Menakar Akar Masalah Separatisme Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 5, 2020

Menakar Akar Masalah Separatisme Papua


Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Direktur Poverty Care) 

Pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari ini pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat). Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara. Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut. "Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat Wartakotalive.com di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020). (tribunnews, 2/12/2020)

Catatan:

Salah satu sumber gejolak yang selalu terjadi di Papua hingga saat ini adalah terkait upaya memisahkan atau memerdekakan Papua dari NKRI.  Upaya itu dilakukan melalui tiga elemen yang bergerak saling bahu membahu, yakni, Pertama, elemen gerakan bersenjata yaitu TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka).  Selama ini TPN OPM inilah yang melakukan berbagai penyerangan dan kontak senjata di Papua, termasuk beberapa penyerangan pada akhir-akhir ini seperti yang diakui  oleh OPM sendiri.

Kedua, elemen diplomatik di luar negeri terutama dua organisasi yaitu ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua).  Keduanya bermarkas di Eropa (Inggris) dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).  ILWP dan IPWP inilah yang diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasionalisasi masalah Papua dan mendorong PBB untuk membahasnya baik dalam Majelis Umum atau dalam Komite Kolonialisasi.

Ketiga, elemen politik dalam negeri baik LSM-LSM atau organisasi yang menguatkan tuntutan referendum baik melalui berbagai demonstrasi, seminar atau aktifitas lainnya. Diantaranya adalah aksi demontrasi yang dimotori oleh KNPB (Komita Nasional Papua Barat) di Jayapura, Nabire, Timika dan Manokwari guna mendukung kemerdekaan Papua dan dimaksudkan sebagai dukungan terhadap konferensi yang dilakukan di London oleh ILWP.

Menurut studi yang dilakukan LIPI, ada 4 akar masalah yang membuat Papua terus bergejolak. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia yang  bagi sebagian orang Papua dianggap belum benar. Kedua, masalah operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 menimbulkan trauma dan luka kolektif di masyarakat Papua tentang kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Ketiga, diskriminasi dan marjinalisasi masyarakat Papua oleh berbagai kebijakan yang dibuat Pemerintah.  Keempat, kegagalan pembangunan Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan ada satu lagi yang tidak bisa dilepaskan, yakni adanya intervensi negara asing, khususnya Amerika Serikat (AS), yang memang sangat berkepentingan terhadap Papua mengingat di sana bekerja sejumlah perusahaan milik AS, khususnya Freeport.

Berkenaan dengan hal ini, harus ditolak dan dihentikan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh segala bentuk gerakan separatisme dan internvensi asing yang akan memisahkan Papua dari wilayah Indonesia. Secara syar’iy, pemisahan suatu wilayah dari sebuah negeri muslim yang saat ini sudah terpecah belah hukumnya adalah haram.

Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan dengan pembangunan yang adil dan merata sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan dan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan  kesehatan.  Dan itu hanya bisa diujudkan oleh sistem ekonomi Islam yang menjadikan distribusi kekayaan secara adil sebagai fokus. Tidak bisa oleh  sistem ekonomi kapitalisme seperti yang terjadi selama ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah harus dilakukan integrasi masyarakat di Papua menjadi satu kesatuan masyarakat, baik secara politik, ekonomi maupun sosial – budaya, yang di dalamnya tidak ada diskriminasi dan marjinalisasi. Semua itu hanya bisa diujudkan jika syariah Islam  diterapkan secara utuh.  Hanya itulah solusi tuntas bagi semua problem di Papua.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here