Cacat Paradigma Perpres Pencegahan Ekstrimisme


Budiharjo, S.H.I (Bidang Advokasi IJM)

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024. Lembaran Perpres diunggah di laman Sektreriat Negara. Dikutip dari lembaran Perpres tersebut, Sabtu (16/1/2021), aturan itu ditandatangani Jokowi pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan pada 7 Januari 2021.

Pada pasal 1 Perpres itu dijelaskan bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Kebijakan ini berpotensi menimbulkan bahaya di kehidupan masyarakat. Terutama mengenai pelibatan masyarakat untuk melaporkan kalangan yang diduga terlibat dalam kegiatan ekstremisme ke kepolisian. Kami lihat ada kecenderungan pelibatan masyarakat artinya kriteria (ekstremisme) enggak jelas. 

Namun bila ditelaah lebih jauh, Perpres ini cacat paradigma. Pertama: Masalah konstruksi pemikiran. Ini poin paling penting. Selama ini, konstruksi dominan dalam isu terorisme adalah kerangka pemikiran Barat. Jujur saja, isu terorisme itu kan baru muncul, lalu menjadi persoalan dunia setelah Barat, dalam hal ini AS—melalui Presiden Bush dalam pidatonya yang sangat terkenal menyusul peristiwa 911—telah secara semena-mena membelah dunia menjadi dua: “either you are with us or with terrorist”. Secara praktik, akhirnya yang disebut teroris adalah orang atau kelompok yang menentang kepentingan AS. Lihat saja daftar FTO (Foreign Terrorist Organization) yang dibuat oleh US State Ministry (Kementrian Luar Negara AS). Lebih dari 90% dari daftar itu adalah orang dan kelompok Islam. Di antaranya Hamas. Bagaimana mungkin Hamas, yang berjuang mendapatkan kembali Tanah Palestina dari penjajahan Israel disebut teroris, sedangkan yang merebut tanah itu tak disebut apa-apa?

Kedua: Soal definisi. Konstruksi pemikiran berpengaruh pada definisi. Celakanya, definisi yang seharusnya bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud terorisme hingga kini justru tidak jelas. Ketidakjelasan definisi itu membuat penanganan terorisme mudah sekali diselewengkan dan cenderung ambigu alias hipokrit. Hal ini diakui juga oleh Romo. Bila terorisme diartikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketakukan yang meluas, sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat 1 dari The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984, “the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”, maka mestinya semua orang atau kelompok, bahkan negara, yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan harus dianggap teroris. Namun, kenyataannya kan, tidak.

Kita juga perlu membedakan real terrorism dengan fabricated terrorism (terorisme buatan).  Hal ini sangat penting diperhatikan, karena bila yang terjadi adalah real terrorism, artinya kita memang tengah menghadapi persoalan nyata. Karena itu harus ada penanganan serius untuk menyelesaikannya. Namun, bila fakta yang terjadi adalah fabricated terrorism (terorisme buatan), maka yang kita hadapi sebenarnya bukanlah para teroris, melainkan pihak yang telah merekayasa adanya teroris itu. Merekalah penjahat sesungguhnya. Celakanya, seperti rumor yang sudah lama berkembang, perekayasa itu diduga keras justru berasal dari kalangan aparat itu sendiri. Bila rumor ini benar, pantas saja terorisme di negeri ini tak pernah selesai.

Lepas dari rumor itu, saya menegaskan pentingnya dilakukan pengawasan dan audit terhadap aparat yang menangani masalah terorisme, dalam hal ini Densus 88. Terhadap Densus 88 harus dilakukan audit operasional dan keuangan karena disinyalir banyak operasi terorisme yang dilakukan secara tidak semestinya, bahkan menuju apa yang disebut fabricated terrorism (terorisme buatan) tadi. Kematian lebih dari 120 orang menjadi bukti bagaimana penanganan terorisme di negeri ini telah berkembang menjadi teror tersendiri.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post