Beras Vietnam Rembes, Mafia Untung, Petani Buntung - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, February 5, 2021

Beras Vietnam Rembes, Mafia Untung, Petani Buntung



Oleh : Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si

(Koordinator LENTERA)

 

Diberitakan, beras impor dari Vietnam dengan kualitas khusus (premium) rembes ke pasar. Harganya hanya Rp 9.000 per kg, jauh lebih murah dari beras lokal yang rata-rata dijual Rp 12.000 per kg (tirto.id, 22/01/2021).

 

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi membenarkan adanya impor beras khusus dari Vietnam. Namun beras tersebut, yang berjenis jasmine rice, bukan diimpor untuk meningkatkan stok dalam negeri. Melainkan, untuk kalangan tertentu yang tak dicatat Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Karena untuk kalangan khusus, maka beras ini biasanya tidak masuk ke pasar tradisional. Pangsa pasarnya adalah restoran dan masyarakat kelas atas. Dan selama 2020 Indonesia diketahui tidak mengimpor beras untuk masyarakat umum.

 

Mafia Untung, Petani Buntung

 

Namun demikian, pihak Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) menyatakan, beras impor Vietnam yang rembes di pasaran tentu saja memberikan dampak kerugian bagi pengusaha hingga petani. Masalahnya, beras itu dijual dengan harga lebih murah. Apalagi, stok beras saat ini dalam kondisi surplus. Yang terjadi, stok beras yang melimpah tentu berdampak pada turunnya harga.

 

Masalahnya, saat ini daya beli di sektor usaha restoran dan masyarakat kelas atas, juga tengah berkurang sehingga penyerapan sumber daya beras tak maksimal. Karena itu, ada kemungkinan beras tersebut dilepas ke pasar umum.

 

Beruntung, kasus ini terjadi pada awal tahun, bukan di bulan Maret-April atau pada musim panen. Jika masalah ini muncul di bulan-bulan panen, stok dan harga beras petani jelas akan terganggu. Namun demikian, bukan berarti pemerintah tidak perlu berbuat sesuatu.

 

Pemerintah justru harus memastikan kasus rembesan beras ini tak berlangsung lama. Pasalnya, akan selalu ada peluang bagi rembesnya beras premium seperti ini. Bagaimana pun, pasar dalam negeri kita besar dan faktor demand (permintaan)-nya kuat. Terlebih, membisniskan barang yang dikonsumsi oleh kalangan kelas atas adalah peluang bisnis yang sangat menguntungkan.

 

Hanya saja, langkah pemerintah mungkin akan sedikit sulit. Masalahnya, untuk kasus rembesnya beras seperti ini pasti ada oknum yang bertindak. Mereka menjadi pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Persis sebagaimana asas sistem ekonomi kapitalisme, yakni kemanfaatan. Apa pun yang menguntungkan, pasti disikat, tanpa memperhatikan kerugian pihak lain. Asal kantong pribadinya selamat, mereka takkan pedulikan nasib pihak lain yang merugi. Alih-alih memperhatikan standar halal dan haram. Tak ayal, akibat kasus beras Vietnam rembes, mafia pun berpeluang meraup untung. Namun sebaliknya, petani akan buntung.

 

Kisruh Beras

 

Mencermati hal ini, tentunya peran pemerintah sangat strategis untuk menegakkan aturan yang tegas. Hanya saja, tantangannya juga besar. Lebih-lebih di sistem demokrasi-sekuler-kapitalisme seperti saat ini. Segala standarnya adalah profit alias uang.

 

Keberadaan mafia dan kartel pangan, termasuk perihal perberasan, sudah menjadi rahasia umum. Jangankan beras premium, beras biasa saja kebocoran angka impornya seringkali bablas. Masih ingat dengan kebijakan pemusnahan 20 ribu ton beras di Bulog beberapa waktu lalu? Itu sudah cukup menggambarkan betapa besar kisruh dunia perberasan. Ini masih belum soal impornya.

 

Maka berdasarkan hal ini, sungguh penting kiranya menyolusi perihal beras ini setidaknya dari dua aspek. Pertama, tanggung jawab pemerintah menjamin kebutuhan stok beras nasional. Kedua, posisi tawar pemerintah di hadapan perdagangan global terkait dengan impor pangan.

 

Jaminan Stok Beras Nasional

 

Pada dasarnya, sudah selayaknya pemerintah selaku pemimpin negara melaksanakan tanggung jawabnya menjamin kebutuhan stok beras nasional. Namun, tangan-tangan serakah mafia swasta di sektor pangan dan pertanian, agaknya sudah terlalu jauh menjamah arah jalan kebijakan penguasa.

 

Bahkan, sudah jamak diketahui bahwa penguasa saat ini mayoritas memiliki latar belakang pengusaha. Tak heran, dengan masuknya mereka ke pemerintahan, makin menguatkan posisi mereka untuk mengendalikan kebijakan nasional.

 

Pada aspek ini, satu-satunya solusi adalah penguasa harus menjalankan mandat kepemimpinan sesuai fitrah manusia yang dipimpinnya, yakni menggunakan aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir. Tak lain adalah sistem Islam dengan Khilafah sebagai pelaksananya.

 

Rasulullah saw bersabda : "Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya." (HR Muslim dan Ahmad).

 

Pasalnya, jika sistemnya tidak diganti menjadi Islam, maka beragam persoalan perihal ini akan terus timbul. Terlebih, negara kita sudah mengantongi peringatan dari The Global Hunger Index (2019) yang menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Dan yang tak kalah miris, akhir tahun 2020 lalu Indonesia dinyatakan berada pada urutan keempat dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting.

 

Karena itu jelas, pertanian dan ketahanan pangan adalah perkara serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika pertanian tak diurus dengan baik, mustahil ketahanan pangan dapat diraih.

 

Ini semua semestinya menjadi alarm keras agar Indonesia segera membenahi sektor pangan dan pertanian. Bukan melalui slogan besar food estate saat ini. Melainkan pembenahan harus dimulai dari landasan kebijakan yang dilahirkan. Yakni semestinya berpijak pada sebaik-baik konsep pengurusan urusan masyarakat.

 

Impor Beras Menumbalkan Kemandirian Pangan?

 

Keberadaan beras impor kelas premium telah mempertegas garis dikotomi antara si kaya dengan si miskin. Data impornya pun tidak dicatat oleh BPS. Kelas premium yang berujung kesenjangan sosial dalam hal bahan pangan beras, ternyata menjadi gaya hidup yang difasilitasi oleh negara. Lantas, apa kemudian rakyat jelata hanya layak mengonsumsi beras berkualitas rendah?

 

Di samping itu, tata aturan semacam ini, sejatinya justru membuka peluang liberalisasi sumber daya pangan dan pertanian yang lebih luas lagi. Artinya, karena tidak dicatat oleh BPS, maka arus impornya justru berpotensi overload. Atas nama asas kemanfaatan, di mana negara disetir para kapital, maka cara meraih profit seperti ini sah-sah saja.

 

Namun di sisi lain, ada perkara kemandirian pangan yang patut dipertanyakan. Tidakkah dengan impor beras premium itu justru menunjukkan ketidakmandirian pangan? Apalagi beras premium tentu berharga fantastis.

 

Negara eksportir pun dipastikan tidak akan melepaskan importir yang "setia" melakukan impor seperti Indonesia. Akibatnya, impor beras bagai lingkaran setan. Sulit untuk lepas darinya. Bahkan, negara kita bisa dikendalikan oleh negara lain pemasok beras impor. Akibatnya, hal ini berpotensi mempertaruhkan posisi tawar negara kita dalam dunia perdagangan global. Namun sisi dilematisnya, apakah kemandirian pangan harus ditumbalkan?

 

Khatimah

 

Inilah sebabnya, Indonesia memang harus bersegera menjadi negara independen yang tak tergantung dengan negara lain. Andai impor pangan terjadi, maka sifatnya hanya sementara. Karena dengan ideologi yang dianutnya akan menjadikan negara yang bersangkutan mampu mencari solusi bagi problematik dalam negerinya, tanpa harus bergantung pada negara/pihak luar.

 

Negara independen ini akan terwujud, jika dan hanya jika, ideologi yang diambil adalah Islam. Dan negara yang menerapkan ideologi itu adalah Khilafah Islamiah. Meski di negeri ini Islam tengah dipojokkan sebagai sasaran phobia, namun hendaknya tidak membuat gentar untuk terus menyuarakan urgensi tegaknya Khilafah. In syaa Allah.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here