Kaleidoskop 2020: Demokrasi Tak Berdaya Di Tengah Pandemi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 26, 2020

Kaleidoskop 2020: Demokrasi Tak Berdaya Di Tengah Pandemi


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Pandemi Covid-19 telah memukul semua sendi kehidupan. Notabenenya kehidupan saat ini menggunakan sistem politik kenegaraannya Demokrasi. Akibatnya kepercayaan publik kepada demokrasi mengalami penurunan. 

Hasil survei Indikator Politik Indonesia di 2020 adalah 36 persen responden menyatakan demokrasi di Indonesia melemah. Fakror yang paling banyak mempengaruhi melemahnya Demokrasi adalah menguatnya politik identitas dan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi melemahnya Demokrasi berasal dari semua lini. Dari negara berupa penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari korupsi, peraturan yang tidak adil, intimidasi samar atau terang-terangan, kekerasan dan diskriminasi. 

Penyalahgunaan kekuasaan memang menjadi penyakit bawaan Demokrasi. Betapa tidak?! Tatkala seseorang harus mengeluarkan modal yang besar untuk menduduki posisi kekuasaan, maka pola pikirnya saat berkuasa adalah minimal balik modal. Pilpres, pileg, dan pilkada adalah pesta mahal demokrasi yang menandai transaksi modal dan keuntungan dalam sebuah jabatan.

Korupsi tidak segan dilakukan. Di awal 2020, KPK melakukan pengusutan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Hingga akhir tahun 2020 ini, Harun Masiku masih belum bisa ditangkap. 

Selanjutnya terjadi korupsi ekspor benur. KPK melakukan OTT kepada Edhy Prabowo yang waktu itu sebagai Menteri KKP. Selang beberapa waktu kemudian, Mensos Juliari Batubara ditangkap KPK. Mensos Juliari terlibat korupsi dana bansos Covid-19 untuk masyarakat. Bahkan disebut-sebut, Gibran juga terlibat khususnya di pengadaan goodi bag bansos.

Selain itu, tercatat sekitar 300 kepala daerah yang tersandung korupsi. Tentunya tidak mengherankan di tahun 2020, Indonesia dinobatkan menempati rangking 3 sebagai negara terkorup di Asia. Belum ditambah kasus Mega korupsi Jiwa Sraya, Asabri dan lainnya. Dan anehnya, negara harus membail-out Jiwa Sraya dengan dana segar. Uang rakyat untuk mengganti uang rakyat. Para koruptor berpesta pora. 

Sedangkan dari aspek peraturan timbul diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan. Saat masyarakat disibukkan dengan pandemi, negara mengesahkan UU minerba, menaikkan iuran BPJS, iuran Tapera, dan UU Omnibus Law ciptaker. Bahkan RUU HIP diselundupkan untuk disahkan. Semua aturan tersebut jelas semakin melengkapi penderitaan rakyat di tengah pandemi.

Bahkan masyarakat terpaksa turun jalan menolak RUU HIP. Hasilnya pembahasan RUU HIP hanya ditunda di prolegnas 2020. Begitu pula, berbagai elemen serikat pekerja turun jalan menolak UU Ciptaker. Akan tetapi, suara rakyat yang disebut suara Tuhan dalam demokrasi tidak digubris. Kepentingan oligarki di atas rakyat.

Artinya di dalam demokrasi Kapitalisme, penguasa sesungguhnya adalah oligarki. Oligarki adalah para korporasi yang menjadi elit ekonomi. Di bawahnya adalah para elit politik.

Elit politik membutuhkan korporasi sebagai cukong dalam pesta demokrasi. Timbal baliknya, elit politik memberikan kebijakan yang memihak korporasi. Dari sini kita bisa memahami bahwa pilkada 2020 tetap dipaksakan untuk terlaksana. Padahal banyak pihak yang mengingatkan resiko kluster baru penyebaran Covid-19. Benar saja, sehari pasca pilkada, terkonfirmasi kenaikan kasus covid-19 hingga 6000 kasus.

Korporasi mempunyai kepentingan untuk menguasai SDA. Elit politik mempunyai kepentingan langgengnya kekuasaannya. Oleh karena itu terjadilah persekutuan penguasa dan pengusaha (baca:korporasi).

Sementara itu perlawanan hakiki terhadap Kapitalisme yang paling potensial dan masif adalah dari Ideologi Islam. Perlawanan Komunisme sudah ditelan sejarah. Buktinya RUU HIP sebagai kendaraan komunis mengambil track kapitalisme. Kapitalisme sendiri memanfaatkan Komunis guna memukul Islam. 

Walhasil, perlawanan Islam akan terus berusaha dipadamkan. Sebagai test water adalah dengan memanfaatkan para buzzer. Para buzzer terus saja melakukan aksi penistaan terhadap Islam. Ketika umat bereaksi, maka diperlukan program moderasi Islam.

Pasca HTI berhasil dibonsai, bidikan diarahkan kepada FPI dengan HRS-nya. Tidak bisa dilupakan oleh rejim tentang aksi 212. Oleh karena itu harus ada upaya untuk segera melakukan pembatasan ruang gerak FPI dan HRS.

Upaya kriminalisasi dan diskriminasi dilakukan. Delik melakukan penghasutan dan pelanggaran prokes dijadikan alibi. Diawali dengan penembakan terhadap 6 muslim anggota FPI, mampu memaksa HRS guna mendatangi polda Metro Jaya. Hasilnya HRS resmi ditahan dan terancam sangsi di atas 5 tahun penjara. Semua yang kritis lebih-lebih dari kalangan Islam, akan berhadapan dengan arogansi delik Ujaran Kebencian. 

Padahal jika fair, harusnya semua bentuk kerumunan dipandang sebagai pelanggaran prokes. Sangsinya juga mestinya sama. Di masa kampanye Pilkada terdapat ribuan kali pelanggaran prokes. Tidak ada satupun yang dipenjara.

Ya, memang Islam akan menentang keras bentuk penguasaan harta milik rakyat dan milik negara oleh korporasi. SDA haram dikuasai korporasi. Hanya negara yang berhak mengelolanya dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Telah mendekati setahun pandemi ini mendera Indonesia dan dunia. Pandemi ini membuka borok-borok demokrasi. Kedaulatan rakyat hanyalah tameng bagi korporasi guna menguasai SDA dan mengendalikan politik pemerintahan. 

Lihat saja alokasi dana Covid-19. Dana Covid-19 yang berkisar dari 700 hingga 800 trilyun rupiah, alokasi paling besar adalah untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Realitasnya pertumbuhan ekonomi itu diukur dari sehatnya dunia usaha. Jadi ujung-ujungnya korporasi yang dinomorsatukan.

Pada waktu besaran dana Covid-19 adalah Rp 405 trilyun. Alokasi PEN sebesar Rp 330,1 trilyun. Sedangkan alokasi kesehatan hanya sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan waktu dana Covid-19 naik menjadi Rp 677,20 trilyun. Alokasi PEN sebesar Rp 589,65 trilyun. Alokasi kesehatan hanya Rp 87,55 trilyun.

Mirisnya anggaran untuk kesehatan baru terealisasi sekitar 20 trilyun di bulan september saar dana Covid-19 sebesar Rp 677,20 trilyun.  Anehnya lagi untuk tes Rapid, actigen dan Swab, rakyat harus membayar secara mandiri. Harga Rapid test antara Rp 150-200 ribu. Sedangkan tes actigen dikenakan sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Maka tidak mengherankan bila angka kemiskinan semakin meningkat di tengah pandemi. Sudah makan susah, biaya pendidikan mahal, mencari penghidupan sulit, eh..ditambah pula biaya kesehatan yang mencekik. 

Pandemi telah mengkonfirmasi bahwa angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Per Maret 2020 sebesar 26,42 juta. Angka pengangguran sebesar 9,77 juta dari umur produktif. Utang negara tembus sekitar 6000 hingga 7000 trilyun. Pertanyaannya, kemanakah dana utang sebesar itu?

Akhirnya, Demokrasi betul-betul dibuat tidak berdaya di tengah pandemi. Para pemangku demokrasi telah nampak tidak berpihak kepada rakyat. Betapapun berusaha ditutupi dengan adanya para buzzer, kebusukan demokrasi semakin tercium. Pandemi membuka bungkus kebobrokan demokrasi. Elektabilitas demokrasi semakin menurun. Oleh karena itu sudah saatnya demokrasi dipercepat untuk dibuang oleh umat ke tempat sampah peradaban. Demokrasi hanya menghasilkan keterpurukan. Saatnya Islam yang mengatur Indonesia dan dunia menuju kesejahteraan. Sistem Islam yakni Syariat dan Khilafah terus menemukan momentum mengambil hati umat Islam hingga pada waktunya akan tampil di dunia atas ijin Allah Swt. 

# 26 Desember 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here