Syarat Menjadi Penguasa - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, November 5, 2020

Syarat Menjadi Penguasa


Suardi Basri (El Harokah Research Center)

Ijmak kaum Muslim menyepakati, bahwa syarat Muslim bagi orang yang memegang tampuk pemerintahan, yang memerintah dan mengurus kaum Muslim. Orang Kafir tidak mempunyai hak memerintah dan mengurus urusan kaum Muslim, apapun alasan dan kondisinya.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Ulama' kaum Muslim sepakat, bahwa kepemimpinan tidak akan diberikan kepada orang Kafir. Jika kemudian tampak kekufuran padanya, maka dengan sendirinya diberhentikan. Begitu juga kalau meninggalkan kewajiban mendirikan shalat dan mengajak untuk mendirikan shalat." [ Al-Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz VI/315.]

Ibn al-Mundzir berkata, "Bahwa telah disepakati oleh Ahli Ilmu yang dihapal riwayatnya dari mereka, bahwa orang Kafir tidak berhak mempunyai kekuasaan terhadap seorang Muslim, apapun alasannya." [Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam Ahlu ad-Dzimmah, Juz II/787.]

Ibn Hazm berkata, "Mereka sepakat, bahwa kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada seorang wanita, orang Kafir dan anak kecil." [Al-Imam Ibn al-Mundzir, Maratib al-Ijma', hal. 208.]

Ibn Hajar al-Asqalani berkata, "Sesungguhnya seorang imam [kepala negara] akan terhenti dengan sendirinya, berdasarkan Ijmak, begitu dia kufur. Maka, kaum Muslim wajib untuk melakukannya [menghentikannya]. Siapa yang sanggup untuk melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia yang tidak serius melakukannya, maka dia berhak mendapatkan dosa. Siapa saja yang tidak mampu, maka dia wajib hijrah dari negeri tersebut." [Al-Hafidz Ibn Hajar, Fath al-Bari, Juz XIII/123.]

Jumhur ulama' menguatkan, bahwa kefasikan seorang penguasa secara nyata, dan diketahui, bisa menyebabkan gugurnya haknya untuk memimpin dan mengurus [urusan kaum Muslim], menjadi alasan yang membenarkan untuk meninggalkannya, ketika aman dari pertumpahan darah dan terjadinya fitnah. Itu karena kefasikannya boleh jadi akan membuatnya berdiam diri dari kewajiban syar’inya, baik menegakkan hudud, mengurus hak-hak [rakyat], menjaga agama dan kehidupan rakyatnya.

Imam al-Qurthubi berkata, "Seorang imam, jika dia diangkat, kemudian menjadi fasik setelah berlangsungnya akad, maka Jumhur ulama' berpendapat, bahwa kepemimpinannya batal, dan dia harus diberhentikan karena kefasikan yang nyata dan diketahui. Sebab, telah ditetapkan [dengan nash syariah], bahwa seorang imam diangkat hanya untuk menegakkan hudud, menunaikan hak, menjaga harta anak-anak yatim dan mujanin, memperhatikan urusan mereka dan sebagainya.. Kefasikannya juga akan membuatnya berdiam diri dari menunaikan urusan ini, dan bangkit untuk mengerjakannnya.

Kalau kami membenarkan orang fasik menjadi imam, tentu itu akan menyebabkan dibatalkannya apa yang seharusnya dia ditegakkan, dimana dia ada untuk itu. Tidakkah Anda melihat, jika sejak awal tidak boleh kekuasaan diberikan kepada orang fasik, itu tak lain agar dia tidak membatalkan apa yang justru seharusnya dia tegakkan. Begitu juga orang yang seperti dia.” [Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur’an, Juz I/271.]

Jika pandangan mereka tentang seorang penguasa yang berhak memimpin dan mengurus [urusan umat Islam], serta dibaiat, kemudian tampak kefasikan pada dirinya saja seperti ini, lalu bagaimana dengan orang yang aslinya memang Kafir, yang tidak berhak dibaiat, dan tidak berhak mempimpin dan mengurus urusan kaum Muslim? Bagaimana mungkin, bisa dibenarkan syara' maupun nalar, bahkan kekuasaan dan pemerintahan kaum Muslim itu diberikan kepada orang yang memang aslinya sudah Kafir?


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here