Premanisme Dan Penegakan Hukum Yang Mandul - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, November 18, 2020

Premanisme Dan Penegakan Hukum Yang Mandul


Eko Susanto (Koordinator BARA)

Kasus kriminal yang dilakukan preman masih marak. Kadang sejumlah anggota masyarakat, membutuhkan jasa preman seperti untuk penagihan utang, pengambilan kendaraan, dan pengelolaan parkiran yang dia sebut sebagai sumber daya. Sumber daya ini menghidupi masyarakat dan sekaligus menghidupi preman itu sendiri. Jadi, mereka saling membutuhkan. Jaringan preman juga merupakan faktor yang membuat preman selalu eksis. Contohnya, kelompok Kei tak harus selalu kerja sama dengan Kei, begitu pun dengan kelompok Ambon dan organisasi masyarakat atau Ormas. Tidak hanya sebatas antarpreman, namun juga terhubung hingga ke orang-orang di institusi negara.

Apa yang terjadi adalah aksi premanisme dibalas dengan aksi premanisme. Bedanya aksi premanisme yang pertama dilakukan oleh kelompok preman sedangkan yang kedua aksi premanisme pembalasan dilakukan oleh sejumlah oknum aparat negara. Hal itu menunjukkan, negeri ini sudah darurat premanisme.

Premanisme telah bermetamorfosis dari sekadar penyakit masyarakat menjadi sebuah jalan mendirikan industri sosial yang negatif. Premanisme menjadi upaya mengisi sisi ekonomi kehidupan. Penegak hukum ikut andil membuat perkembangan premanisme kian akut. Ada banyak faktor yang memicu dan menyuburkan premanisme. Faktor pertama, penegakan hukum yang mandul, buruk dan deskriminatif. Kenyataan buruknya penegakan hukum itu terungkap dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasil itu menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia berada pada titik terendah. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum. Sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak puas. Sisanya sebanyak 14,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. (Kompas.com, 7/4/2013).

Rendahnya kepuasan publik terhadap penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan tidak singkat. Ada akumulasi masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, ada persepsi bahwa wibawa hukum sudah jatuh pada titik terendah. Salah satu sumber munculnya premanisme adalah mandulnya penegakan hukum. Untuk mengatasinya, pemerintah harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Disinilah salah satu problem sulitnya. Sebab seperti diungkapkan oleh sosiolog UI Paulus Wirutomo, organisasi preman itu sampai ke atas, sampai pada orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan atau negara, baik militer maupun sipil, dan orang-orang yang punya modal kuat. Dengan kondisi itu, kepolisian menjadi takut atau segan sehingga lalu pura-pura tidak tahu atau membiarkan. Sudah jadi rahasia umum, keberadaan preman itu sering dibeckingi oleh aparat. Ibaratnya mana mungkin "jeruk makan jeruk". Akibatnya keberadaan kelompok preman itu sulit diberantas.

Faktor kedua, faktor ekonomi. Bentrokan yang terjadi antara kelompok preman atau kelompok preman dengan aparat keamanan sebagian besar dipicu tuntutan ekonomi. Sulitnya mencari penghidupan akibat tiadanya lapangan kerja sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi akhirnya mendorong sebagian orang terjun dalam dunia premanisme. Keberadaan preman itu lantas menjadi seperti permanen sebab seolah mendapat wadah dengan dijadikan sebagai debt collector oleh sebagian pihak.

Faktor ketiga, sistem hukum yang buruk tidak memberikan rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera. Kasus Cebongan menyiratkan adanya ketidakpercayaan, proses hukum bisa memberikan keadilan. Seolah tuntutannya, nyawa harus dibayar dengan nyawa, satu hal yang sulit atau bahkan tidak bisa dipenuhi melalui proses hukum.

Bahkan hukuman yang ada juga tidak bisa memberikan efek jera. Banyak preman setelah menjalani hukuman, keluar dan kembali jadi preman. Orang pun tidak takut menjadi preman dan melakukan aksi premanisme, apalagi jika berkelompok atau bahkan menjelma menjadi sebuah organisasi atau mafia.

Ketiga faktor itu pada dasarnya disebabkan oleh faktor utama berupa penerapan sekulerisme demokrasi kapitalisme dan berbagai sistem dan pemikiran turunannya. Sekulerisme meminggirkan faktor agama dan ketakwaan sehingga tidak ada lagi kontrol internal paling pakem yang bisa mengerem tindak kejahatan. Demokrasi dengan menyerahkan pembuatan hukum dan peraturan kepada manusia menghasilkan hukum yang buruk. Sementara kapitalisme menyebabkan pendistribusian kekayaan tidak merata dan orang terdorong memperoleh harta dengan cara apapun termasuk dengan aksi premanisme atau memanfaatkan "jasa preman".

Sebagai bentuk tanggungjawab menyelamatkan masyarakat dari ancaman kejahatan termasuk premanisme, untuk merealisasi kerahmatan bagi semua orang, dan sebagai konsekuensi dari keimanan, maka kita harus segera memenuhi seruan Allah dan Rasul dengan menerapkan syariah Islam secara total.

Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan tindakan kejahatan. Jelas, hanya penerapan Syariah Islam secara utuh yang akan bisa mengatasi premanisme secara tuntas. Rasa aman akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harapan kita agar masyarakat terbebas dari premanisme hendaknya kita wujudkan dengan melipatgandakan dakwah dan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara utuh.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here