Diperlukan Siap Dan Sigap Penguasa Menghadapi Bencana - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, December 29, 2020

Diperlukan Siap Dan Sigap Penguasa Menghadapi Bencana

Adam Syailindra (Koordinator Forum Aspirasi Rakyat)


Bencana tak terelakkan di setiap massa. Dalam konteks Islam, ketika bencana melanda, yang pertama-tama dilakukan oleh para penguasa, khususnya khalifah sebagai kepala negara adalah melakukan evaluasi menyeluruh. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?


Negara khilafah yang menerapkan hukum Islam secara kaffah tetaplah negara manusia, bukan negara malaikat. Kepala negara dan para pejabatnya juga manusia biasa, bukan para malaikat. Karena itu, bisa saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak maksum itu. Di sinilah, evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Jika pun terjadi, pelanggaran tersebut segera diselesaikan. Sebab, inilah yang menjadi sebab datangnya bencana.


Evaluasi bisa dilakukan pada tiga kategori: Pertama, sistem. Kedua, masyarakat. Ketiga, individu. Pada tataran sistem, secara umum, negara khilafah telah menerapkan hukum Islam secara kaffah. Pada konteks sistem, tentu tidak ada yang salah dengan sistem Islam. Namun, harus diingat, bahwa sistem ini diimplementasikan oleh manusia. Nah, potensi kesalahan dalam penerapan sistem itu datang dari sini. Sebagai contoh, bai’at adalah sistem pengangkatan khalifah adalah sistem yang benar. Tetapi, dalam implementasinya bisa terjadi pelanggaran, sebagaimana yang dilakukan Mu’awiyah ketika mengambil baiat untuk anaknya dengan paksa. Cara seperti ini bisa menyebabkan lahirnya penguasa yang tidak kredibel, yang bisa menjadi pangkal bencana.


Karena itu, saat terjadi bencana kekeringan, kelaparan dan wabah, ‘Umar bin al-Khatthab banyak melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Akibat kemarau yang sangat panjang, Madinah pun mengalami kekurangan pasokan makanan. Harga barang melambung, karena besarnya permintan, sementara pasokannya tidak ada. Sebagai kepala negara ‘Umar tidak melakukan penetapan harga, tetapi dengan menyuplai pasokan makanan dari Irak dan Syam ke Madinah, sehingga harga normal kembali, dan kebutuhan rakyatnya pun terpenuhi.


Sebaliknya, ketika wabah ganas menyerang wilayah Syam, ‘Umar pun berangkat ke sana dan menyelematkan sebanyak-banyaknya penduduk Syam yang bisa diselematkan, dipindahkan ke tempat yang aman, seperti Madinah. Termasuk Wali Syam, Abu ‘Ubaidah al-Jarrah, yang saat itu sakit akibat serangan wabah, meski nyawanya akhirnya tak terselamatkan. Abu ‘Ubaidah berkata, “Apakah Anda hendak lari dari Qadar Allah?” Dengan tegas, ‘Umar pun menjawab, “Andai saja yang bicara bukan Anda [sahabat Nabi]. Kita lari dari satu Qadar Allah menuju Qadar Allah yang lain.”


Hanya saja, sistem yang diterapkan oleh negara khilafah ada yang berupa hukum syara’, dan ada yang berupa hukum ijra’i. Sebagai contoh, menghindari bahaya hukumnya wajib, baik itu badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Tetapi, bahaya tersebut tidak bisa dihindari, kecuali dengan sistem peringatan diri [early warning], termasuk analisis BMKG. Penerapan sistem peringatan dini dan analisis BMKG ini bagian dari hukum ijra’i. Maka, baik hukum syara’ maupun hukum ijra’i ini sama-sama pentingnya dalam menjauhkan diri dari bahaya.


Jika negara menerapkan hukum Islam, dan dengan pasti menyatakan bahwa menghindari bahaya hukumnya wajib, tetapi negara tidak menerapkan sistem peringatan diri [early warning], termasuk analisis BMKG dalam konteks bencana alam, maka negara dianggap melakukan kelalaian. Ini juga merupakan bentuk kemaksiatan yang bisa menyebabkan terjadinya bencana.

 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here