SKB TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEPADA FPI (FRONT PERSATUAN ISLAM) ? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, January 2, 2021

SKB TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEPADA FPI (FRONT PERSATUAN ISLAM) ?


Oleh,
Chandra Purna Irawan,SH.,MH
(Ketua LBH PELITA UMAT)

Pemerintah resmi membubarkan dan menetapkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan pimpinan lembaga. SKB sebagai dasar pembubaran larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Sementara disisi lain beredar informasi bahwa telah dideklarasikan pendirian FPI (Front Persatuan Islam).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, bahwa FPI dibubarkan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama), dilihat dari segi penamaannya SKB termasuk kategori Keputusan (beschikking), didalam hukum administrasi negara keputusuan (bechsiking) bersifat bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dalam hal ini pembubaran dan/atau pelarangan kegiatan serta penggunaan lambang, bendera dan simbol FPI (Front Pembela Islam). Bersifat individual artinya Keputusan tidak ditujukan untuk umum, dalam hal ini khusus FPI (Front Pembela Islam). Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi FPI (Front Pembela Islam); 

KEDUA, bahwa berdasarkan penjelasan pertama diatas, apabila FPI (Front Pembela Islam) mengubah dan/atau mengganti menjadi FPI (Front Persatuan Islam), maka secara hukum administrasi negara SKB tersebut dinilai tidak dapat digunakan kepada FPI (Front Persatuan Islam). Karena SKB tersebut ditujukan kepada FPI (Front Pembela Islam) bukan untuk FPI (Front Persatuan Islam) dan sifat dari keputusuan (bechsiking) adalah konkret, individual, dan final yang ditujukan kepada FPI (Front Pembela Islam) bukan untuk FPI (Front Persatuan Islam);

KETIGA, bahwa apakah mendirikan organisasi kemasyarakatan harus izin? Tidak perlu dan tidak wajib izin karena berserikat itu hak asasi manusia yang ada sejak lahir artinya hak tersebut tetap ada meskipun tidak ada negara. Oleh karena itu berserikat tidak perlu dan tidak wajib izin, tugas negara adalah mencatat. Izin itu diperlukan dari sesuatu yang dinyatakan dilarang, dengan adanya izin menjadi boleh. Berserikat, berkumpul merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dibubarkan atau dicabut haknya oleh siapapun kecuali oleh putusan hakim pengadilan negeri, bukan pengadilan administratif (P TUN). 

KEEMPAT, bahwa apakah mendirikan organisasi wajib daftar? Proses pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham adalah proses administratif untuk mendapatkan pengakuan badan hukum (BH) maka berdasarkan Undang-Undang setiap SK Kemenkumham terkait pengesahan hanya mengesahkan status badan hukum dan bukan mengesahkan organisasinya karena berserikat adalah hak konstitusional yang tidak perlu izin kepada siapapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1),  (2) dan ayat (3) ) UU No. 17 Tahun 2013;

KELIMA, bahwa berdasarkan pasal 10 Jo Pasal 15 & Pasal 16 UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas yang menyebutkan bahwa Ormas dapat berbadan hukum dan dapat pula tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat memilih opsi badan hukum perkumpulan atau badan hukum yayasan. Sedangkan Ormas tak berbadan hukum bisa mengambil opsi sebagai Ormas terdaftar atau tidak terdaftar. Artinya jika FPI (Front Pembela Islam) dibubarkan lalu mendirikan FPI (Front Persatuan Islam) tidak melakukan proses pendaftaran, maka eksistensi FPI (Front Persatuan Islam) tetap ada sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum.

Wallahualam bishawab
IG @chandrapurnairawan


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here