Pam Swakarsa yang Dihidupkan


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri menggantikan Idham Azis. Salah satu programnya adalah menghidupkan Pam Swakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa). 

Menurutnya adanya Pam Swakarsa ini adalah amanat Perkap (Peraturan Kapolri) No 04 Tahun 2020. Pam Swakarsa dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menilik dari pengaktifan kembali Pam Swakarsa hanya memberikan pandangan publik bahwa dalam menyelesaikan semua persoalan yang terjadi, negara menggunakan pendekatan keamanan dan daya paksa. Padahal saat ini Indonesia dan juga dunia mengalami krisis kesehatan di tengah pandemi. Akibatnya krisis ekonomi pun mendera. Artinya pendekatan keamanan tidak tepat dilakukan. Ibarat orang sakit yang diberikan obat yang salah.

Pam Swakarsa sendiri dibentuk pada tahun 1998. Pam Swakarsa digunakan untuk mengamankan sidang istimewa MPR RI dari demonstrasi mahasiswa. Dengan kata lain, Pam Swakarsa dibentuk untuk memukul mahasiswa. Waktu itu Pam Swakarsa dipersenjatai dengan bambu yang sebagiannya diruncingkan.

Bahkan Pam Swakarsa dikerahkan juga untuk meredam aksi demo di Taman Ismail Marzuki dan Tugu Proklamasi. Hasilnya ditemukan terdapat 40 bambu runcing di Taman Ismail Marzuki, 132 bambu runcing di Tugu Proklamasi, sebuah samurai dan lainnya.

Hal yang wajar tatkala terdapat upaya mengaktifkan kembali Pam Swakarsa, memori masyarakat teringat pada track recordnya yang meninggalkan trauma mendalam pada bangsa. Apakah ini merupakan implementasi dari ungkapan negara tidak boleh kalah? Ataupun ungkapan kepolisian itu dilindungi undang-undang?

Negara tidak boleh kalah itu sepantasnya diarahkan kepada kelompok-kelompok separatis seperti OPM. Bukan justru negara membuat takut ataupun meneror rakyatnya. Apa keuntungannya negara menang atas rakyatnya? Keberadaan negara itu fungsinya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan baik lahir maupun batin bagi rakyatnya. Rakyat menjadi aman dan tenteram di dalam naungan institusi negaranya. Mereka bisa memberikan perannya masing-masing dalam memajukan bangsanya. Sementara kepolisian dan militer menjaga keamanan rakyat dan kedaulatan negara.

Adapun terkait Kepolisian itu dilindungi undang-undang. Dalam pasal 2 huruf a di Perkap No 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pam Swakarsa bertujuan memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan atau pemukiman. Dengan kata lain, dalam pasal ini terdapat potensi benturan antara Pam Swakarsa dengan karyawan perusahaan. Penulis teringat dengan aksi mogok buruh nasional saat disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker. Tidak bisa dibayangkan bila Pam Swakarsa ini telah diaktifkan. Setiap persoalan buruh dengan perusahaan akhirnya penyelesaiannya dengan pendekatan keamanan.

Potensi benturan antar masyarakat bisa meluas. Pasalnya Pam Swakarsa ini tidak hanya dari satpam dan satkamling. Bahkan keanggotaan Pam Swakarsa bisa melibatkan satuan kearifan lokal seperti Pecalang di Bali, kelompok sadar Kamtibmas, siswa dan mahasiswa bhayangkara. Jadi bisa disamakan dengan aktifitas mempersenjatai sipil. 

Jadi belum ada pembatasan organisasi yang bisa dilibatkan dalam Pam Swakarsa. Organisasi yang seperti apa dan bagaimana. Jika demikian adanya, kemungkinan akan meluas pembentukan Pam Swakarsa. Semakin pula potensi benturan horisontal akan semakin membesar.

Kalaupun Kapolri baru menegaskan bahwa Pam Swakarsa yang diaktifkan itu berbeda dengan tahun 1998, tetap saja tidak ada jaminan. Apatah lagi kontrol Kapolri terhadap adanya Pam Swakarsa masih lemah. Tentunya jaminan tersebut hanyalah janji yang bisa terwujud, bisa pula tidak terwujud. Sementara itu trauma masyarakat masih membekas pada sepak terjang Pam Swakarsa di masa lalu. Dan inilah yang diindera rakyat.

Di samping itu, rencananya Pam Swakarsa juga diberi fasilitas teknologi Polri. Artinya masyarakat sipil yang tergabung dalam Pam Swakarsa bisa melakukan penyadapan. Dengan begitu data-data keamanan akan diketahuinya dan mereka bergerak atas dasar demikian. Dengan mengatasnamakan menjaga keamanan, mereka melakukan kesewenang-wenangan kepada warga negara yang lain. Walhasil hal demikian sangat berbahaya.

Sementara itu, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya ada Kontras, Amnesty Internasional Indonesia, Human Right Walking Group, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI dan ICW merespon pengaktifan kembali Pam Swakarsa. Koalisi ini mendesak agar Peraturan Polri No 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dibatalkan. 

Memang benar bila kepolisian itu dilindungi oleh undang-undang. Kepolisian sebagai aparatur negara menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pendek kata undang-undang yang melingkupi kepolisian digunakan agar secara kelembagaan tidak ada kedholiman dan penelantaran atas urusan-urusan masyarakatnya.

Adalah sebuah kejanggalan, Pam Swakarsa mau diaktifkan lagi. Di era pandemi ini, memang ada beberapa kali demonstrasi rakyat. Demonstrasi penolakan RUU HIP, UU Omnibus Law Ciptaker dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah demonstrasi itu adalah bentuk keresahan dan tidak tertibnya masyarakat? Jika demikian halnya, negara menjadi sibuk hanya mengurusi rakyat yang mengkritiknya. Sedangkan masalah kemiskinan, korupsi, utang luar negeri yang menggunung dan lainnya, justru luput dari perhatian yang serius.

Padahal aksi demonstrasi merupakan wujud kepedulian rakyat terhadap keadaan negerinya. Kemajuan bangsa dan negara akan bisa dituai dari masyarakat yang cerdas dan kritis. 

Pandangan Islam

Prinsip yang menjadi asas pelayanan negara kepada rakyatnya adalah hadits Nabi Saw berikut ini. 

بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا
Berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat takut. Dan mudahkanlah urusan, janganlah mempersulit. 

Dengan demikian, rakyat akan merasa aman dalam kehidupannya. Bahkan rakyat merasa tidak ada rasa aman tatkala tidak hadirnya negara. Hal demikian bisa kita pahami dari pernyataan Ibnul Mubarak berikut ini. 

لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان اضعفنا نهبا لاقوانا
Sekiranya kalau bukan Khilafah, niscaya tidak akan aman jalan-jalan kita, dan kaum lemah akan berada dalam dominasi kaum yang lebih kuat. 

Artinya negara hanya menggunakan aparaturnya yaitu kepolisian dan militer. Kepolisian untuk menjamin keamanan dalam negeri. Militer menjaga kedaulatan negara dari rongrongan luar.

Sedangkan secara kelembagaan, kepolisian itu di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kepolisian bertugas menangani kasus kejahatan dan kemaksiatan, seperti murtad, peminum khamr, pembegal jalanan, pembunuhan, dan lainnya. 

Adapun terkait daya kritis masyarakat. Islam memberikan hak untuk bermusyawarah bagi rakyat kepada para penguasa. Rakyat bisa memberikan masukan dan pandangan untuk kebaikan negara. Di samping itu, kaum muslimin mendapatkan kewajiban melakukan koreksi kepada penguasa. Dengan begitu, negara bisa lurus dalam melakukan pelayanan kepada rakyatnya. 

Masyarakat Islami merupakan masyarakat yang pola pikir dan perilakunya disandarkan pada koridor halal haram. Tatkala dibolehkan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan melalui demonstrasi (mudhaharah), tentunya mereka akan menerapkan adab-adabnya. Mereka tidak akan melakukan kerusakan di jalan, tidak mengganggu ketertiban umum dan melakukan amar makruf dan nahi munkar di jalan. Demikianlah adab-adab di jalan yang digariskan oleh Islam. Demikianlah potret rakyat yang berhasil dibentuk ketika negara melakukan pendekatan edukasi, sebelum melakukan pendekatan qonun atau aturan. 

Walhasil, negara dengan rakyat akan saling mendukung dalam melakukan kebaikan. Negara tidak menaruh curiga kepada rakyatnya. Sebaliknya, rakyat pun tidak menaruh curiga kepada negaranya. 

# 25 Januari 2021


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post