penegak hukum di Tanah Air.

Dalam paradigma Islam, pihak yang berwenang menetapkan hukum adalah khalifah atau orang yang telah diberi wewenang oleh khalifah yaitu qadhi. Rasulullah saw memutuskan sendiri berbagai perkara hukum yang terjadi di masanya. Di samping itu beliau juga mengangkat sejumlah sahabat untuk menjadi qadhi di sejumlah wilayah dan daerah seperti penunjukan Ali sebagi qadhi di Yaman dan Muadz bin Jabal di Janad.

Qadhi sendiri dibagi menjadi tiga kategori: qadhi yaitu qadhi yang menangani perkara muamalat dan 'uqubat dalam masyarakat; al-muhtasib yakni qadhi yang menangani pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum; dan qadhi al-madzhalim yakni qadhi yang mengani kasus yang terjadi antara rakyat dan pejabat negara.

Para qadhi tersebut diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atau orang yang telah diberikan kewenagan untuk mengatur lembaga peradilan yaitu qadhi qudhat.

Fungsi qadhi adalah menyampaikan hukum suatu terhadap suatu perkara yang bersifat mengikat pihak yang berperkara. Dengan demikian ia berbeda dengan fatwa yang kedudukannya tidak mengikat seseorang.

Qadhi yang diangkat oleh khalifah atau qadhi qudhat disyaratkan muslim, merdeka, baligh, berakal, ahli fiqhi dan mampu menetapkan hukum terhadap realitas. Selain itu kekuatan ruhiyyah juga menjadi penting bagi seorang hakim memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak menyalahi hukum syara' dalam dalam memutuskan perkara. Sebagaimana diketahui keputusan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam merupakan keputusan yang batil dan hakimnya akan diganjar oleh Allah swt dengan siksa neraka. Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».

Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw beliau bersabda: "Hakim ada tiga: satu masuk surga dan dua masuk neraka. hakim yang masuk surga adalah hakim mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya; sementera hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia menyimpang darinya ketika memutuskan perkara maka ia di neraka; demikian pula hakim yang memutuskan perkara dengan jahil maka ia pun masuk neraka." (HR. Abu Daud dan menurutnya shahih)

Pemenuhan aspek material hakim meski bukan faktor utama dalam terwujudnya keputusan yang benar, juga tetap diperhatikan. Posisi hakim adalah pegawai (ajir) negara yang berhak mendapatkan gaji dan tunjungan yang layak. Tidak ada jumlah pasti mengenai batasan gaji pejabat dalam Islam. Catatan Ibnu Saad setidaknya dapat memberikan kisaran gaji pejabat di masa Rasul dan Khulafau Rasyidun. Atab bin Usaid misalnya yang ditugaskan menjadi wali di Mekkah oleh Rasullah, mendapat 40 uqiyyah pertahun (1 uqiyyah = 40 dirham) atau 133 dirham per bulan. Ibu Saad juga memberitakan bahwa Umar telah menggaji Iyyadh bin Gunma yang menjadi wali Janad satu dinar perhari (4,25 gram emas), satu kambing dan satu mud gandum.[1] Di samping itu pejabat dalam daulah Islam juga mendapat beberapa tunjangan seperti rumah dan pembantu. Rasulullah saw pernah bersabda:

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا ». قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ ».

"Barangsiapa yang kami angkat sebagai maka hendaklah ia mencari istri. Jika ia tidak memiliki pembantu maka hendaklah ia mengusahaknnya. Jika ia tidak memiliki rumah maka hendaklah ia membangunnya. Abu Bakar berkata: Saya mendapatkan berita bahwa Nabi saw bersabda: barangsiapa yang mengambil selain itu maka ia adalah pencuri." (HR. Abu Daud. Menurut Albany Shahih)

Seorang hakim tidak diperkenankan untuk mengambil apapun dari manapun selain dari apa yang diberikan oleh negara padanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Hal ini karena harta tersebut merupakan harta yang Rasulullah saw juga bersabda.:

مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ

"Barangsiapa yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan lalu kami memberikan rezeki kepadanya maka apa yang ia ambil selain itu merupakan harta yang tidak sah (ghulul)." (HR. Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-A’dzamy)


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here