Ruwetnya Sistem Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, December 8, 2020

Ruwetnya Sistem Kapitalisme


Yuli Sarwanto (Dir. FAKTA)

Diterpa gelombang virus covid-19 Indonesia merasakan dahsyatnya dampak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif 5,2 persen pada triwulan II 2020 dan diproyeksikan pada triwulan III 2020 akan tetap minus (resesi menjadi kepastian). Pertumbuhan negatif tersebut bersumber dari aktivitas ekonomi yang dibatasi karena warga tidak boleh berinteraksi secara normal. Implikasinya, investasi merosot, toko tutup, pabrik berhenti beroperasi, transportasi macet, logistik tersendat, dan perdagangan bergelimpangan. Singkatnya, ekonomi global terhuyung dan kepanikan menyergap, termasuk di negara-negara lain (global). Kemiskinan pada Maret 2020 langsung melonjak sebesar 0,56 persen ketimbang September 2019, padahal pandemi baru menyergap Indonesia pada Maret 2020. Kenaikan itu setara dengan penambahan 1,63 juta warga miskin baru atau persentase kemiskinan menjadi 9,78 persen (26,42 juta jiwa) [BPS, 2020]. Jumlah tersebut pasti akan terus meningkat apabila pandemi tidak lekas bisa diatasi.

Meningkatnya angka kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Di Indonesia, kemiskinan tak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan. Harus diakui, Kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.

Sementara resesi ekonomi yg mengglobal di era pandemi hr ini adalah konsekuensi logis akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis secara global di seluruh dunia. Sistem ekonomi Kapitalisme dibangun atas dasar kebebasan baik  kebebasan kepemilikan harta, kebebasan pengelolaan harta maupun kebebasan konsumsi. Asas kebebasan ini tidak layak, karena melanggar segala nilai moral dan spiritual. Bisnis prostitusi, misalnya, dianggap menguntungkan, meski jelas sangat melanggar nilai agama dan merusak institusi keluarga.

Kerusakan sistem ekonomi Kapitalisme juga dapat dilihat dari berbagai pola dan sistem untuk menopang kebebasan kepemilikan harta dan pengelolaannya yaitu: (1) Sistem perbankan dengan suku bunga (2) Berkembangnya sektor non-riil dalam perekonomian sehingga melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas; (3) Utang luar negeri yang menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan; (4) Penggunaan sistem moneter  yang diterapkan diseluruh dunia yang tidak disandarkan pada emas dan perak; (5) Privatisasi pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan kerusakan  dan kesengsaraan bagi umat manusia dalam bentuk kerusakan alam, kemiskinan serta kesenjangan ekonomi yang sangat lebar baik di antara individu di suatu negara maupun kesenjangan ekonomi antarnegara. Karena itulah tanda-tanda kerapuhan Kapitalisme semakin nyata terlihat. Harry Shutt2) dalam bukunya, Runtuhnya Kapitalisme, menyebutkan bahwa Kapitalisme kini sedang mengalami "gejala-gejala utama kegagalan secara sistemik", yaitu semakin lesunya pertumbuhan ekonomi, semakin lebar kesenjangan dan bertambah terus orang-orang miskin serta semakin sering terjadi  krisis keuangan baik lokal maupun global.

Di saat yang sama gaya hidup penguasa kaum Muslim saat ini yang menampilkan kemewahan, dari mulai gaji yang tinggi hingga mobil dinas yang mahal, tidak bisa dilepaskan dari cara pandang mereka terhadap jabatan. Bagi mereka, jabatan identik dengan prestise, martabat, kehormatan, bahkan ladang penghasilan yang subur. Wajar jika mereka berebut untuk mendapatkan jabatan/kekuasaan.

Sikap mereka ini berbeda dengan para khalifah (kepala negara Khilafah) dulu. Bagi para khalifah, jabatan adalah amanah. Karena itu, jabatan/kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Bagi mereka, martabat dan kehormatan justru terletak pada ketakwaan, dan salah satu ukuran ketakwaan terletak pada sikap amanah dalam mengurus rakyat, bukan pada kemewahan. Karena itu, kesederhanaan mereka tidak membuat mereka kehilangan martabat dan kehormatan. Wajar jika kisah kesederhanaan para khalifah kaum Muslim pada masa lalu banyak menghiasi sejarah peradaban Islam nan agung ini. Imam as-Suyuthi menuturkan dalam Tarikh al-Khulafa’-nya tentang kisah kesederhanaan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, yang tidak pernah malu berpakaian dengan banyak tambalan, bukan dengan kain yang sama, tetapi dengan kain yang berbeda, bahkan dengan kulit hewan. Khalifah Umar ra. juga biasa tidur nyenyak di atas hamparan pasir, dengan berbantalkan pelepah kurma di sebuah kebun kurma, tanpa seorang pun pengawal. Namun, di balik kebersahajaan itu, Khalifah Umar dan para khalifah kaum Muslim itu mempunyai prestasi yang luar biasa. Mereka berhasil memakmurkan rakyatnya sekaligus menjadikan Islam dan Khilafah Islam memimpin dunia selama berabad-abad dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Bandingkanlah dengan para penguasa kaum Muslim saat ini, termasuk di negeri ini. Mereka hidup mewah, tetapi miskin prestasi, bahkan menjadi musibah bagi rakyatnya.

Fenomena gaya hidup mewah oknum pejabat dalam demokrasi dalam demokrasi hal yang wajar. Pilpres membutuhkan dana, pemilu juga demikian, Pilkada juga tidak jauh berbeda. Menjadi anggota DPR butuh anggaran, menjabat kursi Presiden juga ditopang oleh uang, sehingga praktis menuju kursi menteri kurang lebih juga sama.

Dalam demokrasi ada hajatan rutin yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Partai dan caleg membutuhkan uang untuk biaya kampanye. Mencetak bendera partai butuh uang, membuat baliho besar bahan kampanye butuh uang, mencetak kaos dan spanduk butuh uang, membuat stiker dan kartu nama butuh uang, membuat pagelaran dan konser dangdut butuh uang, mengutus saksi untuk mengamankan suara saat pemilu butuh uang, semuanya yang terkait dengan demokrasi membutuhkan modal.

Dari sinilah para kapitalis yang memiliki akses atas modal, memborong saham-saham kekuasaan dengan membiayai partai dan caleg, termasuk capres untuk memenangkan kontestasi. Atas saham yang ditanam, pastilah ada imbal baliknya. Tidak ada makan siang gratis dalam sistem demokrasi.

Maka siapapun yang telah memenangi kontestasi politik, tugas pertama dan yang utama baginya adalah mengabdi dan merealisir kepentingan para pemodal yang telah membiayainya. Ia  juga harus menyiapkan akses dari kue kekuasaan, sebagai bagian kompensasi untuk para pendukung dan relawannya. Ia juga harus menyiapkan tahapan demi tahapan, untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki.

Lantas, adakah rakyat dalam benak para pemimpin demokrasi? Tentu saja ada. Posisi rakyat adalah sebagai dalih pembenaran untuk melayani para majikan pemilik modal? Proyek pembangunan infrastruktur untuk rakyat, padahal ia sedang memberikan proyek pada para cukong yang membekinginya? Tax Amnesty untuk menambal devisit APBN, padahal ia sedang melegalkan aset haram penyandang dana pemilu. Bantuan jembatan dan listrik untuk rakyat, padahal ia sedang melayani kontraktor yang ngambek tidak kebagian proyek. Begitulah dan seterusnya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here