STOP PERBUDAKAN TKI ABK KAPAL ASING DAN SELURUH BURUH MIGRAN - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, January 19, 2021

STOP PERBUDAKAN TKI ABK KAPAL ASING DAN SELURUH BURUH MIGRAN


Suro Kunto (Ketua SPBRS)

Berkaitan dengan kunjungan Menlu China Wang Yi yang berkunjung ke Jakarta pada pekan ini, dikabarkan Menlu Retno Marsudi kembali membahas isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal-kapal ikan China. 

Mengingat berbagai kasus penganiayaan dan pelanggaran hukum yang banyak dialami para WNI anak buah kapal (ABK), bahkan hingga mengakibatkan kematian, telah menjadi isu yang terus disoroti Indonesia selama enam bulan terakhir. Namun, disayangkan kasus-kasus tersebut belum ditangani secara maksimal oleh pihak China. Padahal, seharusnya upaya penguatan perlindungan WNI ABK telah menjadi salah satu prioritas pemerintah era Jokowi-Ma'ruf. Isu penting, jangan dianggap main-main.

Di indonesia sendiri, Mengutip data laporan Indeks Perbudakan Global 2016, di Indonesia terdapat  sekitar 736 ribu orang yang masih dalam jeratan perbudakan modern. Beberapa bentuk perbudakan modern yang sering ditemukan di Indonesia adalah perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan di laut.  Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait isu ini. Namun, praktik perbudakan modern masih terjadi terutama di industri perikanan dan kelapa sawit.

Perbudakan modern ini sesungguhnya erat kaitannya dengan arus migrasi tenaga kerja yang ada saat ini. Migrasi tenaga kerja adalah tindakan berpindah ke negara lain untuk bekerja. Migrasi tenaga kerja ini hampir terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia ada TKI, TKW, atau TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang bekerja di luar negeri.

Jumlah perempuan yang bermigrasi amat mencengangkan. Pada tahun 2015, tercatat sekitar 48% dari seluruh migran internasional yang berjumlah 244 juta orang, adalah perempuan, dan jumlahnya terus meningkat. Perempuan melakukan migrasi secara mandiri untuk bekerja dan untuk mendukung keluarganya. Jumlah perempuan yang melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja telah menunjukkan peningkatan pada beberapa negara. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh UN Women bekerjasama dengan the European Union, yang diterbitkan bulan Januari 2017 yang lalu, yang berjudul At What Cost? Women Migrant Workers, Remittances And Development, mengutip laporan dari ILO dan UN Women tahun 2015, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perempuan yang melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Dalam laporan tersebut. dicontohkan apa yang terjadi di Indonesia. Migrasi tenaga kerja perempuan di Indonesia meningkat jumlahnya dari 75% pada tahun 2006, menjadi 83% pada  tahun  2009.  Dan sembilan puluh persen dari peningkatan ini  adalah untuk kerja domestik. Peningkatan tenaga kerja perempuan di luar negeri juga terjadi di Philipina.

Perbudakan modern saat ini terjadi karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh para pengusaha yang tidak memberikan kebebasan bekerja kepada para pegawainya. Padahal, pemerintah Indonesia telah membuat banyak kebijakan guna mencegah terjadinya perbudakan modern, mulai dari jam kerja yang dibatasi, hari kerja yang dibatasi, upah minimum kerja yang harus dilaksanakan, umur pekerja dan lingkungan kerja.  Namun perbudakan modern tetap saja terjadi, bahkan juga terjadi di banyak negara. Human traficking berkembang pesat, yaitu membawa orang-orang bekerja tanpa aturan dan tanpa izin.

Perbudakan moden juga terjadi diberbagai negara, meski sudah ada banyak aturan dan perjanjian internasional yang mengatur keamanan tenaga kerja, seperti the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families(ICRMW),  the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan masih banyak perjanjian lainnya.  Namun pada faktanya tetap saja ada masalah, bahkan sampai muncul istilah perbudakan  modern. Mengapa demikian?

Hal ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem kehidupan saat ini termasuk sistem ekonominya. Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanaya kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan di negara asal, termasuk di indonesia.  

Meninjau masalah - masalah besar di atas, kami dari SPBRS menyatakan sikap:

1. Negara adalah riayatus su’unil ummat. Negara adalah pengurus urusan umat. Negara adalah pelindung dan perisai bagi umat yang ada di belakangnya. Sayangnya, peran negara diamputasi di bawah ideologi kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara tak ubahnya regulator bagi pemangku kepentingan. Hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rakyatnya. Siapa yang bermodal, dialah penguasa sesungguhnya. Dalam kasus dugaan perbudakan ABK, minimnya peran negara nampak jelas. Mengapa kasus itu lengah dari pengawasan? Haruskah menunggu kasus kekerasan ABK viral dulu baru negara bertindak? Bukankah negara memiliki seperangkat regulasi dalam persoalan awak kapal yang bekerja pada asing? Kok masih meleset dari perhatian?

2. Dalam menunaikan tugasnya, negara seharusnya membuat aturan dan pengawasan ketat terhadap perusahaan atau agen yang melayani pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Dibuat sanksi yang tegas dan berefek jera. Agar perusahaan atau agen-agen nakal itu tak berulah melakukan praktik penyelundupan tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, negara semestinya juga berperan dalam memberi pelatihan dan pembekalan dasar bagi pekerja. Tujuannya, agar mereka memiliki kompetensi mumpuni dalam mengarungi pekerjaan yang akan mereka lakukan. Bukan berbekal nekat atau minim kemampuan dan pengalaman. Sudahkah negara berperan dari hulu ke hilir seperti itu? Membuat kebijakan, memberi pembekalan, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap perusahaan dan pihak terkait? Sehingga perbudakan dan kekerasan yang kerap dialami buruh tak berulang.

3. Faktanya, negara sepertinya malas melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap setiap persoalan. Negara abai dan lalai menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat. Inilah wajah buruk sistem kapitalisme dalam bernegara. Apa peduli kapitalis terhadap nasib buruh dan pekerja? Non sense. Mereka hanya peduli perizinan yang longgar, keuntungan sebesar-besarnya, dan eksploitasi tenaga kerja tanpa belas kasih. Masihkah berharap pada sistem kapitalisme yang banyak cacatnya di sana sini? Dalam masalah ketenagakerjaan, Islam memiliki seperangkat solusi. Tenaga kerja tak akan diperbudak sedemikian rupa. Apa yang menjadi kewajiban negara akan ditunaikan. Dan apa yang menjadi hak warganegara akan direalisasikan. Sebab, Islam melarang perbudakan. Islam juga melarang menahan gaji pekerja. Nabi Shallallahu ’alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here