Catatan Kritis Seputar Hak Paten (1) - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, December 21, 2020

Catatan Kritis Seputar Hak Paten (1)


Boedihardjo, S.H.I. (Bidang Advokasi - Indonesia Justice Monitor)

Hak Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Di Indonesia, hak peten di bidang pertanian secara khusus diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No. 9 Tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak khusus dari negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT. Dengan hak khusus ini, pihak pemegang PVT memiliki hak monopoli atas produk benih yang dilindungi oleh PVT. Petani memang masih memiliki hak untuk menggunakan benih dari hasil tanamannya sendiri yang berasal dari varietas yang dilindungi PVT, namun tidak boleh memperbanyak dan menjual, atau meniru hasil temuannya.

Sesungguhnya hak patent adalah ide yang berasal dari ideologi kapitalis. Negara-negara industri kapitalis, telah membuat konvensi Paris pada tahun 1883 dan konvensi Bern pada tahun 1886, tentang perlindungan hak cipta. Selain kesepakatan-kesepakatan tersebut, mereka juga membuat beberapa kesepakatan lain yang jumlahnya tidak kurang dari 20 kesepakatan. Kemudian terbentuklah Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO (World Intellectual Property Organization), yang bertugas mengontrol dan menjaga kesepakatan tersebut. Pada tahun 1995, WTO telah mengesahkan adanya perlindungan hak cipta, dan WIPO menjadi salah satu bagiannya. WTO mensyaratkan bagi negara-negara yang ingin bergabung dengannya, harus membuat undang-undang terkait, guna mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual.

Undang-undang tentang perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu cara penjajahan ekonomi dan peradaban yang dilakukan negara-negara kapitalis besar terhadap negara-negara di seluruh dunia dan penduduknya melalui WTO. Setelah negara-negara tersebut berhasil menguasai teknologi, yakni pengetahuan yang berhubungan dengan industri, produksi barang dan jasa, mereka membuat undang-undang agar bisa memonopoli hasil-hasil penemuan tersebut, dan mencegah negara-negara lain mengambil manfaat hakiki dari penemuan itu. Tujuannya, agar negara-negara lain tetap menjadi pasar konsumtif bagi produk-produk mereka dan tunduk di bawah pengaturannya; juga agar mereka bisa mencuri kekayaan dan sumberdaya alam negara-negara kecil atas nama investasi dan globalisasi.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here