ALIMUDDIN BAHARSYAH, DIJERAT PASAL KARET


Oleh,
Chandra Purna Irawan SH MH
(Ketua LBH PELITA UMAT dan BHP KSHUMI)

Selasa 16 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan nya atas terdakwa Alimuddin Baharsyah (AB), AB menjalani persidangan untuk perkaranya yang ke 2 (dua) setelah perkara Pertama di Jakarta Pusat telah divonis. Alimuddin Baharsyah dijerat Pasal 14 ayat (1) UU No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Berikut bunyi Pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan isi pasal sebagai berikut: (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun,"

Berkaitan dengan hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, bahwa Pasal tersebut bersifat karet, lentur dan tidak memuat definisi pasti yang ketat. Dalam hal ini apa yang dimaksud “berita atau pemberitahuan bohong”, dan “keonaran di kalangan rakyat”. Semestinya harus didefinisikan secara konkrit dan memiliki batasan yang jelas .Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur,  tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan. Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya:

KEDUA, bahwa selain tidak ada definisi yang jelas terkait apa yang disebut sebagai “berita atau pemberitahuan bohong”, hingga kini tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan dan mendefinisikan apa yang dimaksud “berita atau pemberitahuan bohong”, dan “keonaran di kalangan rakyat”. Dan memberikan standarisasi terhadap apa yang dimaksud sebagai “berita benar” dengan “berita bohong”, atau pun peraturan perundang-undangan bagaimana memvalidasi “berita atau pemberitahuan bohong”;

KETIGA, bahwa frasa “keonaran di kalangan rakyat“ pun hingga saat ini tidak ada defenisi dan batasan yang jelas. Apakah  “keonaran di kalangan rakyat“ memiliki makna yang sama dengan “populer”, “viral”, "ramai diperbincangkan", "terjadi pro kontra yang sebatas adu argumentasi", "benturan fisik", “kekacauan”, atau pun “kerusuhan”? Tidak ada batasan “keonaran di kalangan rakyat”, dikhawatirkan dan berpotensi menjadikan aparat penegak hukum dapat dengan secara subjektif dan sewenang-wenang menentukan status suatu kondisi “keonaran di kalangan rakyat“ ;

Demikian legal opini saya sampaikan.

Wallahualam bishawab
IG @chandrapurnairawan


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post