Tentang Paradigma Kepemilikan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, November 14, 2020

Tentang Paradigma Kepemilikan


Lukman Noerochim

Paradigma sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa asal-usul adanya kepemilikan suatu barang terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba.

Ini berbeda dengan ekonomi Islam yang memandang bahwa asal-usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (syariah) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan), berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka dari itu, babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia Muslim.

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya dan tidak ada pula batasan jumlahnya. Sebab, pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka dari itu, seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran.

Sebaliknya ekonomi Islam menetapkan adanya batasan tatacara, tetapi tidak membatasi jumlahnya. Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah maupun berupa pengembangan harta seperti jual-beli, ijarah, syirkah, shina'ah (industri), dan sebagainya. Seorang Muslim boleh memiliki harta berapa saja sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah.

Kapitalisme menyerahkan distribusi kekayaan ke mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informatif, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Akibatnya, kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi (aktivitas ekonomi yang bersifat produktif) dan mekanisme non-ekonomi (aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian hibah, sedekah, zakat, dan lain-lain atau warisan).

Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi mencakup pula larangan syariah, misalnya: (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here