Kebijakan di Sektor Perdagangan Hasil Pertanian Yang Perlu Diperhatikan



Adam Syailindra (Koordinator FAR)

Tanaman pangan di Indonesia masih didominasi oleh beras, meskipun ada pula bagian dari jagung, singkong, ubi, dan kedelai. Mengingat beras memiliki andil yang cukup besar pada perhitungan inflasi dan juga batas garis kemiskinan, sewajarnya pemerintah menaruh perhatian yang lebih. 

Jaminan perdagangan yang sehat adalah tugas pemerintah. Negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme pasar secara transparan, tidak ada manipulasi, tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi serta tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi masyarakat. Faktanya perlambatan pertumbuhan ekonomi juga tak hanya menyerang sektor pertanian.

Untuk itu ada beberapa kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik, yaitu :

Pertama : Negara harus menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga murah. Dengan cara ini maka produk-produk pertanian dan produk-produk industri pertanian dapat diperoleh dengan harga yang murah karena biaya transportasi yang murah.

Kedua : Negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditi pertanian dan harga komoditi hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi. Untuk itu negara harus membuat kebijakan yang dapat menjamin transparannya harga komoditi pertanian. Berbagai penipuan dalam bentuk manipulasi harga komoditi pertanian dan hasil industri pertanian harus dicegah dan negara dapat memberikan sanksi kepada siapa saja melakukan penipuan terhadap harga tersebut. Upaya memanfaatkan ketidaktahuan sekelompok orang agar dia dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar adalah adalah harus dicegah. Karena itu dilarang untuk menghadang kafilah yang akan masuk pasar agar dapat memperoleh harga yang sangat murah, kemudian menjualnya di pasar. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa :

“Rasulullah saw telah melarang melakukan penghadangan terhadap para pedagang” (HR. Bukhari-Muslim)

Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Janganlah kalian hadang kafilah-kafilah (orang-orang yang berkendaraan) dan janganlah orang yang hadir (orang di kota) menjualkan barang milik orang desa.” (HR Bukhari-Muslim)

Larangan Rasulullah saw terhadap aktivitas ini, agar harga yang berlaku benar-benar transparan dan tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan satu pihak –baik penjual maupun pembeli—. Dengan demikian harga yang berlaku adalah harga pasar yang sebenarnya.

Ketiga : Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Mekanisme pasar yang berjalan normal, perekonomian akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu terjadi gangguan dalam mekanisme pasar, perekonomian akan goncang dan distribusi kekayaan akan tersumbat. Maka, adalah sebuah kewajiban jika secara preventif negara menjaga agar mekanisme pasar dapat berjalan. Negara juga akan mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari rasa keridlaan. Inilah mekanisme pasar yang diajarkan oleh Islam. Islam bahkan melarang negara mempergunakan otoritasnya untuk menetapkan harga baik harga maksimum maupun harga dasar. Terdapat riwayat tentang hal ini.

“Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab : “Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ashabus Sunan).

Berdasarkan hadits ini, mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan penguasa dalam menentukan harga. Melindungi kepentingan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dibandingkan melindungi penjual. Jika melindungi keduanya sama perlunya, maka wajib membiarkan kedua belah pihak menetapkan harga secara wajar di atas keridlaan keduanya. Memaksa salah satu pihak merupakan tindak kezaliman.

Meskipun demikian pemerintah diperbolehkan bertindak secara langsung untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat jika itu dilakukan untuk menjamin agar “mekanisme harga” yang berlaku menghasilkan harga keseimbangan yang wajar. Artinya pemerintah boleh melakukan intervensi secara tidak langsung dengan jalan bertindak sebagai pelaku pasar (pembeli maupun penjual). Namun negara tidak boleh melakukan penetapan harga, baik harga dasar (Floor Price) maupun harga maksimum (Ceiling Price).

Keempat : Pemerintah harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun yang dilakukan oleh pembeli. Penipuan dilakukan oleh penjual dengan jalan mereka menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembeli. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

“Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu, melainkan hendaklah dia menerangkan (cacat) yang ada pada barang tersebut.” (HR. Ahmad)

Sedangkan penipuan yang dilakukan oleh pembeli adalah dengan jalan memanipulasi alat pembayarannya (baik berupa uang maupun barang).

Kelima : Pemerintah harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Penimbunan merupakan suatu cara bagi manusia yang dapat memperbesar harta kekayaannya. Penimbun adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau harganya. Cara seperti ini adalah cara yang telah diharamkan oleh Islam. Dalam hal ini rasulullah saw bersabda :

“Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa” (HR. Muslim)

“Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah dia merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik dia merasa gembira.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Keenam : Pemerintah harus dapat mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan spekulasi dalam perdagangan. Banyak sekali jenis-jenis spekulasi yang mengandung kesamaran yang dilarang oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadits.

Jabir meriwayatkan bahwa, “Nabi saw. telah melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunaiya kecuali diketahui.” (HR. Tirmidzi).

Anas meriwayatkan bahwa, “Rasulullah saw. telah melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah. (HR. Bukhari)

Sistem muhaqalah merupakan panjualan komoditas pertanian yang belum dipanen untuk memperoleh hasil panen yang kering. Penjualan secara munabazah berarti seseorang menawarkan barang yang dia miliki kepada orang lain dan penjualan tersebut dianggap sah meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Hal ini berarti penjual langsung melemparkan barang kepada pembeli tanpa memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang dan harganya. Rasulullah saw. melarang praktek jual beli ini karena terdapat kemungkinan unsur penipuan dan kesalahan.

Penjualan secara mulamasah artinya seseorang menjual sebuah barang dengan boleh memegang tapi tanpa perlu membuka atau memeriksanya. Hal ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w karena keburukannya sama seperti cara munabazah.

Abu Said al Khudri meriwayatkan bahwa “Rasulullah melarang penjualan dengan cara Mulamasah”. (Diriwayatkan pula oleh Anas dan Abu Hurairah).

Kedua bentuk perdagangan seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. karena keduanya tidak memberi kesempatan pembeli memeriksa atau melihat barang yang dibelinya dan dapat dengan mudah ditipu atau dikelabui.

Dalam bentuk penjualan muzabanah, buah-buahan ketika masih di atas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan temyata salah.

Sebenarnya, jual beli buah yang ada pada pohon tidak termasuk pada jual beli majhul atau jual beli barang yang tidak ada, sebab komoditasnya yaitu buah memang sudah ada di atas pohon. Berkaitan dengan persoalan ini ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, bila buah itu belum layak dikonsumsi maka tidak boleh memperjualbelikannya.

Jabir menyatakan tentang Nabi SAW : “Rasulullah SAW melarang berjual beli pohon hingga baik (matang)” (HR. Muslim).

“Rasulullah SAW melarang berjual beli buah hingga nampak kelayakannya.” (HR. Imam Muslim)

Hadits-hadits ini dan masih banyak yang lainnya menunjukkan larangan menjualbelikan buah-buahan sebelum matang. Kedua, dari hadits-hadits itu pula dapat dikatakan bahwa bila buah-buahan itu sudah mulai nampak kelayakannya untuk dimakan maka boleh diperjualbelikan. Berdasarkan hal ini, sistem ijon yang membeli padi saat masih hijau dan belum nampak kelayakannya termasuk yang dilarang.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post