Agar Tidak Menjadi Banjir Tahunan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, February 25, 2021

Agar Tidak Menjadi Banjir Tahunan


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Bencana banjir telah melanda sebagian wilayah di Indonesia. Gubernur Ganjar Pranowo membuka diri untuk disalahkan terkait dengan banjir yang terjadi di wilayahnya. Sebagaimana diketahui, banjir di Jawa Tengah melanda Pekalongan, Pati, Kudus dan Semarang. Pertanyaannya, apakah dengan rasa bersalah cukup menjadi solusi bagi banjir yang melanda?

Memang patut diapresiasi bila seorang pemimpin di level manapun siap bertanggung jawab dan disalahkan terkait kebijakannya pada rakyat. Hanya saja tatkala kita berbicara tentang bangsa dan negara tidak cukup hanya menyorot sosok pemimpinnya. Ini bukanlah masalah teknis yang cukup diselesaikan dengan pendekatan teknis ataupun disiplin keilmuan.

Menilik bencana banjir yang terjadi sudah menjadi bencana nasional, persoalannya sudah pada tataran ideologis strategis. Banyaknya alih fungsi lahan yang brutal, seperti pembukaan kebun-kebun sawit dengan menggunduli hutan yang menjadi faktor utama banjir Kalimantan. Begitu juga alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, drainase jalan raya yang tidak berfungsi karena banyak yang ditutup, reklamasi pulau, dan proyek insfrastruktur jalan tol yang masif, menjadi deret panjang pemicu banjir. Tentunya hal-hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh korporasi.

Demikianlah tatkala asas kehidupan adalah sekulerisme, maka nilai halal dan haram tidak lagi diindahkan. Ditambah lagi haluan ekonomi Kapitalis Liberalisme dijadikan pegangan. Tidak mengherankan bila terjadi penguasaan besar-besaran terhadap sumber daya alam negeri ini. Padahal sumber daya alam negeri adalah milik bersama rakyat. 

Korporasi memiliki bargaining power vital dalam kehidupan pemerintahan. Proses demokrasi yang tercermin dalam pemilu, menjadikan para cukong yang notabenenya korporasi pemegang kunci kebijakan negara. Sebagai imbal jasa, korupsi kebijakan terjadi. Dan korupsi kebijakan ini adalah persatuan penguasa dan pengusaha. Lahirlah salah satunya HPH (Hak Pengelolaan Hutan) sebagai bentuk kompensasi imbal jasa. Termasuk dalam RUU Minerba terdapat hak kontrak karya khusus bagi korporasi di bidang mineral dan batubara.

Jadi menyelesaikan banjir ini diperlukan adanya kesadaran ideologis pada diri rakyat dan para penyelenggara negara. Kesadaran bahwa bencana banjir ini membutuhkan penyelesaian dengan pendekatan ideologis strategis, di samping teknis keilmuan.

Yang pertama dan utama, perlu ada kesadaran bahwa penggunaan haluan ekonomi Kapitalis-Liberalisme telah memberikan hak besar pada korporasi untuk menguasai semua SDA. Tentu saja pola berpikir korporasi adalah untung dan rugi. Mereka bekerja bukan untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Demikianlah ekonomi liberal, persaingan bebas menjadi prinsip ekonominya. Yang kuat pastinya yang menang dan menguasai. Rakyat umum menjadi korban keserakahan ekonomi Liberalistik.

Jadi perlu ada upaya mengubah haluan di tingkat ideologis strategis ini. Perlu adanya rumusan haluan ekonomi yang mampu memposisikan SDA pada kepemilikan dan peruntukannya. SDA sejatinya adalah milik umum. Yang berhak mengelolanya adalah negara. Hasil pengelolaan negara dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dalam mengelola SDA, negara akan memperhatikan kelestarian alam. Karena kerusakan alam akibat pengelolaan yang salah akan menjadi bencana umum. Hal ini sesuai dengan kaidah adh-dhororu yuzalu (bahaya harus dihilangkan).

Arahan ekonomi dalam Islam telah menempatkan konsep kepemilikan dengan sangat tepat. Antara kepemilikan pribadi, negara dan kepemilikan umum ditempatkan dengan proporsional. Kesemuanya bermuara kepada terwujudnya tujuan kehidupan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum. Bukankah Allah sudah menggariskan agar kekayaan itu tidak berputar di sekitar orang kaya saja di antara kalian?

Setelah adanya kesadaran ideologis strategis sedemikian pada rakyat dan para penyelenggara negara, maka masing-masing akan mengetahui dan menjalankan fungsinya masing-masing. Rakyat menetapi ketaatan kepada pemimpin. Bersamaan dengan itu, rakyat menjalankan fungsi koreksi atas setiap kebijakan negara. Adapun dari aspek penyelenggara negara, maka mereka akan mengambil tanggung jawab penuh. Bukankah prinsip kepemimpinan Islam itu adalah sayyidul qoum khodimuhum (pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka).

Oleh karena negara akan melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu menanggulangi bencana banjir dengan baik. Tidak sekedar mengatasi ketika banjir datang, lebih dari itu mengantisipasi agar tidak terjadi banjir di masa mendatang walaupun curah hujan tinggi di musim penghujan.

Kebijakan yang diambil negara meliputi level teknis dan perundang-undangan. Pada level teknis, negara membuat kebijakan meningkatkan daya tampung sungai dan tanah terhadap air hujan. 

Bendungan-bendungan raksasa dibangun untuk menampung curah hujan yang tinggi. Sebagai contoh di Madinah ada Bendungan Qusaibah dengan kedalaman 30 meter dan panjangnya sekitar 205 meter. Di Afghanistan ada Bendungan Mahmud dengan kedalaman lebih dari 30 meter dan panjangnya 220 meter. Ini contoh peninggalan bendungan di masa Islam yang masih ada sekarang. Bahkan bisa mencukupi kebutuhan irigasi suatu wilayah.

Dalam hal teknis keilmuan ini, kita bisa mengambil teknik polder di Belanda. Negeri ini walaupun rendah, sudah mampu menanggulangi banjir yang terjadi.

Selanjutnya adalah kebijakan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dibuat di dalamnya termuat kebijakan tata ruang kota, tipografi tanah dan peruntukannya. Kawasan-kawasan buffer betul-betul dilindungi dari upaya pengrusakan maupun alih fungsi lahan. Negara juga memberikan seperangkat sangsi yang sangat tegas dalam hal ini. Pembangunan baru harus memenuhi persyaratan yang memadai. Dengan kata lain, walaupun ada seseorang yang akan membangun rumah atau toko pribadi tetap harus memperhatikan keseimbangan alam. Negara wajib untuk meniadakan bahaya bagi masyarakat. 

Di dalam perundang-undangan juga diatur mengenai aturan kepemilikan individu, umum dan negara.

Demikianlah seperangkat kebijakan yang bisa dijalankan guna menanggulangi banjir. Dengan begitu banjir bukan lagi sebagai bencana rutin tahunan. 

# 25 Februari 2021


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here