Catatan Di Penghujung Tahun 2020 - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, December 25, 2020

Catatan Di Penghujung Tahun 2020


Achmad Fathoni (Direktur El Harokah Research Center)

Tahun 2020 akan kita lewati, masyarakat menjadi saksi nyata bahwa kondisi Tanah Air dan umat Islam masih diselimuti awan gelap. Berbagai tragedi politik dan keagamaan berkesinambungan mendera. Bisakah umat mengambil ibrah dari berbagai kejadian ini lalu menuju Islam sebagai jalan keluar yang terang-benderang? Ada sejumlah catatan di penghujung tahun ini. 

Pertama: Mempertahankan keutuhan wilayah kaum Muslim adalah fardlu kifayah. Papua telah menjadi bagian dari wilayah umat Islam sejak abad ke-13 M. Haram hukumnya memberikan opsi referendum kepada kaum separatis. Akan tetapi, menyerahkan penanganan separatisme kepada Pemerintah sekarang dan aparat keamanan adalah memunculkan tanda tanya. Padahal tindak terorisme oleh kelompok bersenjata OPM telah tampak jelas. Aksi penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil dan aparat terus terjadi, tetapi aparat keamanan kehilangan nyali memberantas mereka.

Persoalan kesejahteraan ekonomi dan keadilan hukum serta ekonomi bagi rakyat Papua - Muslim atau bukan - juga wajib diwujudkan. Caranya adalah dengan mengambil alih pertambangan emas yang selama ini dijarah PT Freeport McMoran, mengembalikannya menjadi milik publik yang dikelola secara transparan oleh negara. Perusahaan swasta raksasa yang telah banyak menikmati kekayaan tanah Papua dan sementara banyak rakyat Papua dalam keadaan belum terdidik.

Kedua: Tidak ada yang bisa diharapkan dari reshuffle ‘setengah hati’. Perombakan kabinet ini tidak lepas dari transaksi politik atau politik dagang sapi parpol-parpol peserta koalisi.

Selain pejabat Pemerintah haruslah memenuhi kriteria fit & proper test, sistemnya terlebih dulu harus masuk kategori fit & proper test. Pasalnya, biang penyebabnya adalah demokrasi dan Kapitalisme yang sudah menyesengasarakan rakyat dan melahirkan pemerintahan yang korup di berbagai wilayah di dunia.

Ketiga: Ringannya sanksi yang diberikan pada para koruptor, juga adanya remisi hukuman, membuat pelaku korupsi tidak pernah jera. Perlu hukum yang tegas dan tidak berpihak pada siapapun. Hukum yang saat ini berlaku sangat tidak efektif. Selain itu, ada semacam dugaan bahwa parpol-parpol besar masih terus membela kader-kadernya yang tertangkap basah melakukan korupsi. Lagi-lagi, demokrasi adalah pangkal dari korupsi yang makin menggila. Pemilu nasional maupun lokal yang menyedot banyak dana membuat banyak politisi dan parpol mengambil shortcut untuk mengumpulkan lagi ‘modal’ yang sudah mereka keluarkan. 

Keempat: Agenda deradikalisasi adalah kedok dari program deislamisasi. BNPT adalah lembaga yang dipakai Barat untuk memerangi perjuangan penegakkan syariah dan Khilafah dalam perspektif agenda ‘globar war on terror’.

Seluruh elemen kaum Muslim sepatutnya menyadari taktik belah bambu yang digunakan Barat untuk menghentikan perjuangan penegakkan syariah dan Khilafah, baik itu dengan menghadapkan vis a vis kalangan wahabi dengan tradisional, atau radikal dengan moderat.

Kelima: Selain melahirkan money politics, demokrasi juga telah menimbulkan ketegangan dan kerusuhan sosial. Penyebabnya apalagi kalau bukan karena sarat intrik kecurangan.

Hanya dalam sistem politik Islam keharmonisan masyarakat akan jauh lebih terjaga. Khalifah yang akan menunjuk kepala daerah. Kepemimpinan pun ditegakkan bukan untuk mengakomodasi kepentingan parpol atau investor politik, tetapi mengurus umat dengan hukum syariah.

Keenam: Umat jangan tertipu dengan serangan yang memojokkan Islam dan kaum Muslim. Toleransi antarumat beragama memiliki batasan yang jelas. Demikian pula umat Islam haram hukumnya mengakui penyimpangan akidah yang dilakukan sejumlah kelompok. Justru umat harus menyampaikan penyimpangan tersebut dan mengajak pemeluknya kembali ke dalam Islam.

Ketujuh: seperti semua industri dalam Kapitalisme, ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan, kekuatanpolitik, dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan, para dokter, dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan seperti untuk virus covid-19. Semua industri dalam Kapitalisme, ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan, kekuatan politik, dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan, para dokter, dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan seperti untuk virus corona. Di samping itu, Big Pharma menghabiskan hampir $2.7 miliar untuk biaya lobi antara tahun 1998—2013, lebih tinggi dari industri asuransi yang menempati posisi kedua. Di Amerika Serikat, industri itu memberikan kontribusi besar-besaran bagi Food and Drug Administration yang bertanggung jawab untuk mengatur obat-obatan dan alat-alat yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang sama.

Kesalahan dari corona tidak hanya terletak pada industri farmasi, tapi juga pada pemerintah Barat yang hanya memberi perhatian untuk wabah ini ketika orang-orang Barat terinfeksi, meskipun penyakit ini telah menyebar sejak bulan nopember 2019 di china. 

Para korban virus covid-19 saat ini dan yang akan datang tidak hanya menjadi korban penyakit tersebut, tetapi juga korban dari kerakusan Kapitalisme. Sebuah sistem yang menjadikan bantuan kemanusiaan untuk mendapatkan keuntungan politik dan laba. Inilah alasan mengapa penyakit yang telah diketahui selama bertahun2 tahun, menjadi terabaikan. Padahal bisa saja pengobatan dikembangkan untuk hal ini.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here