Kita Butuh Sistem Ekonomi Tahan Goncangan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, January 15, 2021

Kita Butuh Sistem Ekonomi Tahan Goncangan


Agus Kiswantono (Direktur FORKEI)

Syekh Muhammad Mutawalli Sya’rawi dalam Tafsir Sya’rawi Jilid 2 menjelaskan kata takhabbatuth (terombang-ambing) yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 memiliki pengertian sebagai “keadaan yang tidak seimbang dan tidak terarah”. Makna ini menunjukan perekonomian kapitalis yang berbasis riba akan mengalami ketidakseimbangan (imbalance) baik dari sisi ketidakseimbangan nilai kapitalisasi pasar (bubble economy) di sektor finansial dengan nilai produktivitas (output) sektor riil, ketidakseimbangan antara sekelompok kecil pemilik modal yang menguasai aset riil dan aset keuangan dengan aset yang dimiliki mayoritas penduduk dunia, maupun ketidakseimbangan antara dana yang dialokasikan oleh negara-negara di dunia untuk membiayai kebutuhan publik dengan dana-dana subsidi yang diberikan kepada para pemilik modal di sektor keuangan. Kondisi ketidakseimbangan ekonomi dunia menyebabkan perekonomian bahkan masa depan dunia semakin tidak terarah kecuali penghisapan dan penjajahan.

Krisis finansial dan inflasi dunia di era kapitalisme merupakan sebuah realitas global yang datang secara berulang-ulang, menyebabkan kesengsaraan dan semakin memiskinkan masyarakat dunia. Kenyataan ini semestinya menggerakan pemikiran umat manusia untuk memahami akar masalah goncangan pasar global. Selanjutnya mendorong mereka mencabut akar masalah tersebut dan menggantinya dengan sistem yang stabil dan tidak eksploitatif.

Dalam konteks penyelesaian masalah yang komprehensif-solutif inilah, sangat relevan bagi masyarakat dunia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya untuk segera menghadirkan sistem Khilafah sebagai alternatif Kapitalisme. Sistem Khilafah berbeda dengan sistem Kapitalisme yang bersifat destruktif dan eksploitatif. Sistem Khilafah merupakan sistem warisan Rasulullah SAW yang membawa misi rahmatan lil alamin dan bertujuan membebaskan umat manusia dari segala bentuk perbudakan sistem Kapitalisme, menuju penghambaan semata-mata kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Khilafah akan menerapkan konstitusi/perundang-undangan dan kebijakan yang adil bagi seluruh warga negara serta membawa dampak positif bagi seluruh umat manusia. Keadilan sistem Khilafah adalah konsekwensi dari konsep (fikrah) dan metode (thariqah) yang diadopsi dari al-Qur’an dan as-Sunnah di dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam hubungan internasional. Sistem ini berbeda 180 derajat dengan Kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan hawa nafsu dalam bentuk keserakahan modal sebagai panglima kebijakan negara (lihat Q.S. al-Maidah ayat 48).

Jika sistem Khilafah telah berdiri menyapa kaum muslimin dan masyarakat dunia, maka negara segera menghapus segala sistem transaksi dan kegiatan ekonomi yang berbasis riba. Sehingga tidak ada lagi individu, kelompok, bahkan negara asing seperti Amerika dan Jepang, yang hidup dari penghisapan harta. Sistem Khilafah akan mengubah pola perekonomian Kapitalis yang semu (bubble economy) menjadi perekonomian yang bergerak dari aktivitas produksi (pertanian dan industri), perdagangan dan jasa, serta konsumsi dalam batas koridor syara (lihat Q.S. al-Baqarah ayat 275).

Untuk memudahkan transaksi ekonomi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas produktivitas dan jerih payah kerja manusia, sistem Khilafah akan menghapus sistem mata uang kertas dan menggantinya dengan sistem mata uang syari yaitu dinar dan dirham. Sistem mata uang ini berbasiskan logam mulia emas dan perak sehingga siapa pun yang menerima pembayaran dalam mata uang dinar dan dirham, dapat dipastikan nilai kekayaannya stabil sepanjang masa.

Stabilitas nilai mata uang dinar dan dirham merupakan modal dasar kegiatan ekonomi riil. Karenanya, warga negara dan pengusaha di dalam negara Khilafah tidak memiliki kekhawatiran penurunan nilai kekayaannya sebagai akibat terjadinya inflasi dan fluktuasi kurs mata uang sebagaimana yang dialami oleh seluruh negara di dunia saat ini.

Negara Khilafah tidak akan pernah mengalami inflasi sebagaimana inflasi yang faktor utamanya disebabkan oleh gelembung ekonomi di negara-negara kapitalis. Inflasi di negara Khilafah hanya akan terjadi bila supply barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat mengimbangi kebutuhan (demand) total warga negara. Untuk memecahkan masalah inflasi ini, negara akan melakukan kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan supply atas demand, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Jika posisi keseimbangan telah tercapai, dapat dipastikan harga-harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan akan kembali ke tingkat harga normal.

Di samping mengupayakan aspek teknis pemenuhan kebutuhan pasar, mekanisme syariah akan dijalankan sistem Khilafah untuk mencegah faktor-faktor spekulatif yang merusak pasar seperti penimbunan (ihtikar) komoditas, penipuan harga (ghabn), dan penipuan dalam transaksi jual beli (tadlis).

Mekanisme syariah juga akan mencegah penguasaan sumber daya alam dan barang tambang, fasilitas dan pelayanan publik oleh swasta dan asing melalui perangkat hukum kepemilikan umum. Dengan hukum kepemilikan umum, kepemilikan sumber daya alam dan public utilities sepenuhnya berada di tangan rakyat melalui negara. Mekanisme ini mencegah monopoli sekelompok kecil pemilik modal atas hajat hidup orang banyak sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini.

Monopoli yang dilegitimasi negara dalam bentuk undang-undang dan kebijakan liberal, menjadikan sebagian besar sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. Sehingga sangat ironi negara yang kaya barang tambang ini sangat sulit menyediakan kebutuhan energi yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, sebagaimana krisis BBM dan listrik yang dialami rakyat indonesia.

Dalam konteks global, inflasi saat ini digerakan oleh lonjakan harga minyak dan pangan. Kenaikan harga minyak disebabkan oleh penguasaan perusahaan-perusahaan kapitalis atas sumber daya minyak baik dalam kerangka lifting maupun refinery, dan permainan spekulatif komoditas minyak di lantai bursa. Oleh sistem Khilafah, perusak-perusak ekonomi ini akan disingkirkan dan lantai bursa akan ditutup. Sementara harga komoditas pangan menjadi normal karena lahan-lahan pertanian yang sebelumnya dialihfungsikan untuk keperluan biofuels dikembalikan fungsinya untuk keperluan pangan.

Untuk menggerakan dunia usaha dari sisi permodalan, sistem Khilafah akan mengerahkan segenap kemampuan fiskalnya. Menyediakan lapangan kerja dan sumber permodalan bagi masyarakat merupakan kewajiban Khilafah. Dalam perkara ini tidak ada istilah laissez faire. Juga tidak ada bank sentral dan lembaga perbankan apalagi pasar modal. Untuk menghimpun dan menyalurkan modal bagi dunia usaha, sistem Khilafah mengaturnya dalam lembaga Baitul Mal yang langsung berada di bawah khalifah.

Khilafah akan menjadikan sebagian sumber-sumber penerimaan Baitul Mal dari pos Departemen Fai dan Kharaj untuk membangun ekonomi negara dan menyediakan permodalan bagi masyarakat. Bila tidak cukup, sebagian kelebihan dari harta milik umum yang dikelola dalam pos Departemen Harta Milik Umum akan disalurkan untuk kepentingan modal usaha warga negara. Dengan pola ini, sistem Khilafah memiliki peranan besar dalam mendorong dan mengamankan perekonomian negara.

Meskipun beban Khilafah sangat besar dalam memikul tanggung jawab hajat hidup masyarakat, Khilafah tidak memiliki beban finansial dan beban moral sebagaimana yang dialami oleh negara-negara yang menganut sistem Kapitalisme. Setidaknya perekonomian nasional akan berjalan murah dan efisien mengingat sistem ekonomi yang diterapkan Khilafah tidak mengenal inflasi kapitalis, beban bunga, beban pajak, dan beban bubble economy seperti yang telah menimpa Indonesia dan dunia.

Di Indonesia, borok perbankan dan konglomerat Indonesia terungkap seiring dengan krisis moneter 1997/1998. Para konglomerat memanfaatkan lembaga bank yang mereka miliki dan bank milik pemerintah sebagai sarana menghisap dana masyarakat untuk membiayai pembangunan kerajaan konglomerasi mereka (pelanggaran BMPK). Ketika perbankan Indonesia bangkrut, utang-utang mereka diambil alih oleh negara melalui BLBI yang memakan dana tidak kurang Rp 250 trilyun.

Perbankan yang telah kolaps, oleh pemerintah dihidupkan kembali melalui penyertaan modal obligasi rekap dengan total nilai Rp 400 trilyun. Beban cicilan pokok dan bunga obligasi rekap kemudian dibebankan kepada APBN, sehingga rakyat harus menanggung hutang konglomerat dan kesalahan kebijakan pemerintah. Parahnya, sebagian besar bank yang telah disubsidi rakyat dan bekas aset-aset konglomerat diobral pemerintah dengan harga murah kepada asing dan konglomerat hitam.

Sementara krisis subprime mortgage AS yang menyebabkan kerugian US$ 2,4 trilyun dan kebangkrutan bank investasi Amerika, memaksa pemerintahan Presiden Bush mengeluarkan insentif fiskal antara US$ 140-150 (=Rp 1.288-1.380 trilyun). Dari sisi moneter, bank sentral AS, Federal Reserve menyuntikan dana US$ 200 milyar (=Rp 1.840 trilyun) ke dalam sistem keuangan Amerika.

Negara-negara Kapitalis menghabiskan dana publik dan kekuatan ekonominya hanya untuk memenuhi keserakahan modal para penjudi dan pemakan riba di sektor keuangan, sedangkan dana publik untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak semakin dipersempit (dalam rangka program penyesuaian struktural). Sementara dalam sistem Khilafah, negara berfungsi sebagai “perisai” rakyat sehingga 100 persen pemasukan Baitul Mal digunakan untuk kemaslahatan agama dan umat menurut kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan syara.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here