Umat Tidak Akan Pernah Menundukkan Kepala Di Hadapan Tirani Yang Arogan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, December 11, 2020

Umat Tidak Akan Pernah Menundukkan Kepala Di Hadapan Tirani Yang Arogan


[11:32, 12/9/2020] Ust Umar: Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Tragedi terbunuhnya 6 aktivis Islam menimbulkan kegeraman dan tanda tanya bagi masyarakat. Sejumlah tuntutan diajukan oleh berbagai elemen masyarakat meminta agar dilakukan penyelidikan independen yang serius terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan merupakan sebuah pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius.

Sejumlah elemen masyarakat khawatir tindakan brutal dan pelanggaran t…
[11:32, 12/9/2020] Ust Umar: Usut Tragedi Tol Jakarta - Cikampek Yang Seadil-Adilnya!

Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Berdasarkan berita ramai diberitakan media massa, aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap 6 warga negara yang disebut anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta – Cikampek. Dalam peristiwa itu, kepolisian mengaku anggota polisi yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok HRS (Habib Rizieq Shihab) yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang, dan 4 orang melarikan diri. 

Terkait kejanggalan - kejanggalan atas peristiwa ini, sebagian elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius tindak…
[11:32, 12/9/2020] Ust Umar: Umat Tidak Akan Pernah Menundukkan Kepala Di Hadapan Tirani Yang Arogan

Boedihardjo, S.H.I.

Dikabarkan sejumlah elemen masyarakat seperti Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, ICJR, IJRS, HRWG, Institut Perempuan, LBH Masyarakat, LeIP, KontraS, SETARA Institute, PSHK, ELSAM, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, PBHI, PIL-Net, ICEL, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Imparsial, LBH Pers menilai ada banyak kejanggalan terkait tewasnya enam anggota laskar khusus Front Pembela Islam (FPI) .

Tragedi Tol yang mewafatkan 6 aktivis Islam menimbulkan tanda tanya publik termasuk media.  Beberapa kejanggalan di antaranya mengapa polisi sampai membuntuti pihak FPI hanya karena mendengar kabar akan ada pengerahan massa untuk unjuk rasa. Alasan penembakan juga bersifat umum, yaitu karena ada penyerangan dari anggota FPI. Jika memang ada senjata api dari pihak FPI mengapa tidak dilumpuhkan saja? Jika memang terdapat dugaan memiliki senjata api dan tidak memiliki izin tentunya ini merupakan pelanggaran hukum dan harus diusut tuntas pula. Kejanggalan lainnya adalah CCTV di lokasi kejadian yang tidak berfungsi. Tentang kronologi kejadian juga saling bertolak belakang antara FPI dan kepolisian. 

Koalisi Masyarakat Sipil khawatir tindakan brutal dan melanggar seperti ini tidak mendapatkan sanksi. Selama ini hampir tak ada penegakan hukum sungguh-sungguh terhadap tindakan extrajudicial killing yang diduga kuat oleh aparat. Akibatnya kasus-kasus serupa terus berulang. Dalam catatan YLBHI misalnya menemukan sedikitnya 67 orang meninggal sebagai korban tindakan extra-judicial killing pada 2019. Berkaca pada kasus-kasus 2019, mayoritas pelaku adalah aparat kepolisian yaitu 98,5% atau 66 kasus dan sisanya (1 kasus) terindikasi militer.

Koalisi Masyarakat Sipil tidak menampik bahwa anggota kepolisian juga harus dilindungi dalam kondisi yang membahayakan nyawanya. Adapun upaya penembakan yang ditujukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Perkap 1/2009 secara tegas dan rinci telah menjabarkan dalam situasi seperti apa upaya penembakan dapat dilakukan dan prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus selalu dipegang teguh oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya penembakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009, sebelum memutuskan untuk melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabe.

Setelah semua upaya tersebut dilakukan, aparat kepolisian baru diperbolehkan menggunakan senjata api atau alat lain dengan tujuan untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka. Itu pun hanya apabila terdapat ancaman yang bersifat segera yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan senjata api harus merupakan upaya yang paling terakhir (last resort) dan sifatnya adalah melumpuhkan bukan mematikan.

Namun, bila dianalisis, Tragedi Tol mengungkapkan eskalasi ketegangan politik yang sangat keras. Kami mengecam keras pembunuhan kepada aktivis Islam, yang telah menjadi praktek kotor politik sekuler sebagai upaya - upaya sistematis untuk membungkam semua bentuk oposisi politik. Praktek ini terus berlangsung tanpa henti di bawah kedok "Kontra Terorisme" dan dengan dukungan dari beberapa pihak yang secara hipokrit telah menyerukan kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum. Padahal mereka mendukung diktator yang menzalimi manusia. 

Dan kami kabarkan sesungguhnya fajar baru telah mulai menyingsing di dunia kaum Muslim. Darah siapapun yang ditumpahkan membuat umat Muslim tidak akan pernah melupakan para penjahat yang telah memerintahkan dan melaksanakan semua kejahatan itu. Umat tidak akan pernah menundukkan kepala dihadapan tirani yang arogan itu. Umat akan terus, dengan lantang, meneriakkan kebenaran dengan kesabaran dan kerja keras, dan kami tidak akan kenal lelah berjuang menegakkan kembali syariah Islam yang akan menyeret para penjahat kemanusiaan ke pengadilan sebelum mencampakkan dia dan orang-orang seperti dia di keranjang sampah sejarah.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here