Ironi Negeri Importir Pangan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, February 23, 2021

Ironi Negeri Importir Pangan

Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Indonesia menghadapi masalah tingginya impor pangan. Padahal sejatinya Indonesia dikenal dengan julukan negara agraris atau negara pertanian. Namun, berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih perlu didatangkan dari luar negeri atau impor.

Ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekadar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis. Namun mulai dari impor gula, kedelai, bawang putih, daging, beras dan yang lain mengalami peningkatan.

Bahkan, bahan baku industri makanan pun lebih dari 60 persen harus dipenuhi dari impor. Artinya, sektor pangan bukannya semakin menuju pada kemandirian, justru semakin menyandarkan kecukupan pasokan pangan dari impor. Upaya menjaga stabilitas harga pangan lebih didominasi kebijakan importasi, dibanding implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan. Jika kebijakan impor pangan ini tak bisa diminimalkan, maka cita-cita kemandirian pangan akan sulit direalisasikan.

Secara fakta di lapangan, kita melihat kenyataan seperti ini membuktikan bahwa mekanisme distribusi Pangan kita dari petani tidak langsung ke konsumen. Ada broker di sana. Yakni mereka yang memiliki kapital. Dan justru pihak inilah yang menentukan dan mengenalikan harga pangan selama ini.

Walhasil persoalan ketersediaan pangan bukan sekedar menyoal potensi kekayaan negeri yang berlimpah. Titik masalahnya ada pada politik atau kebijakan dari pemerintah. Dan politik ekonomi pertanian itu adalah persoalan distribusi. Sementara yang menguasai distribusi pangan kita, termasuk menjadi pengendali harga di tingkat produsen atau pasar, selama ini adalah para pemodal tadi.

Seharusnya, jika pemerintah serius dan berpihak kepada rakyat, yang dilakukan adalah memotong mata rantai distribusi yang “membingungkan” Kementrian Pertanian tersebut. Di petani harga murah, di konsumen harga melangit. Yang untung mereka yang berduit, petani kita tetap menjerit.

Namun persoalan berikutnya adalah, selama sistem pemerintahanannya Demokrasi, adalah “hil yang mustahal”, pemerintah bisa berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya dijadikan “tukang ojek” saat pemilu. Habis penguasa duduk dalam jabatannya, rakyat ditalak tiga. Pemerintah kemudian selingkuh dan bermesraan dengan pengusaha.

Sistem demokrasi meniscayakan pemerintah kalah dengan pengusaha. Sistem Ekonomi Kapitalis –sebagai anak kandung dari sistem Demokrasi– menjadikan penguasa tidak berdaya menjalankan politik pangan yang berpihak kepada rakyat.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here