Political Hammer, HAM, Terbunuhnya 6 Aktivis Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, December 11, 2020

Political Hammer, HAM, Terbunuhnya 6 Aktivis Islam


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD) 

Tragedi tol mengundang reaksi kemarahan bagi sebagian publik yang merasakan aroma kezaliman terhadap rakyat sipil. Tindakan terhadap enam orang anggota FPI dapat dikategorikan sebagai tindakan extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Masyarakat mengutuk tindakan pembunuhan tersebut. Banyak pihak sangat menyesalkan tindakan oknum yang sangat gegabah dalam melakukan penindakan tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya enam nyawa manusia sekaligus.

Aparat kepolisian sebagai orang yang terlatih, semestinya penggunaan senjata oleh aparat adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka melindungi diri atau orang lain dengan cara melumpuhkan. Senjata itu untuk melindungi dengan cara melumpuhkan bukan untuk mematikan.

Di sisi lain, ketentuan penggunaan senjata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pada pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan dari penggunaan kekuatan adalah untuk pencegahan tindakan pelaku kejahatan dan perlindungan diri atau masyarakat dari perbuatan yang mengancam. Sementara, dalam pasal 3 disebutkan bahwa prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Zalim

Terbunuhnya 6 aktivis Islam menuntun umat ini untuk mengutuk keras setiap pemimpin diktator dan seluruh mafia global pemimpin yang telah mengorbankan rakyat kecil dalam permainan kekuasaan dan kekayaan yang menjijikkan. Kita tentu mengutuk keras semua pemimpin dunia Muslim berlumuran darah dari rakyat yang mati di tangan mereka karena secara pengecut tunduk pada perintah pemerintah asing dan menumpuk senjata mereka dan melatih alat - alat represi kekuasaan hanya untuk digunakan untuk membunuh kaum Muslim lainnya, tidak pernah digunakan untuk membantu kaum Muslim. 

Maka mustahil ada kepemimpinan yang sejati dari sistem dan individu penguasa yang tidak tulus yang menerapkan sistem kapitalisme yang serakah. Dalam sejarah Islam, kekuatan Barat takut untuk melakukan intervensi dan serangan fisik apapun di negeri Muslim karena terlihat bahwa mereka selalu melakukan pelanggaran HAM dan haus darah, dan mereka melecehkan kehormatan dan martabat kaum Muslim. Hari ini kita mengutuk keras sikap para pemimpin di dunia Islam yang merengek dan hanya tahu bagaimana membungkuk dan patuh terhadap politik non-Islam sambil mengkhianati kaum Muslim dengan usulan kemajuan palsu sambil memenuhi kantong-kantong mereka dengan kekayaan milik rakyat.

Ilusi HAM

Semestinya pemerintah menjadi yang terdepan dalam melindungi setiap warga negaranya, sekalipun mereka berseberangan sikap politik dengan pemerintah. Harusnya pemerintah mengutamakan komunikasi yang dialogis, persuasif, bukan intimidatif. Terbunuhnya 6 aktivis dari FPI masih sunyi suara - suara aktivis HAM liberal bahwa pada kasus ini ada indikasi pelanggaran HAM serius. Mengapa? 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini digembar-gemborkan kalangan sekular sesungguhnya bagian dari ide demokrasi yang dipropagandakan Barat sekaligus dijajakan di negeri-negeri Islam. Demokrasi sendiri didasarkan pada paham kebebasan. Ide HAM yang didasarkan pada liberalisme (kebebasan) ini berbahaya dalam beberapa aspek. Kebebasan beragama (freedom of religion), misalnya, bukanlah semata-mata ketidakbolehan memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu; tetapi kebebasan untuk murtad dari Islam, bahkan untuk tidak beragama sama sekali. Atas dasar kebebasan juga, keyakinan dan praktik yang menyimpang dari Islam dibiarkan. Dengan alasan HAM, Ahmadiyah yang sesat karena menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi baru setelah Rasulullah Muhammad saw. atau Lia Eden yang mengaku Jibril dibela habis-habisan.

Di bidang sosial, dengan alasan kebebasan berperilaku sebagai ekpresi kebebasan individu, HAM melegalkan praktik yang menyimpang dari Islam seperti seks bebas, homoseksual, lesbian serta pornografi dan pornoaksi. Akibatnya, kemaksiatan pun meluas di tengah-tengah masyarakat. 

Di bidang politik ide HAM juga digunakan sebagai "political hammer (palu politik)" untuk menyerang perjuangan penegakan syariah Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Tidak hanya itu, HAM juga mengancam stabilitas dan kesatuan politik negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Lepasnya Timor Timur tidak bisa dilepaskan dari propaganda hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Ancaman disintegrasi dengan alasan yang sama juga bisa terjadi di Papua dan Aceh.

Di bidang ekonomi, liberalisasi ekonomi telah menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan negeri-negeri Islam atas nama kebebasan pemilikan. Tambang minyak, emas, perak, batubara yang sebenarnya merupakan milik rakyat (al-milkiyah al-amah), dirampok atas nama kebebasan investasi dan perdagangan bebas.

Walhasil, propaganda HAM di negeri-negeri Muslim, termasuk di negeri ini, pada dasarnya menyesatkan, dan karenanya perlu diwaspadai oleh umat Islam.

HAM: Alat Penjajahan Barat

Selain menyesatkan, HAM sesungguhnya menjadi salah satu alat ampuh penjajahan Barat, khususnya Amerika Serikat, atas negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Keterlibatan AS baik secara langsung maupun melalui PBB dalam mengawal agenda HAM terlihat dari upayanya agar HAM dijadikan sebagai perjanjian yang bersifat universal-yaitu tak hanya diadopsi oleh negara, tetapi juga oleh rakyat berbagai negara itu-setelah tahun 1993, atau dua tahun sesudah adanya dominasi tunggal AS secara internasional akibat jatuhnya Uni Sovyet. Melalui Deklarasi Wina Bagi NGO Tentang HAM 1993, ditegaskan keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara sama rata atas seluruh manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan undang-undang.

AS kemudian menjadikan HAM sebagai salah satu basis strategi politik luar negerinya. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak akhir dasawarsa 70-an di masa kepemimpinan Presiden Jimmy Carter. Sejak saat itu, Departemen Luar Negeri AS selalu mengeluarkan evaluasi tahunan mengenai komitmen negara-negara di dunia dalam menerapkan HAM. Evaluasi tahunan itu juga menilai sejauh mana negara-negara itu memberikan toleransi kepada rakyatnya untuk menjalankan HAM. Penilaian ini kemudian menjadi landasan bagi sikap yang akan diambil AS terhadap negara-negara yang oleh Washington dianggap tidak terikat dengan prinsip-prinsip HAM. Terhadap Indonesia, misalnya, AS mengaitkan peristiwa Timor-Timur dengan bantuan militernya.

Itulah yang menjadikan kebijakan luar negeri AS yang bertumpu pada HAM bersifat diskriminatif. Dalam implementasinya, HAM sangat dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang memiliki kekuatan. Dengan kata lain, penerapan HAM tidak terlepas dari kepentingan politis, ekonomis dan ideologis dari negara-negara yang punya kekuatan besar. Barat, khususnya AS, memanfaatkan isu HAM untuk menekan suatu negara demi kepentingannya sendiri. PBB dan badan internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia acapkali dipakai AS untuk merealisasikan kepentingannya itu.

Sejak keberadaannya HAM justru digunakan sebagai alat penjajahan Barat terhadap Dunia Timur, khususnya negeri-negeri kaum Muslim. HAM yang muncul pada abad ke-21 adalah isu yang menggantikan kolonialisasi Barat terhadap negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Setelah cara penjajahan langsung tidak populer akibat meningkatnya kesadaran umat manusia, Barat menggunakan HAM untuk menjajah dalam bentuk lain. Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya telah menjadikan HAM sebagai komoditi politik luar negerinya. Ini semua dilakukan Barat demi tuntutan kepentingannya untuk mendominasi berbagai bangsa di dunia.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here