NKRI HARGA (SETENGAH) MATI? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, December 5, 2020

NKRI HARGA (SETENGAH) MATI?


Oleh : Gus Uwik
Analis Politik

Hari-hari ini, masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sikap ambigu pemerintah. Atau lebih tepatnya sikap tidak adil dalam menangani dan menyelesaikan masalah. Bagaimana tidak? Ketika hari Rabu kemarin (2/12) Benny Wenda dilaporkan secara terbuka mengumumkan diri sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat yang sekaligus mengumumkan kemerdekaan Papua Barat bersamaan dengan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), pemerintah tidak membuat kebijakan yang sebanding dalam menangani kasus-kasus sama yang di anggap makar, pemecah-belah NKRI, Anti Pancasila dan terorisme.

Beni mengumumkan secara terbuka kemerdekaan melalui organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Beni juga menegaskan bahwa Republik Papua Barat terlepas dengan NKRI. 

Meskipun demikian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak klaim tersebut. TPNPB-OPM menolak mengakui Benny Wenda sebagai Presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB). Mereka menyampaikan enam poin tanggapan atas deklarasi yang dilakukan Benny Wenda. Diantaranya dikatakan bahwa "Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri," demikian keterangan TPNPB-OPM, Rabu (2/12/2020).

Sebelumnya, sejumlah orang memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1 Desember 2020). Aksi ini diikuti oleh puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia.

Roland dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan aksi dilaksanakan secara serentak di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Ambon, Makassar.

"Rakyat Indonesia harus tahu bahwa selama 59 tahun ini, pemerintah RI masih menjajah West Papua. Jadi nggak usah cerita terlalu jauh ke Palestina atau Uighur, yang dekat saja di Papua itu juga dijajah oleh Indonesia sendiri," kata Roland saat ditemui di lokasi aksi.

Sedangkan di Surabaya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (1/12) dengan membawa bendera Bintang Kejora. Mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.

Rubi Wonda, jubir aksi mengatakan, 1 Desember adalah hari kemerdekaan bangsa Papua. Kemerdekaan dirayakan dengan demonstrasi di seluruh Indonesia dan Papua untuk mengingatkan proses deklarasi kemerdekaan.

”Bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakuinya,” ujar Rubi dalam keterangan tertulisnya.

Pertanyaannya, apakah aksi-aksi demo di atas masih dibiarkan? Tidak ditindak dan dibubarkan? Apakah tidak masuk dalam tindakan makar? Anti NKRI? Anti Pancasila? Pemecah-belah negeri ini? Mau memisahkan dari negara ini? Negara dalam posisi genting? Jawabannya sudah jelas dan terang. Namun pemerintah tidak bersikap tegas dan berat sebelah.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here