Apakah Hasil Pilkada Linear dengan Kesejahteraan Rakyat?


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Pada Hari Rabu (9/12/2020) telah berlangsung Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia. Pilkada 2020 diikuti 1476 calon kepala daerah atau 738 pasangan calon. Rinciannya adalah 25 pasangan cagub dan wagub, 612 pasangan cabup dan cawabup, serta 101 pasangan cawalkot dan wawalkot. Bahkan di antaranya ada 7 kalangan artis yang ikut meramaikan perhelatan pilkada tahun ini.

Penyelenggaraan pilkada 2020 menelan biaya sebesar Rp 20,49 trilyun. Alasannya dalam kondisi pandemi covid-19 ini ada biaya untuk protokol kesehatan. Diperkirakan biaya untuk setiap pemilih sekitar Rp 90 ribu lebih. Padahal biaya pilkada baik sebelum dan saat pandemi tetaplah disebut berbiaya tinggi. Pilkada 2015 menelan biaya sebesar Rp 7,09 trilyun untuk 9 daerah pilgub dan 260 daerah pemilihan kota/kabupaten. Pada 2017 menelan Rp 5,96 trilyun untuk 7 daerah pilgub dan 94 daerah pemilihan kota/kabupaten. Dan pilkada 2018, menelan biaya Rp 15,16 trilyun untuk 17 daerah pilgub dan 154 daerah pemilihan kota/kabupaten.

Walhasil biaya pilkada sangat besar. Oleh karena itu, para calon kepala daerah diharuskan untuk membayar mahar untuk bisa bergabung dalam pilkada. Di tahun 2019, mahar calon bupati sekitar Rp 30 milyar, sedangkan penghasilannya sekitar Rp 12 milyar per tahun. Sedangkan untuk menjadi gubernur harus membayar sekitar Rp 100 milyar. Sementara di tahun 2020, menurut Ketua KPK, biaya menjadi bupati atau walikota mencapai Rp 65 milyar (www.suara.com, 20 Oktober 2020).

Dengan mahar politik yang besar tentunya pola pikirnya adalah mengembalikan modal minimal. Bahkan jabatan digunakan sebagai ladang untuk menumpuk kekayaan. Artinya tidak ada yang mau tekor. Sangat langka menemukan kepala daerah yang betul-betul mengabdi untuk kepentingan bangsa.

Dari sinilah terbuka lebar untuk terjadinya kejahatan korupsi, baik korupsi keuangan maupun korupsi kebijakan. Jumlah korupsi berada di 26 daerah propinsi dari 34 propinsi. Sekitar 300 kepala daerah tersandung korupsi. 

Menurut Mahfudz MD, korupsi kebijakan ini lebih berbahaya daripada korupsi keuangan. Korupsi kebijakan lahir karena adanya pembiayaan pemilu yang melibatkan dana dari cukong. Hampir 92 persen dibiayai cukong, imbuhnya. Sedangkan menurut KPK, 82 persen dana politik dari cukong. Hasilnya kebijakan berupa undang-undang tidak heran bila berpihak kepada cukong. Kekayaan alam diserahkan kepada para kapitalis atas nama investasi. UU Minerba termasuk omnibus Law ciptaker telah memberikan kesempatan besar kepada korporasi untuk mengeksploitasi kekayaan alam.

Hasilnya kejahatan korupsi menjadi penyakit kronis yang susah diberantas. Di pilkada 2020 ini saja, wabup OKU Sumatera Selatan terjerat kasus korupsi, padahal ia memenangkan pemilihan. Ironis sekali. Para koruptor masih saja bisa melenggang masuk bursa pilkada. 

Di pilkada 2020 ini, ada 3 calon kepala daerah yang pernah terlibat korupsi. Cabup Lampung Selatan, Melin Haryani Wijaya. Ia divonis terkena skandal kredit fiktif. Cabup Dompu, Syaifurrahman Salman (dari petahana) pernah terlibat korupsi dana hibah dari Jepang. Dan cagub Bengkulu, Agusrin Najamuddin yang pernah tersandung korupsi dana pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian kesejahteraan rakyat akan sulit diharapkan dari pilkada. Angka kemiskinan masih termasuk tinggi di Indonesia. Pilkada berulang kali dilakukan, akan tetapi kesejahteraan masih jauh panggang dari api.

Pada tahun 2016 penduduk miskin masih tercatat sebanyak 28,01 juta. Maret 2017 tercatat ada 27,77 juta. Sedangkan tahun 2018 tercatat ada 25,95 juta. Di tahun 2019, angka kemiskinan masih sekitar 25,14 juta. Adapun di tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,4 juta.

Angka kemiskinan yang meningkat tersebut di tahun 2020 saat pandemi hanya mengkonfirmasi bobroknya sistem politik demokrasi. Demokrasi lebih memperhatikan kesejahteraan para penguasa dan para pemilik modal. Suara rakyat didulang hanya untuk melegangkan sifat individualismenya. Kekayaan alam terus dan terus dikangkangi oleh korporasi. Korupsi terus dan terus terjadi bahkan di semua lini pemerintahan.

Angka kemiskinan terkait erat dengan jumlah pendapatannya. Sedangkan di tahun 2019, standar kemiskinan adalah ketika pendapatan per bulan kurang dari Rp 425.250. Artinya dalam sehari, hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 14.175. Apabila kita menggunakan standar kemiskinan dunia yakni tidak kurang dari 2 dollar per hari atau Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. Artinya angka kemiskinan di Indonesia bisa lebih besar lagi.

Belum lagi kita berbicara kesejahteraan secara batin. Padahal kemiskinan itu bisa mendekatkan kita kepada kekufuran. Kufur nikmat berupa berbagai kejahatan yang bermotif ekonomi bahkan menjadi kufur iman.

Walhasil, sistem politik demokrasi tidak bisa diharapkan akan melahirkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Sistem politik demokrasi yang berasaskan sekulerisme tidak lagi memperhatikan nilai halal dan haram. Praktek-praktek korupsi dalam berbagai bentuknya menjadi bukti nyata disingkirkannya halal dan haram dalam pengaturan urusan rakyat.

Sudah saatnya rakyat negeri ini tidak berharap kesejahteraan terwujud dari sistem politik demokrasi. Sudah 75 tahun merdeka akan tetapi kesenjangan hidup antara kaya dengan miskin masih terbentang lebar. Dan pandemi covid-19 ini hanya semakin menegaskan gagalnya demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan. Rakyat harusnya berharap kesejahteraan kepada suatu sistem yang mampu melahirkan para pemimpin negeri yang orientasinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sistem Islam sebagai aturan kehidupan yang berasal dari Pencipta alam semesta, Allah Swt telah memberikan panduan yang lengkap demi terwujudnya Rahmat bagi seluruh alam. 

# 11 Desember 2020


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post