Posisi Perempuan di Mata Demokrasi dan Khilafah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, January 9, 2021

Posisi Perempuan di Mata Demokrasi dan Khilafah


Oleh : Asma Ramadhani (Siswi SMAIT IBS Al Amri)

Fenomena adanya permasalahan yang dihadapkan dengan masalah baru sebagai solusi telah menjadi hal yang lumrah di dalam sistem demokrasi.

 Ketancapan ideologi kapitalisme dibenak masyarakat saat ini mengakibatkan terabainya situasi yang semakin lama semakin memburuk.

Mendetail permasalahan di dalam maupun luar negeri sepertinya belum ditemukan solusi tuntas yang benar-benar menghapus keburukan sistem demokrasi ini. Salah satu masalah dari sekian banyak konflik yang terjadi, berkaitan dengan posisi perempuan di mata dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang hingga saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan di posisi yang tidak jelas. Bahkan bank dunia mencatat ada 150 negara memiliki aturan yang justru membuat hidup perempuan menjadi lebih susah.

Tak luput dari perhatian publik, beberapa negara memiliki kebijakan khusus bagi perempuan yang baru lahir tidak bisa langsung mendapatkan sertifikat atau akta kelahiran. Tidak semua negara memprioritaskan anak perempuan untuk mendapatkan imunisasi. Jika ekonomi keluarga dalam situasi krisis, maka laki-laki yang didahulukan pendidikannya. Bahkan, wajar ketika seorang perempuan membuka sebuah usaha dengan atas nama laki-laki.

Dalam demokrasi, berbagai problematika tersebut diselesaikan dengan memperbaiki aturan agar lebih mendorong kebebasan terbukti melahirkan masalah baru. Bukan hanya soal posisi kebijakan bagi perempuan, tapi dengan adanya gerakan feminisme dan emansipasi wanita menggambarkan seolah perempuan adalah SDM yang harus diperas tenaganya untuk bekerja kepada korporasi.

Terlihat dijunjung tinggi, namun nyatanya perempuan hanya dijadikan budak demokrasi. Perempuan hanya disibukkan dengan ambisi untuk bisa menyamaratakan diri dalam menghasilkan materi.

Padahal, jelas tanggung jawab dan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga ada di tangan laki-laki. Dalam Islam, perempuan dibolehkan untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Diberi kesempatan untuk berkarir. Namun tidak dengan aktivitas yang terlalu banyak menyita waktu hingga kewajiban yang lain terabaikan.

Berbeda dengan sistem demokrasi, dalam Khilafah, perempuan akan dijamin kesejahteraannya. Baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Kemuliaan dan kehormatan seorang perempuan dijunjung tinggi. Bahkan keamanannya akan dijaga ketat.

Khalifah akan mengelola lahan pertanian dan sumber daya lainnya untuk memberikan lapangan kerja kepada para laki-laki yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga angka pengangguran tidak melejit sangat tinggi seperti sekarang.

Perempuan tidak dilarang untuk terjun ke dunia politik. Selama aktivitas mereka tidak menghalangi dakwah Islam dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Dalam Khilafah, setiap kebijakan merujuk pada aturan Allah SWT yang dijalankan individu hingga negara. Sehingga ada jaminan aturan tersebut melahirkan maslahat dan solusi masalah.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here