Reposisi Cabai Sebagai Sumberdaya Pangan Vital, Bukan Sekadar Culinary Spicy

Oleh : Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si

(Koordinator LENTERA)

 

Cabai, harus diakui sebagai primadona dunia kuliner. Beragam jenis masakan di Indonesia, hampir selalu menjadikan cabai sebagai salah satu kondimennya. Bahkan, cabai adalah komoditas pangan yang bisa dinikmati masyarakat dari berbagai lini ekonomi. Karenanya tak ayal, kenaikan harga cabai yang terjadi sejak akhir tahun 2020 lalu, cukup menggoncang dapur kaum ibu mulai dari yang sosialita hingga yang rakyat jelata.

 

Realita ini menunjukkan bahwa cabai adalah sumberdaya pangan lintas dikotomi. Artinya, cabai bukan hanya bicara soal culinary spicy atau terkait masakan “pedas” dan “tidak pedas”, apalagi hanya riasan wisata kuliner.

 

Jauh lebih dari itu, keberadaan cabai justru boleh dikata sebagai komoditas vital dan ambang batas bagi tingkat kenikmatan makanan. Lihat saja di masyarakat tingkat ekonomi bawah, makan nasi hanya dengan sambal pun bagi mereka sudah nikmat yang tiada terkira.

 

Karenanya, ketika kenaikan harga cabai ternyata berdampak pada inflasi, ini tentu alarm kronis bagi ekonomi sekaligus pertanian di negeri kita. Sungguh tak ubahnya tahu-tempe ketika harga kedelai tinggi memekik.

 

Dikutip dari cnnindonesia.com (22/01/2021), hasil survei pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bank Indonesia (BI) pekan ketiga mencatat potensi kenaikan harga alias inflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan pada Januari 2021. Potensi inflasi muncul dari tingginya kenaikan harga cabai rawit, yaitu sebesar 0,1 persen.

 

Dan rupanya cabai rawit juga mengajak serta kenaikan harga komoditas pangan lainnya. Komoditas yang juga menyumbang inflasi adalah harga tempe dan tahu sebesar 0,03 persen, cabai merah 0,02 persen, daging ayam ras, ikan kembung, kacang panjang, bayam, kangkung, ikan tongkol, daging sapi sebesar 0,01 persen. Untuk komoditas lainnya, inflasi juga disumbang oleh emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan tarif angkutan udara 0,01 persen.

 

Sementara penurunan harga alias deflasi terjadi di komoditas telur ayam ras sebesar 0,05 persen dan bawang merah 0,01 persen.

 

Dari perkembangan inflasi bulanan, bank sentral nasional memperkirakan inflasi Januari 2021 secara tahun kalender sebesar 0,37 persen. Sedangkan inflasi secara tahunan sebesar 1,67 persen. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2020 sebesar 0,45 persen. Inflasi setahun penuh mencapai 1,68 persen pada 2020.

 

Mencermati hal ini, sungguh ekonomi rumah tangga perlu uluran tangan sepenuhnya dari penguasa. Pemerhatian akan tata kelola sumberdaya pangan harus ditingkatkan. Bukan hanya soal daya beli, alih-alih sekadar bansos, justru lebih kepada aspek ketahanan pangan dan ekonomi.

 

Dan tentu saja konsep tata kelola pangan yang seperti ini hanya terwujud ketika penguasa mengamalkan sabda Rasulullah saw berikut ini : “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

 

Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah saw kepada para penguasa saat mengurusi urusan rakyatnya. Di sinilah proyeksi ketahanan pangan dapat diupayakan dengan mengelola sistem produksi pertanian agar tepat guna. Yang dengannya, akan dihasilkan komoditas pangan yang memadai hingga mampu menjamin ketersediaan bahan pangan yang mampu mencapai level surplus. Dalam hal ini termasuk komoditas cabai.

 

Namun tentu saja proyeksi ini hanya dapat terwujud dalam negara bersistem Islam sebagaimana yang juga mengikuti teladan Rasulullah saw, yakni Khilafah Islamiah. Bukan demokrasi-kapitalisme.

 

Dalam Khilafah, kebutuhan masyarakat akan komoditas pangan tentu saja tidak hanya cabai. Jadi, oleh Khilafah, kecukupan kuantitas dan nutrisi bahan pangan lainnya juga diupayakan untuk dipenuhi seoptimal mungkin.

 

Justru karena cabai boleh dikata sebagai sumberdaya pangan ambang batas kenikmatan, maka komoditas pangan yang lebih dari cabai juga akan dipenuhi ketersediaannya oleh Khilafah.

 

Khilafah akan berupaya memaksimalkan produksi lahan pertanian melalui dukungan penuh kepada petani. Khilafah akan memberikan bantuan modal, benih, pupuk, pemberian fasilitas budidaya dan teknologi pertanian, serta membangun infrastruktur penunjangnya.

 

Berikutnya, ada ketahanan ekonomi masyarakat yang juga diupayakan oleh Khilafah. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Khilafah, mewajibkan adanya sirkulasi kekayaan di antara seluruh masyarakat, sehingga tidak terjadi hanya di antara segelintir orang. Ini sebagaimana firman Allah SWT : “… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian…” (TQS Al-Hasyr [59] : 7).

 

Jika di tengah masyarakat terjadi kesenjangan yang lebar dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka negara mengatasinya dengan mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Aturan Islam menjamin distribusi harta ini dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan cara menentukan tatacara kepemilikan, tatacara mengelola kepemilikan, serta menyuplai orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Harta tersebut baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Harta ini berasal dari Baitul Mal, yang merupakan milik seluruh kaum Muslim.

 

Demikianlah ketahanan pangan dan ekonomi yang terjadi dalam Khilafah. Upaya ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat dihindari tanpa harus menunggu terjadinya deflasi, alih-alih harus menstandarisasinya dengan nominal upah minimum regional (UMP).

 

Negara juga menjamin akses masyarakat pada ketersediaan komoditas pangan sehingga kelangkaan pangan dapat dihindari. Negara pun tidak akan begitu mudahnya menjadikan impor sebagai alasan utama untuk memenuhi ketersediaan komoditas pangan tersebut.

 

Inilah wujud ketika sistem Islam diterapkan dalam format negara Khilafah Islamiah. Islam akan menyebarkan cahaya kesejahteraannya ke seluruh dunia menjadi rahmatan lil ‘alamin.