Kebijakan Distribusi Pangan Dalam Islam: Cepat, Dan Merata - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, February 23, 2021

Kebijakan Distribusi Pangan Dalam Islam: Cepat, Dan Merata


Aji Salam (ASSALIM Jatim)

Peringkat pangan Indonesia itu juga jauh di bawah Malaysia yang menempati peringkat 28. Hal ini mengindikasikan ada masalah food security index kita yang emang ini ternyata bermasalah kalau kita ini jauh di bawah Malaysia.

Begitu pula pada indeks kelaparan global 2020. Indonesia tercatat meraih skor 19,1. Kita juga parah. Kita jauh di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Filipina tercatat mengantongi skor 19; Vietnam 13,6; Malaysia 13,3; dan Thailand 10,2.

Terkait tren lemahnya indeks pangan nasional kita hari ini perlu solusi yang integral. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Penataan distribusi kekayaan oleh negara Khilafah dilaksanakan dalam keseluruhan sistemnya, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya. Bahkan apabila masyarakat mengalami kesenjangan antar individu, negara dalam hal ini khalifah diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan kemerataan/ keseimbangan harta dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kesemua itu dilaksanakan melalui mekanisme yang cepat, pendek, dan merata sehingga seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya, terutama terkait dengan aspek vital kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok pangan.

Adapun kartel, maka itu adalah praktek ekonomi tidak sehat yang dilarang. Praktek ekonomi jahat semacam itu tidak memiliki tempat dalam Negara Khilafah. Para pelakunya akan disidang dalam pengadilan Hisbah, dan diganjar hukuman berat dari Islam. Sistem peradilan ini bisa berjalan efektif, karena Islam menutup semua celah terhadap para pejabat negara untuk berkolaborasi dengan para pengusaha dalam mengeksploitasi penyediaan kebutuhan umum. Kebijakan ketersediaan pangan
Ketersediaan kebutuhan pangan merupakan hal penting yang dijamin oleh Khilafah. Oleh karenanya Khilafah harus memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya. Dan sebagai proteksi terhadap ketersediaan pangan ini khilafah melarang adanya praktek penimbunan barang (termasuk menimbun bahan kebutuhan pokok), karena hal ini akan menyebabkan kelangkaan bahan bahan kebutuhan pokok tersebut. Ketikapun hal itu terjadi, Khalifah harus mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan bidang pertanian ini, baik lewat industri-industri pertanian asing maupun melalui perjanjian multilateral, seperti WTO, FAO, dan lain-lain, karena ini akan sangat membahayakan kedaulatan pangan negara khilafah sendiri.

Para petani dan peternak dalam Negara Khilafah juga sangat terpacu meningkatkan kapasitas produksinya karena mereka memiliki akses langsung ke pasar. Negara Khilafah membangun fasilitas-fasilitas yang memudahkan distribusi produk ke pasar-pasar, memudahkan bertemunya produsen langsung dengan para konsumen. Tidak dikenal istilah 2 harga, harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen, apalagi dengan disparitas yang sangat jauh. Di masa Khulafaur-Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab pernah membangun jembatan penghubung 2 benua untuk memudahkan mobilitas masyarakat, meski harus menyerap anggaran Baitul Mal yang sangat besar.

Adapun penerapan zakat secara sistemik oleh negara, ternyata memberikan stimulus tersendiri. Dalam kebijakan fiskal Bayt al-Mal , sistem zakat tidak menimbulkan ekses negatif terhadap harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Untuk zakat ternak, kebijakan fiskal Bayt al-Mal menerapkan sistem yang regressive untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki, makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Hal ini akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem regressive ini hanya berlaku untuk zakat ternak, karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan. Kebijakan regressive rate ini akan mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya supply hewan ternak dengan harga yang relatif murah.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here