Meneropong Gurita Politik Dinasti


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Fenomena gurita politik dinasti bisa kita rasakan, hadir di bumi nusantara ini. Gurita politik terjadi untuk mempertahankan kekuasaan agar tidak keluar dari link mereka. Selanjutnya kekuasaan itu dijadikan alat untuk mengamankan diri dan kepentingan. Kekuasaan itu juga menjadi alat ampuh untuk motiv uang. Bahkan penggunaan kekuasaan untuk motif uang ini hampir tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan di dalam demokrasi sekarang. Jika bukan untuk menumpuk kekayaan, maka yang hampir bisa dipastikan adalah untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama proses politik sebelumnya dan mengumpulkan biaya bagi proses politik ke depan, selain untuk balas budi kepada para cukong yang secara langsung maupun tidak langsung, memodali proses politik yang dijalani. Maka gurita kekuasan dan jabatan yang diantaranya melalui politik dinasti itu pun menjelma menjadi "gurita persekongkolan".

Semua itu sebenarnya bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum itulah yang mendapatkan fakta riil dari kasus gurita politik di Banten. Hal yang sama agaknya terjadi di banyak daerah, termasuk daerah yang tidak diidentifikasi terjadi politik dinasti di situ. 

Salah satu pangkal soal politik dinasti dalam sistem demokrasi adalah dijadikannya partai sebagai jalan utama untuk kekuasaan dan menjadi pihak yang menentukan pemimpin dan penguasa. Ini berbeda dengan Islam. Meski Islam tidak menghalangi partai dijadikan jalan untuk meraih kekuasaan, namun secara mendasar Islam menetapkan fungsi Partai bukan untuk itu. Islam menetapkan, fungsi pokok partai adalah mendakwahkan Islam, amar makruf dan nahi mungkar (QS Ali Imran [3]: 110), termasuk di dalamnya mengoreksi penguasa.

Dari sisi penentuan penguasa daerah baik wali (gubernur) atau ‘amil (penguasa setingkat kabupaten/kota), Islam memiliki sistem yang sangat berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi penentu penguasa adalah partai dan rakyat hanya pemberi stempel, . Bahkan rakyat tidak berdaya menghentikan penguasa yang dalam pandangan rakyat buruk, kecuali melalui mekanisme periodik yang namanya pemilu.

Dalam Islam, wali atau ‘amil tidak dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung. Wali dan ‘amil diangkat oleh khalifah. Sebab hanya Rasul saw saja sebagai kepala negara, yang menunjuk wali dan ‘amil.

Meski tidak dipilih rakyat, tetapi rakyat menentukan keberlanjutan jabatan wali dan ‘amil itu. Jika rakyat, baik secara langsung atau melalui wakilnya, menunjukkan ketidaksukaan terhadap wali dan ‘amil serta meminta diganti, maka khalifah atau kepala negara harus mengganti wali dan ‘amil itu. Hal itu seperti yang terjadi ketika penduduk Bahrain mengadukan ‘Ala` bin al-Hadhrami yang diangkat Rasul menjadi wali Bahrain, maka Rasul pun langsung memberhentikannya dan menggantinya dengan pejabat baru yang diridhai rakyat. Dengan sistem demikian, maka tidak perlu biaya yang karenanya meminimalkan peluang terjadinya gurita persekongkolan demi mengembalikan biaya politik atau untuk memupuk modal proses politik berikutnya. Selain itu, rakyat akhirnya benar-benar bisa menjamin kelangsungan wali dan ‘amil yang terus memperhatikan urusan rakyat dan berlaku baik terhadap rakyat. Dengan mekanisme demikian, apakah wali dan ‘amil itu kerabat atau orang dekat khalifah atau bukan, tidak jadi masalah. Sebab mekanisme seperti itu akan memberikan jaminan yang lebih bagi terealisasinya penguasa daerah yang terus peduli dan memperhatikan rakyat, sekaligus bersih dan berlaku baik kepada rakyat.

Sementara itu untuk pejabat di bawah penguasa, baik direktur direktorat, kepala dinas, kepala kantor dan para pejabat dan pegawai, maka penunjukkannya harus tetap mengedepankan keamanahan, kapabilitas, kemampuan, profesionalisme dan etos. Dalam Islam jabatan adalah amanah, dan jika diserahkan kepada orang yang tidak layak,itu adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan akan mengakibatkan kerusakan. Rasul saw bersabda:

« إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancuran”. Orang arab baduwi itu berkata : “Bagaimana amanah itu disia-siakan?” Beliau bersabda: “Apabila urusan disandarkan (diserahkan/dipercayakan) kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran” (HR. Bukhari dan Ahmad)

 Para penguasa, pejabat dan pegawai dijauhkan dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain oleh serangkaian hukum Islam terkait. Diantaranya, pencatatan kekayaan, audit secara berkala, kewajiban membuktikan perolehan yang sah jika jumlah harta tidak wajar, penyitaan harta yang tidak bisa dibuktikan perolehan sahnya baik disita sebagian atau seluruhnya dan penerapan sanksi bagi yang terbukti korupsi dan semacamnya.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post