Fiqih: Sikap Khilafah Terhadap Perbedaan dan Penyimpangan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, December 27, 2020

Fiqih: Sikap Khilafah Terhadap Perbedaan dan Penyimpangan


Hadi Sasongko (Direktur PoroS)

Perbedaan pendapat adalah wajar terjadi dalam kehidupan sehari - hari. Jika perbedaan (ikhtilaf) pendapat masih dalam batas-batas yang dibolehkan, Khilafah tidak akan melarang pendapat tersebut, meski pun pendapat itu bertentangan dengan pendapat yang diadopsi oleh Khilafah. Misal, Khilafah mengadopsi pendapat bahwa menyewakan lahan pertanian hukumnya haram (Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 141). Dalam hal ini, rakyat boleh mempunyai pendapat bahwa menyewakan lahan pertanian hukumnya boleh. Rakyat boleh pula mengajarkan pendapat itu kepada orang lain. Khilafah tak akan memaksa rakyat untuk meyakini pendapat yang sama dengan pendapat Khilafah. Hanya saja, rakyat tidak boleh mengamalkan pendapat tersebut. Sebab, dalam tataran praktik, pendapat Khilafah sajalah yang wajib diamalkan, bukan yang lain. Ini sesuai dengan kaidah fikih: Amr al-Imam yarfa’ al-khilaf (Perintah Imam/Khalifah menghilangkan perbedaan pendapat) (Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, II/138-139).

Adapun jika ikhtilaf yang ada merupakan penyimpangan, yaitu sudah di luar batas yang dibolehkan, maka Khilafah akan mencegahnya dan menindak siapa saja yang menyebarkan atau mengamalkannya. Khilafah nanti akan melarang kelompok Ahmadiyah, baik Ahmadiyah Qadiyani maupun Ahmadiyah Lahore.

Setelah kelompoknya dibubarkan, perlakuan Khilafah terhadap individu-individu Ahmadiyah bergantung pada kondisi masing-masing. Jika seseorang awalnya beragama Islam lalu menganut Ahmadiyah, maka dia dianggap murtad dan berhak atas hukuman untuk orang murtad (had al-murtad), yaitu hukuman mati jika tidak bertobat (Abdurrahman Al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hlm. 44).

Jika seseorang menjadi penganut Ahmadiyah sejak kecil, karena mengikuti ayah-ibunya atau kakek-neneknya yang penganut Ahmadiyah, maka tidak dihukumi murtad, tetapi digolongkan kaum kafir musyrik. Segala hukum syariah untuk kafir musyrik diberlakukan atas individu-individu Ahmadiyah tersebut. Sembelihan mereka tidak halal bagi orang-orang Islam. Perempuan mereka pun haram dinikahi oleh orang-orang Islam. Terhadap penganut Ahmadiyah itu pun dikenakan kewajiban jizyah yang akan dipungut setahun sekali, khususnya kepada kaum laki-lakinya yang sudah baligh dan berkemampuan (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, I/34; Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, hlm. 63-65).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here