Akankah Revisi UU ITE Jadi Solusi Ciptakan Keadilan?


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Rencana untuk merevisi UU ITE No 19 Tahun 2016 masuk prolegnas 2021. Presiden Jokowi menyinggung agar pelaksanaan UU ITE ini bisa memberikan keadilan. Bahkan menurutnya, yang menjadi hulu UU ITE adalah revisi, terutama pada beberapa pasal karet yang ada (15/02/2021).

Sebenarnya revisi UU ITE pernah terjadi sebelumnya. UU ITE yang ada saat ini yakni no 19 Tahun 2016 adalah revisi dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Pertanyaannya, apakah dengan adanya revisi tersebut telah menciptakan keadilan?

Yang terjadi justru adanya ketidakadilan. Masyarakat masih saling lapor dan melaporkan. Kasus Baiq Nuril yang merekam pelecehan seksual terhadap dirinya oleh atasannya. Baiq Nuril terkena pasal pencemaran nama baik. Bahkan masih terjadi persekusi dan pelecehan terhadap ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat negeri ini. Termasuk persekusi kepada para ulama dan aktifis Islam.

Bendera Islam yang disebut dengan bendera teroris oleh Abu Janda. Sukmawati yang menyatakan bahwa kidung lebih merdu dari suara adzan. Bahkan ia juga pernah menyatakan bahwa Sukarno lebih berjasa dibandingkan Nabi Muhammad Saw atas kemerdekaan Indonesia. Tidak terkecuali apa yang telah dilakukan oleh Densi, Victor Laiskodat dan Ade Armando yang mendeskriditkan ajaran Islam. Pelaporan terhadap mereka sudah dilakukan. Hasilnya masih nihil. Ujung-ujungnya umat Islam diminta memaafkan dengan alibi Rasul Saw itu adalah sosok yang suka memaafkan.

Berbeda perlakuan terhadap ulama dan aktifis Islam. Bang Ali Baharsyah divonis penjara, hanya karena menyampaikan pembelaan kepada hak Muslim Uighur. Ormas Islam yang dipandang kritis terhadap kebijakan pemerintahan dicekal baik melalui Perppu maupun SKB Menteri. Padahal yang mereka suarakan adalah dakwah Islam, bukan yang lain.

Waktu itu tahun 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan tidak akan ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat.  Dalam pasal 27 ayat ke-3 tentang pencemaran nama baik, sangsi sudah diturunkan maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta. Menurutnya pasal ini penting, hanya pelaksanaannya yang kadang berlebihan. Dari sini bisa dipahami bahwa revisi UU ITE bukanlah solusi untuk menciptakan keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh, dalam revisi UU ITE Tahun 2016, ditambahkan pasal 26. Bahwa setiap orang yang terbukti tidak bersalah di pengadilan bisa mengajukan permintaan agar dihapus pemberitaannya di masa lalu yang diangkat kembali. Yang terjadi misalnya ambil contoh kasus pencabutan BHP HTI. Di pengadilan jelas unggul dan tidak terbukti bersalah. Akan tetapi tetap saja dikenakan delik melalui Perppu.

Terdapat pula pasal 40 yang memberikan hak pada pemerintah untuk menghapus semua dokumen elektronik yang menyebarkan informasi melanggar UU. Informasi yang dimaksud adalah pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik dan lainnya. Artinya terdapat unsur subyektifitas dalam menafsirkannya. Pasal-pasal karet demikian sangat rentan dipakai untuk menghadapi lawan politiknya.

Jadi apa yang digulirkan untuk merevisi UU ITE dalam prolegnas 2021 sepertinya akan kehilangan orientasi. Pasalnya presiden berniat merevisi, sementara menterinya menyiapkan 2 tim dalam hal ini. Pertama, tim untuk merumuskan interpretasi resmi atas beberapa pasal. Baru selanjutnya adalah melakukan proses revisi. Lagi-lagi bila hal ini yang terjadi, masyarakat akan gigit jari. Harapan ada revisi mengingat korban UU ITE sudah banyak, tapi masih jauh panggang dari api.

Apalagi indikasi tersebut dikuatkan dengan adanya Perpres RAN-PE. Di pasal 8 disebutkan adanya pelibatan masyarakat terkait pemolisian hal-hal yang terindikasi berbau ekstremisme maupun radikalisme. Bukankah hal demikian hanya berpotensi membelah masyarakat?

Demikianlah tatkala Sekulerisme yang menjadi asas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian konsep Islam terkait politik dan ekonomi masih dijauhkan dari panggung kehidupan. Padahal cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta bebas dari berbagai bentuk penjajahan itu berkorelasi dengan keyakinan mayoritas penduduk negeri ini yang menuntut penghambaan total hanya kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT. 

Adalah Umar bin Khaththab ra saat pertama kali dilantik sebagai Khalifah. Beliau meminta agar ada orang yang siap dan berani mengoreksi dirinya tatkala membuat kebijakan yang salah. Maka tampillah seorang pemuda yang siap mengoreksi beliau dengan pedangnya. Lantas Umar ra pun bersyukur karena masih ada rakyatnya yang membantunya dalam menegakkan keadilan. Demikianlah potret kehidupan yang harmonis. Negara berusaha memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Sementara rakyat membantu dengan memberikan koreksi atas kesalahan dan penyimpangan negara dari hukum Islam. Mengingat kelurusan dalam pelaksanaan Islam meniscayakan adanya keteraturan kehidupan. 

# 23 Februari 2021


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post