Kaidah Syariah: Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu Illâ Bihi Fa Huwa Wâjib


Abu Inas (Tabayyun Center)


Kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib (suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariat kullî. Disebut sebagai hukum syariat karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariat, baik al-Quran maupun as-Sunnah, melalui dalâlah iltizâm yang terdapat di dalamnya. Misalnya, firman Allah:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. (QS al-Maidah [5]: 6).

Ayat ini menyatakan, bahwa hukum membasuh tangan hingga siku-siku hukumnya wajib dalam wudhu. Namun, kewajiban membasuh tangan hingga siku-siku tersebut tidak akan sempurna, kecuali dengan memasukkan bagian atas siku (lengan) dalam basuhan sehingga siku-sikunya pasti akan terbasuh. Sebab, jika tidak dimasukkan dalam basuhan, siku-siku yang menjadi batas yang harus dibasuh itu tidak akan terbasuh dengan sempurna. Artinya, kewajiban membasuh bagian atas siku merupakan konotasi yang menjadi konsekuensi logis dari kewajiban membasuh siku-siku. Konotasi seperti ini bisa ditarik dari dalâlah iltizâm: ilâ al-marâfiq (sampai dengan siku). Dari kasus seperti inilah, lahir kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib.

Ini dilihat dari aspek dalil yang menjadi pijakan untuk menggali kaidah ini sehingga kaidah ini disebut sebagai hukum syariat. Adapun kaidah tersebut disebut sebagai hukum kullî, karena ungkapan yang menjadi sandaran hukumnya—yaitu hukum wajib yang terdapat di dalam kaidah tersebut—adalah ungkapan kulli, yaitu: mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi.

Kaidah ini juga telah diterima oleh para ulama ushul maupun fikih. Dapat dikatakan, bahwa mereka telah sepakat untuk menggunakan kaidah ini . Hanya saja, sebagai kaidah tetap statusnya bukan merupakan dalil, meski kemudian ada kasus-kasus yang bisa diturunkan (tafrî‘) dari kaidah tersebut. Itu tidak lain karena kaidah ini memang merupakan hukum kulli.

Meski sebagian ulama ushul menganggap sama antara kaidah: Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib[un] dan fath ad-dzar'‘ah dan muqaddimah, sebenarnya masing-masing berbeda. Jika penggunaan kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib itu terikat dengan ketentuan dalâlah iltizâm, baik dalam konteks sebab maupun syarat pelaksanaan, dan bukannya syarat bagi kewajiban, maka penggunaan fath ad-dzarî'ah dan muqaddimah tersebut bersifat lebih terbuka. Sebagai contoh, pemilihan wakil rakyat dalam rangka mewakili umat untuk menegakkan Islam adalah persoalan yang urgen dan kewajiban yang tidak bisa diabaikan, sementara apa saja yang menjadi perangkat yang urgen dalam mencapai tujuan tersebut hukumnya juga wajib. Karena itu, pemilu dalam rangka memilih wakil rakyat untuk tujuan tersebut hukumnya juga wajib, sebab: Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib (suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib) .

Sebenarnya kesimpulan seperti ini ditarik dengan menggunakan logika silogistik (mantik), bukan kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib[un]. Karena premis yang pertama salah, maka kesimpulannya pun salah. Kesalahan premis yang pertama itu terletak pada: Pemilihan wakil rakyat dalam rangka mewakili umat untuk menegakkan Islam adalah persoalan yang urgen dan kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Padahal, hukum wakalah tetap mubah, demikian halnya Pemilu sebagai uslûb, hukumnya juga mubah.

Contoh lain, mengambil zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS at-Taubah [9]: 103).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dibutuhkan adanya sarana, seperti mobil, alat penghitung, dan lain-lain. Dengan logika fath ad-dzarî‘ah atau muqaddimah tersebut, status sarana—termasuk cara-cara yang digunakan—tersebut menjadi wajib. Padahal, mobil dan alat penghitung—termasuk cara-cara yang digunakan—tersebut statusnya tetap sebagai sarana (wasîlah) dan uslûb, yang tetap mubah, dan tidak bisa berubah menjadi wajib, hanya karena semata-mata dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban untuk mengambil zakat.

Sama dengan pendapat yang menyatakan, bahwa haji ke Tanah Suci hukumnya adalah wajib, sementara untuk ke sana membutuhkan pesawat, maka hukum adanya pesawat untuk naik haji tersebut menjadi wajib, dengan alasan: Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib. Padahal, hukum pesawat sebagai sarana tetap saja mubah, demikian juga hukum menaikinya untuk sampai ke Tanah Suci. Cara mengambil kesimpulan seperti ini merupakan bentuk pengambilan dengan menggunakan logika fath ad-dzarî‘ah atau muqaddimah, dan bukan Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib[un].

Kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib adalah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Penggunaan kaidah ini juga telah dirumuskan oleh para ulama ushul, baik menyangkut kriteria maupun cakupannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Karena itu, tidak dibenarkan menggunakan kaidah ini keluar dari konteksnya sehingga hukum yang diturunkan dari kaidah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena statusnya sebagai hukum syariat yang diderivat dari kaidah kulliyah tersebut akan hilang.

Menjustifikasi kongklusi mantik—meski kemudian sama hasilnya—dengan kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib ini juga tidak dibenarkan. Sebab, analogi mantik tidak bisa digunakan sebagai metode untuk menggali maupun menurunkan hukum syariat. Demikian halnya, menyamakan kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib dengan fath ad-dzarî‘ah atau muqaddimah tersebut, juga merupakan kesalahan.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post