Mewaspadai Manuver Separatis Di Wilayah Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 5, 2020

Mewaspadai Manuver Separatis Di Wilayah Papua


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Benny Wenda membuat ulah ULMWP, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat - yang mencakup Papua dan Papua Barat. Ia bagian dari gerakan prokemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di luar negeri, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. "Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami," ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman BBC News Indonesia.

Jika kita cermati, upaya pemisahan (separatisme) Papua dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melalui aksi-aksi non-kekerasan, semisal demonstrasi oleh mahasiswa, yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemerdekaan Papua terus disuarakan melalui berbagai organisasi termasuk LSM.

Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Babak baru internasionalisasi itu dimulai ketika Benny Wenda membuka kantor organisasi Free West Papua di Oxfort Inggris pada April 2013; diikuti pembukaan kantor di Belanda, Australia dan negara Melanesia; lalu pembukaan kantor ULMWP di Vanuatu dan Solomon Island; kemudian klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena. Semua itu merupakan bagian dari internasionalisasi isu Papua. Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua; juga terus disuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.

Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Pembukaan kantor ULMWP itu menunjukkan Pemerintah lemah dalam menghadapi upaya disintegrasi (pemecahbelahan) Indonesia. Pemerintah cenderung membiarkan berbagai manuver untuk mengkondisikan kemerdekaan Papua.

Pada 1 Desember 2014, sekitar 300 mahasiswa asal Papua melakukan unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta menyuarakan “Papua Merdeka”. Meski unjuk rasa itu dibubarkan oleh aparat, tak terlihat ada tindakan tegas terkait hal itu.

Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok LSM liberal asing maupun lokal—termasuk pihak Gereja—gencar menyerukan pemisahan Papua. Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan: mendorong “Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004. Sebelumnya, Timor Timur lepas dari Indonesia juga tidak terlepas dari peran Gereja bekerjasama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador.

Pemerintah pun lemah dan cenderung diam terhadap negara-negara yang memberikan jalan pembukaan kantor kelompok separatis Papua. Saat Free West Papua dengan tokohnya Benny Wenda membuka kantor di Oxford Inggris pada April 2013 silam, Pemerintah hanya melayangkan protes dan meminta penjelasan. Hal serupa juga dilakukan saat separatis Papua itu membuka kantor di Australia dan Belanda. Padahal Pemerintah Inggris, Australia dan Belanda mendiamkan saja pembukaan kantor itu. Pemerintah malah bekerjasama makin erat dengan negara-negara imperialis itu.

Semua pihak harus mewaspadai campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua. Semua pihak, khususnya Pemerintah, seharusnya paham, negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Negara-negara imperialis ini akan selalu melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Tidak boleh dilupakan, pada tahun 1998 pernah muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kemenhan AS, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua. Hal itu diugkap oleh Hendrajit dkk dalam buku Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia), terbitan Global Future Institute pada 2010. Rekomendasi skenario "balkanisasi" Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detil proses yang dimodifikasi.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here