Mewaspadai Gerakan Separatisme Dengan Kedok Penentuan Nasib Sendiri - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 5, 2020

Mewaspadai Gerakan Separatisme Dengan Kedok Penentuan Nasib Sendiri


Agung Wisnuwardana [Strategic And Military Power Watch] 

Melalui keterangan tertulis di laman resmi ULMWP, Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan, sejak 1 Dese,ber 2020 ini menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat). Bagi dia, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka menolak hukum apapun, pengenaan apapun oleh Jakarta, dan tidak akan mematuhinya. Wenda dan jajarannya menolak perpanjangan Otsus Papua, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya.

Bila ditelaah, tuntutan ideologis gerakan separatisme Papua didorong semangat nasionalisme dan kapitalisme. Nasionalisme sendiri awalnya yang tumbuh di Eropa telah melahirkan penjajahan yang menindas bangsa lain, khususnya Asia dan Afrika. Adapun negeri-negeri jajahannya mereka menghembuskan ide nasionalisme untuk memecah-belah negeri-negeri tersebut, karena keterpecahbelahan memudahkan bagi penjajahan mereka (devide et impera). Kondisi umat Islam saat ini yang terpecah-belah menjadi 70 negara merupakan salah satu 'hasil' penjajahan tersebut terhadap Khilafah Islamiyah yang dikerat-kerat berdasarkan nasionalisme menjadi negara-bangsa (nation-state).

Benih perpecahan tersebut dimulai sejak imperialis Barat menginfiltrasikan racun nasionalisme ke dalam tubuh umat Islam melalui kegiatan kristenisasi dan missi zending. Mereka sebagian besar berasal dari Amerika, Inggris dan Prancis pada pertengahan abad ke-19 di Suriah dan Libanon. Melalui ide-ide nasionalisme itu, kaum misionaris menyulut sentimen kebencian terhadap negara Khilafah Utsmaniyah, yang mereka tuding sebagai negara penjajah bagi negeri-negeri di sekitarnya. Mereka kemudian meniupkan nasionalisme di Arab Saudi, Mesir, Libanon, Suriah, dan sebagainya untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Ustmaniyah. Perjanjian Sykes-Picot (1915) yang membagi-bagi wilayah Khilafah Ustmaniyah pada tangan penjajah merupakan bukti ‘keampuhan’ ide nasionalisme dalam memecah-belah kaum Muslim dan menghancurkan Khilafah (Lihat: Abdul Qadim Zallum, Kaifa Hudimat al-Khilafah, 1990).

Pasca runtuhnya Khilafah mereka kemudian merancang payung nasionalisme yang permanen, yaitu Liga Arab. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan dari nasionalisme Arab yang telah meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Kepentingan utama Barat dalam Liga ini adalah sebagai penopang penyebaran paham nasionalisme di wilayah Timur Tengah untuk mencegah bangkitnya kembali Khilafah. Pendirian liga ini dilakukan oleh Antonie Adien, Menlu Britania, pada 22 Maret 1945, di Kairo yang beranggotakan Mesir, Saudi Arabia, Libanon, Suriah, Irak, Yordan dan Yaman.

Upaya Barat (AS, Eropa, dan sekutunya) untuk melemahkan negeri-negeri Islam melalui isu nasionalisme dan separatisme terus dihembuskan hingga hari ini. Apa yang terjadi di Sudan, Bangladesh hingga kasus Timor Timur menunjukkan hal tersebut. Mereka terus berupaya mencerai-beraikan negeri-negeri Islam melalui gerakan separatisme tersebut dengan kedok penentuan nasib sendiri (right of self determinism) yang dilegitimasi PBB.

Hingga detik ini, isu separatisme di Papua terus digulirkan oleh Barat, khususnya AS. Selain sejalan dengan upaya mereka untuk melemahkan negeri Muslim, juga sejalan dengan upaya mereka mengeruk kekayaan dari bumi Papua melalui Freeport. Sembilan tahun lalu beredar berita terkait separatis Papua tersebut di Australia. Berita yang dipublikasikan jaringan media Fairfax dan The Canberra Times (13/8/2011) itu menyebutkan tentang laporan rahasia mengenai kelompok separatis Papua. Laporan yang bertajuk Anatomy of Papuan Separatis itu mengungkap sejumlah nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja sosial dan pemimpin agama dari seluruh dunia yang menyokong gerakan separatisme di Papua. Di antara mereka ada senator Partai Demokrat AS Dianne Feinstein, Uskup Agung Desmond Tutu, anggota parlemen Inggris dari partai Buruh Andrew Smith serta mantan pemimpin Papua Nugini Michael Somare.

Semua itu menjelaskan satu hal, bahwa ide nasionalisme dan separatisme merupakan agenda asing untuk melemahkan umat Islam dengan cara memecah-belah dan menjauhkannya dari persatuan. Sebab, persatuan umat Islam dan penyatuan wilayah negeri-negeri Islam bisa menjadi mimpi buruk bagi Barat sang penjajah.

Pandangan Islam

Secara syar'i, umat Islam diharamkan mengadopsi nasionalisme karena ia bertentangan dengan prinsip kesatuan umat yang diwajibkan oleh Islam. Kesatuan umat Islam wajib didasarkan pada ikatan akidah, bukan ikatan kebangsaan, seperti nasionalisme. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara (QS al-Hujurat [49]: 10).

Ayat di atas menunjukan bahwa umat Islam adalah bersaudara, yang diikat oleh kesamaan akidah Islam (ideologi), bukan oleh kesamaan bangsa. Rasulullah saw. bahkan mengharamkan ikatan ‘ashabiyah (fanatisme golongan), yaitu setiap ikatan pemersatu yang bertentangan dengan Islam, termasuk nasionalisme:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

Tidak tergolong umatku orang yang menyerukan ‘ashabiyah (fanatisme golongan) (HR Abu Dawud).

Dalam Piagam Madinah (Watsiqah al-Madinah) disebutkan kewajiban umat untuk menjadi satu kesatuan: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi saw. antara orang-orang Mukmin dan Muslim dari golongan Quraisy dan Yatsrib. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu (ummah wahidah), yang berbeda dengan umat lainnya.” (Sirah Ibnu Hisyam, II/119).

Menurut an-Nabhani, nasionalisme tidak bertolak dari ide yang lahir melalui proses berpikir yang benar dan sadar. Maka dari itu, nasionalisme bukan ide yang layak untuk membangkitkan umat manusia. Sebab, dalam suatu kebangkitan, diperlukan suatu pemikiran yang menyeluruh (fikrah kulliyah) tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia, serta pemikiran tertentu tentang kehidupan untuk memecahkan problem kehidupan. Kebangkitan umat Islam hanya bisa terjadi apabila disandarkan pada akidah Islam sebagai fikrah kulliyah (Taqiyuddin an-Nabhani, Nihzham al-Islam, 2001: 22).

Tidak hanya an-Nabhani, banyak ulama lain terkemuka yang juga menolak nasionalisme. Di antaranya adalah Muhammad Qutb yang mensejajarkan paham nasionalisme dengan komunisme dan sekulerisme yang sama-sama bertentangan dengan akidah Islam. Menurut beliau, paham-paham tersebut dapat membatalkan keislaman seseorang (Muhammad Qutb, Lailaha illalLah ‘Aqidat[an] wa Syari'at[an], hlm. 140).

Abul A'la al Maududi, ulama asal Pakistan, juga menolak penggabungan Islam dengan nasionalisme. Menurut beliau, tidak mungkin seseorang menjadi Muslim nasionalis karena kedua-duanya tidak mungkin bisa bertemu (Abul A’la Al Maududi, Ummah al-Islam wa Qadhiyah a- Qawmiyyah, hlm. 174).

Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa persatuan umat Islam berdasarkan akidah adalah wajib. Sebaliknya, perpecahan umat adalah haram. Sejalan dengan menjaga persatuan umat tersebut maka mempertahankan keutuhan wilayah umat Islam juga wajib. Karena itu separatisme adalah haram karena akan merobek keutuhan wilayah umat Islam tersebut.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here