Derasnya Arus Liberalisasi Di Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, January 25, 2021

Derasnya Arus Liberalisasi Di Indonesia


Anwar Rosadi (Biro Hukum Dan Jaringan Indonesia Change)

"Kolonialisme lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan." (Vandana Shiva)

Berbeda dengan kolonialisme Eropa sebelum Perang Dunia I yang hanya merampas tanah dan bahan baku industri, kolonialisme gaya baru yang dipromotori para kapitalis neoliberal merampas seluruh kehidupan umat manusia.

Jika dianalisis, di Indonesia liberalisasi masuk ke seluruh aspek kehidupan melalui pintu-pintu sistem politik dan pemerintahan, perundang-undangan, pendidikan serta media massa.

Demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim yang berkuasa mulai awal 1990-an (Orde Baru). Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut.

Bersamaan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) mempopulerkan konsep ‘good governance’ (GG) sebagai dasar kriteria negara-negara “yang baik” dan “berhasil dalam pembangunan”. Konsep GG menjadi semacam kriteria untuk memperoleh bantuan optimal (hibah, utang). Konsep good governance sebenarnya masih samar.

Bank Dunia mendefinisikan GG sebagai: the way state power is used in managing economic and social resources for development of society (kekuatan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat).

World Bank menambahkan karakteristik normatif good governance, yaitu: “Pelayanan publik yang efisen, sistem hukum independen bebas intervensi kekuasaan, kerangka kerja legal untuk mendorong kontrak (perlindungan hak milik pribadi), administrasi akuntabel dari pembiayaan publik (transparasi), auditor publik yang independen, bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan legislatif, respek terhadap hukum dan hak asasi manusia pada semua level pemerintahan (pencegahan diskriminasi terhadap kaum minoritas), struktur institusi yang pluralistik, dan kebebasan pers (hak kebebasan berbicara).”

Istilah-istilah kenegaraan ini sering dipakai untuk membungkus substansi dan maksud tersembunyi di dalamnya. Negara-negara seluruh dunia lalu mengadopsi konsep Good Governance ini. Harapannya, dengan pelaksanaan konsep GG ini, pemerintah, badan usaha dan lembaga nirlaba dikelola dengan profesional-komersil layaknya perusahaan.

Dari standar inilah, Indonesia melakukan reformasi dan penataan ulang struktur pemerintahan, kebijakan publik, sistem politik (desentralisasi atau otonomi daerah) serta partai politik (multi partai). Otonomi daerah (otda) adalah salah satu strategi untuk mengokohkan hegemoni sistem sekular-kapitalisme melalui upaya demokratisasi. Demokratisasi  menerobos tak terbendung hingga ke pelosok-pelosok daerah. Pemerintah daerah dengan mudah menjalin kerjasama internasional dengan asing untuk mengangkut sumberdaya alam secara legal, tanpa perlu izin pemerintah pusat.

Tentu ini atas arahan IMF dan World Bank untuk mendapatkan bantuan optimal (utang baru). Walhasil atas saran kedua lembaga internasional tersebut, Indonesia juga menerapkan Washington Consensus yang berisi ’resep’ kebijakan liberalisasi semua sektor publik.

Salah satu contoh perubahan struktur pemerintahan Indonesia, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Struktur ini mirip dengan struktur pemerintah Amerika Serikat.

Demi akuntabilitas publik, Pemerintah membentuk lembaga audit publik independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi pengaduan seperti Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pemilihan Umum dan sebagainya yang fungsinya mengkontrol pelanggaran hak azasi manusia. Komisi-komisi tersebut kadang memiliki fungsi semi legislatif, regulatif, semi yudikatif. Seluruh struktur baru ini malah membatasi peran Pemerintah seakan sebagai regulator atau wasit saja.

Saat ini Indonesia telah menerapkan sebanyak 19 perundang-undangan bernuansa kapitalistik neoliberal. Perundangan-undangan tersebut di antaranya: Undang -Undang Badan Usaha Milik Negara (Nomor 19 tahun 2003), Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Nomor 25 tahun 2007), Undang-Undang Minyak dan gas (Nomor 22 Tahun 2001), Undang-Undang Sumber Daya Air (Nomor 7 tahun 2004), Undang-Undang Perikanan (Nomor 31 tahun 2003), Undang-Undang Pelayaran (Nomor 17 tahun 2008), Undang-Undang Tenaga Kerja (Nomor 13 tahun 2003), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 tahun 2003), Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (Nomor 12 Tahun 1992), Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (Nomor 29 Tahun 2000), Undang-Undang Hutan Lindung menjadi Pertambangan (Nomor 19 Tahun 2004), Undang-Undang Kelistrikan (Nomor 20 tahun 2002), Undang-Undang Perkebunan (Nomor 18 tahun 2003), Undang-undang Pemerintah Daerah (Nomor 32 tahun 2004), dan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( Nomor 17 tahun 2007).

Ini belum termasuk undang-undang terkait liberalisasi di bidang sosial, kesehatan, keluarga, perkawinan, kewarganegaraan yang meruntuhkan institusi keluarga dan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa rancangan undang-undang lain yang bernuansa liberalisasi saat ini sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat.

Melalui perundang-undangan, perampasan kekayaan alam dan intelektual rakyat Indonesia bersifat legal, tak kentara. Setiap undang-undang tersebut, bila dianalisis, akan menimbulkan kehancuran dahsyat bagi perekonomian nasional dan lingkungan; di samping meningkatkan jumlah kemiskinan struktural, pengangguran, keegoisan, kebodohan, kematian, kelaparan dan potensi chaos.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here