Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, Korporasi Dimanjakan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, December 21, 2020

Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, Korporasi Dimanjakan


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Reklamasi pulau G akhirnya tetap berlanjut. Pada 26 Nopember 2020, PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan Gubernur Anies ditolak oleh MA (Mahkamah Agung). Sebelumnya PTUN Jakarta telah mengabulkan permohonan PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land) untuk memberikan ijin reklamasi pulau G pada 30 April lalu. Pasalnya Anies Baswedan mencabut ijin perpanjangan reklamasi 13 pulau reklamasi melalui SK Gubernur tertanggal 6 September 2018. Termasuk tidak memperpanjang ijin reklamasi pulau G. 

Mau tidak mau, Gubernur Anies harus menerbitkan ijin reklamasi pulau G. Pertimbangan kebutuhan akan lahan bagi pengembangan kota, perlu mendapat prioritas. Fragmen ini bukan kali pertama korporasi dimenangkan dalam gugatan.

Pada 17 Oktober 2016, disampaikan kepada umum bahwa PTUN memutuskan melanjutkan reklamasi pulau G. Putusan PTUN ini menganulir keputusan sebelumnya yang menghentikan reklamasi pulau G. PTUN telah menerima gugatan Ahok waktu itu untuk melanjutkan reklamasi pulau G. Anehnya, dengan alasan kedaluarsa, penolakan para nelayan tidak diterima PTUN.

Dari kedua fragmen tersebut, sama-sama lebih berpihak kepada korporasi. Bedanya pada tahun 2020, Gubernur Anies seolah-olah 'melawan' korporasi. Sedangkan pada tahun 2016, Gubernur Ahok berada di pihak korporasi.

Kalau kita menilik peruntukan reklamasi pulau G, akan terlihat ditujukan di sektor jasa, perdagangan, properti, industri dan pariwisata. Tujuan reklamasi sedemikian untuk zona B8. Adapun zona B8 itu meliputi wilayah reklamasi pulau C, D, G dan N.

Jadi jelas bahwa reklamasi zona B8 berorientasi pada keuntungan. Dalam hal ini pengerjaan dilakukan oleh korporasi.

Mengenai alasan keterbatasan lahan di ibukota, sehingga dilakukan reklamasi dengan tujuan bukan pada kepentingan umum, tentu menjadi klise. Sementara dampak buruk dari reklamasi pulau G itu lebih besar. Hal ini menurut polecy paper KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Tahun 2016, bahwa setiap hilang perairan seluas 1 hektar menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 26.899.369,00 per nelayan dalam setahun. Tentu saja reklamasi hanya menguntungkan korporasi dan merugikan rakyat umum. Belum lagi dampak lingkungan yang lainnya, seperti terjadinya pendangkalan perairan di sekitarnya, rusaknya terumbu karang dan yang lainnya.

Reklamasi memang bisa menjadi alternatif bagi negara di saat ketersediaan lahan terbatas. Reklamasi dilakukan dengan melakukan penimbunan sebagian kawasan perairan seperti sungai, teluk, danau ataupun rawa-rawa. 

Dalam melakukan reklamasi tersebut terdapat beberapa hal yang mestinya diperhatikan. Bukankah tujuan bernegara itu adalah untuk mensejahterakan umum? Jangan sampai reklamasi justru menyengsarakan rakyat umum.

Perlu adanya penggolongan dari aspek kepemilikan. Perairan yang mencakup sungai, teluk, lautan, danau dan rawa-rawa itu merupakan kepemilikan umum. Rakyat berhak mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu, negara adalah satu-satunya pihak yang berhak menangani proyek reklamasi. 

Negara berhak mereklamasi perairan di manapun di seluruh bagian wilayahnya guna kepentingan rakyatnya. Negara melakukan reklamasi untuk pengadaan perumahan bagi rakyatnya dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, setiap wilayah negara akan dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan. Setiap wilayah negara berkesempatan yang sama untuk diupgrade hingga layak menjadi ibukota negara. Negara akan melakukan pemerataan penduduk di semua jengkal wilayahnya. Dengan demikian kegiatan perekonomian di setiap wilayah bisa menggeliat seiring laju persebaran penduduk.Di samping itu, secara syar'i terdapat anjuran untuk menjaga wilayah perbatasan negara dengan negara lainnya.Tujuannya di samping untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan, juga untuk segera mengupgrade wilayah perbatasan agar seimbang dengan wilayah lainnya dalam negara tersebut. 

Tatkala kebutuhan akan lahan semakin meningkat, tentunya terbuka peluang melakukan reklamasi. Pertimbangan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan rakyat menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan reklamasi. 

Demikianlah arah kebijakan reklamasi dalam pandangan Islam. Dengan demikian reklamasi dilakukan hanya berorientasi bagi kemaslahatan umum. Reklamasi dilakukan sebagai solusi bukan justru menambah masalah karena dikangkangi oleh korporasi. 

# 19 Desember 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here