Catatan Kritis Seputar Hak Paten (2) - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, December 21, 2020

Catatan Kritis Seputar Hak Paten (2)


Boedihardjo, S.H.I. (Bidang Advokasi Indonesia Justice Monitor)

Karya cipta adalah pemikiran atau pengetahuan yang ditemukan seseorang dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Bagian terpenting dari karya-karya cipta ini adalah pengetahuan yang bisa dimanfaatkan dalam perindustrian atau pertanian, baik dalam hal produksi barang atau jasa.

Dalam hal ini, orang-orang kapitalis menganggap pengetahuan-pengetahuan individu sebagai ‘harta’ yang boleh dimiliki. Sedangkan bagi orang lain yang mengajarkan atau mempelajari pengetahuan tersebut dilarang memanfaatkannya, kecuali atas izin pemegang patent dan ahli warisnya, sesuai aturan-aturan tertentu. Misalnya, jika seorang petani membeli benih unggul dari hasil temuan baru yang dipatentkan, maka ia berhak menggunakan benih dari hasil tanaman tersebut, namun dia tidak boleh memperdagangkannya.

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan suatu pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu penampakkan dari naluri mempertahankan diri (gharizah baqa’). Atas dasar itu, Islam mensyariatkan bagi kaum Muslim ‘kepemilikan’ untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin eksistensi dan kehidupan yang lebih baik. Islam membolehkan bagi seorang Muslim untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, seperti binatang ternak, tempat tinggal, dan hasil bumi, dengan cara yang halal. Di sisi lain Islam mengaharamkan seorang Muslim untuk memiliki barang-barang, seperti khamr, daging babi, dan narkoba. Islam telah mendorong seorang Muslim untuk berfikir dan menuntut ilmu, begitu juga Islam membolehkan seorang Muslim untuk mengambil upah karena mengajar orang lain. Islam juga telah mensyariatkan bagi seorang Muslim sebab-sebab yang dibolehkan untuk memiliki suatu barang, seperti jual-beli, perdagangan, dan waris; dan mengharamkan sebab-sebab kepemilikan yang bertentangan dengan Islam, seperti riba, judi, jual beli saham, dll.

Kepemilikan dalam Islam, diartikan sebagai ijin Syaari’ (Allah) untuk memanfaatkan barang. Karena itu, hak individu untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri, atau manfaatnya; akan tetapi muncul dari ijin Syaari’ untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang syar’iy, seperti jual-beli dan hadiah. Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkan ia dapat memanfaatkannya sesuai dengan hukum syara’. Islam juga telah mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Mengenai kepemilikan individu atas “pemikiran baru”, mencakup dua jenis. Pertama, sesuatu yang terindera dan teraba, seperti merk dagang. Kedua, sesuatu yang terindera tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan pemikiran jenius yang tersimpan dalam otak seorang pakar.

Apabila kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti merk dagang yang mubah, maka seorang individu boleh memilikinya, serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau menjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Sebab, dalam Islam, merk dagang memiliki nilai material, karena keberadaanya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar’iy. Merk dagang adalah Label Product yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakan dengan produk yang lain, yang dapat membantu para pembeli dan konsumen untuk mengenal produknya. Seseorang boleh menjual merk dagangnya. Jika ia telah menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Adapun mengenai kepemilikan fikriyyah, yaitu jenis kepemilikan kedua, seperti pandangan ilmiah atau pemikiran briliant, yang belum ditulis pemiliknya dalam kertas, atau belum direkamnya dalam disket atau pita kaset, maka semua itu adalah milik individu pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam.

Bila ia telah menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab syar’iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi petani yang membeli benih atau bibit, dari hasil penemuan ilmiah. Dia berhak menanam dan memanfaatkan hasilnya untuk benih lagi bagi dirinya atau menjualnya kepada petani lain. Akan tetapi ia tidak boleh mengatasnamakan (menasabkan) benih tersebut pada selain pemiliknya. Sebab, pengatasnamaan (penisbahan) kepada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, di mana keduanya diharamkan secara syar’iy. Karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seijin dari pemiliknya. Jadi, hak maknawi ini hakekatnya digunakan untuk meraih nilai akhlak. Akan tetapi, orang-orang kapitalis telah memfokuskan seluruh aktivitas dan undang-undang mereka untuk meraih nilai materi saja. Nilai materi itu pula yang digunakan sebagai totok ukur (standar) ideologi mereka dalam kehidupan. Bahkan mereka telah mengabaikan nilai-nilai ruhiyyah, insaniyyah (kemanusiaan), dan akhlak yang difitrahkan dalam diri manusia demi meraih nilai-nilai materi.

Jadi, ketentuan-ketentuan dalam hukum positif, yang membolehkan pengarang buku, atau pencipta program, atau para penemu untuk menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama perlindungan hak cipta, seperti halnya hak cetak dan hak patent, merupakan syarat-syarat yang tidak syar’iy, dan tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut. Sebab, berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, pembeli berhak untuk mengelola apa yang ia miliki dari hasil pembelian tersebut. Setiap syarat yang bertentangan dengan akad syar’iy hukumnya haram, walaupun pembelinya rela meski dengan seratus syarat.

Dari ‘Aisyah ra: “Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq=12 dirham=28 gr). Kemudian Barirah berkata kepadanya, “Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya untuk mereka, maka loyalitasmu akan menjadi milikku.” Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian tuannya menolak dan mensyaratkan agar loyalitas budak tersebut tetap menjadi miliknya. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw bersabda: “Lakukanlah.” Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah saw berdiri, lalu berkhutbah di hadapan manusia. Beliau segera memuji Allah dan menyanjung namaNya. Kemudian bersabda: “Tidak akan dipedulikan, seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah.” Kemudian beliau bersabda lagi: “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Loyalitas dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

Jadi, jika dalam hak patent mensyaratkan bahwa barang yang dijual boleh digunakan sebatas pada suatu pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain, maka syarat tersebut batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebab, keberadaannya bertentangan dengan ketetapan aqad jual-beli syar’iy yang memungkinkan pembeli untuk mengelola dan memanfaatkan barang dengan cara apapun yang sesuai syar’iy, seperti jual-beli, perdagangan, hibah, dan lain-lain. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Kaum Muslim terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Demikianlah, Islam telah mengatur dengan baik penggunaan hasil-hasil penemuan, yang memungkinkan masyarakat secara luas dengan mudah dapat mengambil manfaatnya, tanpa hambatan proteksi seperti dalam sistem kapitalis. Dengan cara ini, kesejahteraan masyarakat dapat dengan mudah diwujudkan.

Adapun alasan bahwa hak patent diberikan untuk menjamin manfaat ekonomi bagi penemu atau penciptanya, karena yang bersangkutan telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan dana yang besar; maka ini terjadi karena dalam sistem kapitalis, negara hanya berperan sebagai regulator. Jadi, negara tidak berkewajiban memberikan kompensasi materi secara langsung kepada para penemu atau peneliti. Karena itu, individu-individu dan perusahaan-perusahaan swasta diberi kebebasan melakukan penelitian-penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru, dengan sarana dan biaya mereka sendiri. Atas penemuan-penemuan baru yang mereka hasilkan, negara hanya bisa memberikan hak patent, sebagai jaminan perlindungan atas manfaat ekonomi dari hasil penemuan tersebut.

Peran negara seperti ini jelas bertolak belakang dengan Islam. Dalam Islam, negara berkewajiban menyediakan sarana-sarana penelitian, seperti laboratorium, dll, dengan segala kelengkapannya. Negara juga bertanggung jawab mendanai proyek-proyek penelitian dan memberikan imbalan yang layak bagi siapa saja yang berhasil menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan cara ini, semangat para peneliti akan terpacu untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Sementara di sisi lain, dengan tidak adanya patent, masyarakat akan mudah memanfaatkan hasil penelitian tersebut, sehingga kemajuan dan kesejahteraan bisa diwujudkan.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here