Menyoal HAM - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, January 9, 2021

Menyoal HAM


M. Arifin (Tabayyun Center)

Soal HAM, Ahmadiyah yang jelas-jelas bukan bagian dari Islam, dibela oleh kaum liberal atas nama HAM. Masyarakat diresahkan dengan maraknya penyimpangan seksual LGBTIQ, pembelaan mereka dan kaum Liberal di negeri ini sama, tolok-ukurnya HAM. 

Dari penetapan kebebasan individu dalam pemikiran HAM Barat, dihasilkan juga sekolah perekonomian yang akan menjadi inti berdirinya sistem Ekonomi Kapitalis. Sistem ekonomi ini berdiri di atas ide dasar inisiatif individu, kebebasan ekonomi, dan tidak adanya intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi individu. Sistem ini juga bersandar pada invisible hand (tangah gaib) bagi tercapainya keseimbangan dan stabilitas dalam negeri. Hak dasar (alamiah) Barat dalam memandang ekonomi juga akan menghasilkan dan bahkan melegalkan kemiskinan. Kepapaan terkonsentrasi pada orang-orang yang lemah karena mereka tidak mampu bertarung bebas dalam kehidupan.

Pada kenyataannya sekarang, pasar bebas, privatisasi di berbagai sektor ekonomi, eksploitasi sumberdaya alam secara bebas oleh swasta adalah konsekuensi logis dari kehidupan ekonomi kapitalis tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas membuat negeri-negeri Islam menjadi obyek pasar negara-negara besar. Negeri-negeri Islam di giring pada perjanjian-perjanjian yang mengikat dan melegalkan mereka menjadi negara yang konsumtif.

Privatisasi sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat semakin terpuruk. Orang miskin seolah dilarang sekolah dan jangan sakit! Kekayaan alam seperti minyak bumi, gas, emas, dan bahan tambang lainnya terus dikeruk oleh swasta/asing, sementara masyarakat hanya bisa menonton. Masyarakat di negeri ini harus mengantri beli minyak tanah, di negeri yang kaya akan minyak. Ironis.

Padahal tanpa HAM-isasi ala Amerika, manusia akan terpelihara dengan baik. Sejak Rasulullah saw. diutus, kemudian dilanjutkan dengan para Sahabat, Islam telah terbukti dengan sangat gemilang melakukan penjagaan dan pemeliharaan manusia, jauh sebelum PBB mendeklarasikan Hak-hak Asasi Manusia. Dali-dalil syariah juga telah mewajibkan penjaminan hak-hak manusia, yakni dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas (seluruh urusan rakyat).

Penjagaan pertama atas hak-hak warga negara adalah penjagaan terhadap jiwa setiap orang. Allah Swt. telah memerintahkan kepada penguasa untuk melindungi setiap jiwa manusia, termasuk non-Muslim, dan mencegahnya dari tindak pembunuhan tanpa hak. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

Siapa saja yang membunuh seorang mu‘âhad (non-Muslim yang terikat perjanjian dengan Daulah Islam) tanpa alasan yang benar, dia tidak akan pernah mencium bau surga, padahal sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari jarak 500 tahun. (HR Ahmad).

(Allah menyuruh kalian)—jika menetapkan hukum di antara manusia—untuk menetapkan hukum dengan adil. (QS an-Nisa’ [4]: 58).

Keadilan tersebut bersifat universal bagi semua individu. Al-Quran juga mendatangkan hukum-hukum mengenai pemeliharaan segenap urusan rakyat. Al-Quran juga mensyariatkan ditegakkannya hudûd dan qishâsh untuk menjaga kehormatan dan darah manusia. Allah berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berpikir, agar kalian bertakwa. (QS al-Baqarah [2]: 179)

Al-Quran juga menegaskan kewajiban pemeliharaan urusan-urusan personal berupa perkawinan, perceraian dan hukum-hukum lain yang termasuk ke dalam hukum-hukum pemeliharaan semua urusan rakyat oleh negara. Rasulullah saw. menegaskan dalam suatu hadisnya:

مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَارِثِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ

Siapa saja yang mati dengan meninggalkan utang atau tanggungan, maka itu tanggung jawabku. Siapa saja yang mati dengan meninggalkan harta, maka itu hak ahli warisnya. Aku adalah wali orang yang tidak memiliki wali. (HR Ahmad).

Rasulullah juga melarang sikap diskriminatif dalam pelaksanaan hudûd. Tatkala Beliau menegakkan hukuman had terhadap seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, Beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

Sesungguhnya telah sesat orang-orang sebelum kalian. Mereka itu, jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan; jika orang lemah di antara mereka mencuri di tengah-tengah mereka, mereka memberlakukan had (sanksi) atasnya. Demi Allah, jika Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya. (HR Muslim).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here