Pembaratan Global - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, January 25, 2021

Pembaratan Global




Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Sejarahwan Australia, Mc Rieckleafs, mengatakan bahwa asas, kurikulum dan metode pendidikan di sekolah serta perguruan-perguruan tinggi Indonesia adalah warisan Belanda melalui Politik Etis. Kurikulum ini meletakkan tsaqafah Islam terpisah dengan kehidupan.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Eropa, Rusia, Cina dan Amerika memberikan beasiswa sekolah keluar negeri bagi putra-putri terbaik Indonesia. Kalangan intelektual ini belajar ilmu sosial, pendidikan, politik, sejarah, teologi, ekonomi dan psikologi. Semua pengetahuan ini mengandung tsaqafah asing.

Ketika kembali ke negeri asal, mereka menjadi arsitek sistem ekonomi, politik, sosial, seni dan budaya negeri ini sesuai arahan penjajah. Mereka juga menjadi tempat rujukan berbagai masalah pemerintahan.

Khusus kalangan intelektual yang mendalami ilmu sains, diarahkan berpikir apolitis, sempit dan kurang peka terhadap persoalan umat. Para kapitalis sering memanfaatkan kecerdasan dan keahlian kalangan intelektual ini untuk melayani kepentingan mereka melalui kerjasama penelitian dan multidisiplin ilmu.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 sekolah dan peguruan tinggi berstatus Badan Hukum Pendidikan (UU No 23 tahun 2000). Ini menunjukkan adanya kepentingan neoliberal di bidang pendidikan. Aliansi Global Education For All yang diprakarsai UNESCO, pada tahun 2000 menelurkan Komitmen Dakkar. Komitmen ini berisi di antaranya perubahan kurikulum berbasis kompetensi, penetapan standarisasi pengajar, kelulusan, kualitas sekolah dan perluasan otonomi manajemen sekolah. Pendidikan Indonesia bukan lagi bertujuan mencetak generasi pemimpin di masa depan, namun penyedia tenaga kerja terampil yang berdaya saing internasional bagi para kapitalis. Selain itu, pendidikan akhirnya menciptakan generasi split personality, kehilangan identitas kemuslimannya, tidak mandiri dan bermental lemah sehingga mudah dijajah.

Soal media massa, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers Indonesia terbuka lebar. Dalam perjalannya media massa dalam negeri cenderung lebih beroreintasi meraup keuntungan materi. Tayangan media massa televisi akhir-akhir ini makin mempercepat proses kerusakan pola pikir umat Islam dengan menyuguhkan program-program sarat nilai-nilai kekerasan, hedonistik, pornografi dan budaya liberalisme. Media massa menyiarkan berita yang kurang berimbang (cover both side) dan sering menyudutkan aktivis Islam pro syariah.

Standar jurnalisme Indonesia berkiblat pada pakar etika jurnalistik seperti Bill Kovach, yang mengedepankan prinsip-prinsip nilai kebenaran humanis, pluralisme, dan pemberitaan netral. Kadang kalangan media massa tidak menyadari dampak buruk pemberitaan yang disiarkan.

Mengutip laporan utama majalah terkemuka di Kanada, The Maclean, berjudul, “Why The Future Belongs to Islam” (Mengapa Masa Depan Milik Islam), sesungguhnya demikianlah fakta-fakta di sekitar kita berbicara. Ketakutan luar biasa melanda pemerintah Amerika dan dunia Eropa. Berulang-ulang pejabat teras Amerika, didukung media massa asuhannya, menyebarkan propaganda hitam untuk membendung kebangkitan Islam.

Lihatlah apa yang dikatakan Presiden AS dalam Diskusi Perang Global Melawan Terror, 5 September 2006 di Hotel Hilton Washington, D.C: “These al-Qaeda terrorists and those who share their ideology are violent Sunni extremists. They’re driven by a radical and perverted vision of Islam that rejects tolerance, crushes all dissent, and justifies the murder of innocent men, women and children in the pursuit of political power. They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a “Caliphate”. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia.”


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here