Perpres Anti Ekstrimisme Berpotensi Menimbulkan Konflik Horizontal


Anwar Rosadi (Biro Hukum Dan Jaringan Indonesia Change)

Jokowi telah menandatangani Perpres No.7 tahun 2021 pada Rabu (6/1). Perpres tersebut mengatur sejumlah program pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada pada terorisme. 

Salah satu program yang tercantum yakni melatih masyarakat untuk melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pelaporan dalam menangkal ekstremisme. Masalahnya adalah tidak adanya definisi mengenai ekstremisme melahirkan subjektivitas dari individu atau kelompok. Mereka jadi menafsirkan sendiri siapa yang ekstremis dan siapa yang tidak. Imbasnya, muncul stigmatisasi terhadap kelompok tertentu yang belum tentu salah. Kita menilai tujuan polisi masyarakat sejatinya untuk membantu polisi agar tak terlalu kaku menjadi alat negara. Namun, dalam hal ekstremisme diperlukan kehati-hatian. Sebab, berpotensi disalahgunakan untuk membungkam individu atau kelompok tertentu. Pemolisian masyarakat dalam hal ini harus betul-betul hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena berdasarkan catatan di atas, berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Pemerintah hendaknya jangan mengikuti agenda WOT AS. Sebab AS adalah biang terorisme modern. 19 tahun lalu, tepatnya pada 20 September 2001, Presiden AS saat itu, George Bush, di depan Kongres AS menyampaikan ultimatum kepada dunia yang berbunyi, “Every region now has a decision to make: Either you are with us, or you are with the terrorist.”

Pesan politik tersebut telah menjadikan dunia terbelah menjadi dua kutub: mendukung Amerika atau teroris. Alhasil, hampir seluruh negara dan masyarakat dunia saat itu kompak mendukung langkah-langkah politik dan militer AS dalam memerangi terorisme di berbagai belahan dunia. Setelah itu, dengan dalih memerangi terorisme dan dukungan dari berbagai negara, AS melakukan invansi militer dan pembantaian terhadap rakyat Irak dengan tudingan palsu, yakni negara tersebut mengembangkan senjata pemusnah massal.

Dengan alasan yang sama, AS melakukan invansi militer ke Afganistan dan serangan drone di perbatasan Pakistan yang menelan ribuan korban sipil tak berdosa. Sayangnya, komitmen AS untuk memerangi terorisme tidak tampak dalam menyikapi serangan militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Padahal sudah hampir 2.000 rakyat palestina yang tewas dan 1.000 orang terluka akibat serangan militer Israel sejak 8 Juli lalu. Ironisnya, mayoritas korban adalah warga sipil yang terdiri dari wanita dan anak anak, bukan milisi bersenjata.

Bukannya bersimpati dan menolong rakyat Palestina, AS malah melakukan tindakan sebaliknya dengan memberikan dukungan politik dan militer kepada negara agresor Israel. Presiden AS boleh berganti. Namun, dukungan, pembelaan dan kesetiaan tanpa syarat AS terhadap agresor Israel tak pernah surut sedikit pun. Itu belum termasuk sikap diam AS terhadap penindasan yang dialami umat Islam Rohingya di Myanmar, Suriah, Xinjiang dan berbagai negeri lainnya.

Tragedi Gaza dan rentetan tragedi lainnya semakin menunjukkan watak asli AS sebagai mbahnya terorisme. Di mata AS dan Barat, teroris yang dimaksud bukanlah seperti agresor Israel yang membunuh jutaan rakyat Palestina. Namun, teroris yang dibidik AS tak lain adalah umat Islam yang berpegang teguh dan memperjuangkan tegaknya ideologi Islam, termasuk mereka yang menolak demokrasi sekular dan menginginkan persatuan umat Islam dalam institusi Khilafah Islamiyah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Untuk itu, umat Islam harus menyadari bahwa perang melawan terorisme yang disuarakan AS selama ini hanya sebagai kedok untuk melakukan invansi dan intervensi atas negeri negeri Islam. Isu t7erorisme hakikatnya adalah alat propaganda negatif untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam yang agung dan memaksakan sistem sekuler di negeri-negeri kaum Muslim.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post