Ketika Konglomerat Hitam Dan Pejabat Korup Menjajah Negeri - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, January 14, 2021

Ketika Konglomerat Hitam Dan Pejabat Korup Menjajah Negeri


Anwar Rosadi (Biro Hukum Dan Jaringan - Indonesia Change)

Situasi pandemi covid-19 menambah angka kemiskinan di negeri ini. Indonesia adalah negeri kaya tapi angka kemiskinan masih tinggi. Data Bank Dunia menyatakan lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Kemana mengalirnya kekayaan Indonesia yang sangat besar tersebut? Ternyata kekayaan alam Indonesia telah dikelola oleh asing (negara-negara besar). Fenomena ini dapat dilihat dari dikuasainya sektor-sektor strategis oleh pihak asing seperti sektor pertambangan, perindustrian, telekomunikasi, keuangan, dan sektor-sektor vital lainnya.

Itu terjadi akibat kebijakan ekonomi yang salah, juga akibat adanya upaya pihak asing yang bekerjasama dengan konglomerat hitam serta pejabat korup untuk terus menguasai dan "menjajah" Indonesia. Kebijakan ekonomi yang salah dapat dilihat dari strategi pembangunan ekonomi yang sangat mendewakan “pertumbuhan ekonomi” dan mengabaikan distribusinya. Akibatnya, Pemerintah sejak awal lebih memihak konglomerat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut. Kekayaan alam tidak diolah dan didistribusikan manfaatnya untuk rakyat. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat, sementara rakyat tetap melarat.

Di samping itu, pihak asing terus mencengkeramkan pengaruhnya dengan mendikte Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti utang luar negeri, privatisasi dan pasar bebas yang akhirnya menjerat Pemerintah. Akibatnya, dana serta kekayaan rakyat dan negara mengalir ke luar negeri.

Mengalirnya kekayaan itu ke pihak asing melalui berbagai macam cara, di antaranya:

(a) Utang luar negeri.

Dana dalam negeri untuk membayar cicilan utang berupa pokok dan bunga mengalir jauh lebih besar dibandingkan dengan dana pinjaman itu sendiri. Sebagai gambaran, dari tahun 1996 sampai dengan 2000 penarikan dana dari utang luar negeri sebesar (US$) 117,514 miliar, sedangkan pembayaran utang (pokok dan bunga)-nya sebesar (US$) 135,807 milyar. Telah terjadi defisit sebesar (US$) 18,293 miliar.

Secara ekonomi utang luar negeri berdampak sangat hebat. Meskipun diperoleh dana segar, negara penerima utang sangat bergantung pada negara atau lembaga yang memberi utang. Dampak negatif jangka pendek dari utang luar negeri yang jatuh tempo telah mengakibatkan terjadinya krisis moneter dan berdampak pada krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Secara politik, utang luar negeri menyebabkan kebijakan politik suatu negara diatur dan disesuaikan dengan keinginan dan kepentingan negara donor. Secara ideologi, utang luar-negeri adalah sarana negara-negara Barat kapitalis untuk menyebarkan ideologi sekularisme sekaligus cara untuk merusak ideologi Islam. Secara budaya, utang luar negeri dengan persyaratan liberalisasinya adalah sarana untuk menyebarkan budaya Barat yang penuh dengan kemaksiatan.

(b) Privatisasi.

Secara pasti dengan adanya privatisasi, keuntungan usaha akan jatuh ke tangan swasta. Jika swasta itu adalah pihak asing maka hasil keuntungannya akan dinikmati oleh pihak asing. 

(c) Pasar bebas.

Pasar bebas membuka peluang masuknya modal (investasi) dan produk dari negara-negara lain (negara-negara kaya seperti AS dan Eropa) dari yang sebelumnya terproteksi dan tertutup. Akibatnya, bukan persaingan bebas yang terjadi, tetapi dominasi negara kaya terhadap negara berkembang dalam hal modal dan produk.

Memang, perampokan kekayaan negara, termasuk sumberdaya alam Indonesia, oleh negara-negara asing berjalan lancar karena adanya kerjasama dengan pejabat korup, konglomerat hitam serta bantuan dari kaki tangan dan antek-antek asing yang menjadi tim ekonomi Pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, para komprador tersebut dikenal dengan Mafia Berkeley yang bercokol sejak masa lahirnya Orde Baru hingga saat ini.

Mafia Berkeley ini memiliki jaringan internasional yang kuat dan luas seperti, USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Mafia Berkeley ini tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu lembaga-lembaga donor asing dalam menentukan kebijakan termasuk mempersiapkan kebijakan perundang-undangan. Munculnya UU Kelistrikan, Sumber Daya Air (SDA), Penanaman Modal, Migas dan lainnya tak lepas dari campur tangan kekuatan asing.

 Mereka itulah para konglomerat hitam yang pada hakikatnya mempunyai kontribusi yang paling besar bagi kehancuran ekonomi Indonesia. Saat rakyat menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, Pemerintah justru mengucurkan dana ratusan triliun kepada para konglomerat melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang totalnya lebih dari Rp 600 triliun.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here