Koreksi Total: Obyek Cukai Ditambah, Lalu Selesai Masalah?


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com (27/1/2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penambahan objek barang kena cukai untuk menambah penerimaan negara pada 2021.
Pasalnya, pertumbuhan pajak tahun ini diperkirakan masih tertekan sementara penerimaan cukai hanya akan ditopang oleh cukai hasil tembakau.

"Penerimaan cukai kita masih sangat tergantung hanya pada satu komoditas. Barangkali, nanti DPR bisa mendukung pemerintah untuk mulai mengekspansi basis dari cukai kita," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (27/1).

Di samping itu, hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki tiga produk yang dikenakan cukai, yaitu hasil tembakau, etil alkohol atau etanol, dan minuman beralkohol. Padahal, objek cukai rata-rata lebih dari lima produk.

"Terutama minuman berpemanis atau yang lain karena di banyak negara, barang kena cukai itu bisa mencapai lebih dari 7 bahkan 10 jenis, terutama barang-barang yang dianggap memiliki dampak yang tidak baik kepada masyarakat," tuturnya.

Catatan: 

Semua orang paham, di antara tanda buruknya pengelolaan keuangan adalah besar pasak daripada tiang; pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ironisnya, perilaku itulah yang dicontohkan oleh Pemerintah melalui penyusunan APBN dari tahun ke tahun, dan itu telah berlangsung lama. 

Akibat gemar berutang, total utang Pemerintah makin menumpuk. Meski sudah begitu besar cicilan pokok dan bunga yang telah dibayar, nyatanya total utang Pemerintah bukan berkurang, sebaliknya malah terus membengkak. Total utang negara ditaksir tembus 6000 triliun. 

Alhasil, anggaran subsidi untuk rakyat terus dikurangi, sementara total cicilan utang (pokok+bunga) terus ditambah seiring dengan meningkatnya beban utang Pemerintah. Tentu ini ironis. Apalagi Pemerintah selalu menganggap subsidi untuk rakyat membebani APBN. Sebaliknya, pembayaran bunga utang tidak dianggap oleh Pemerintah membebani APBN. Karena itu besarannya terus ditingkatkan seiring dengan beban utang yang terus ditumpuk. Beberapa tahun ke depan boleh jadi pembayaran bunga utang akan lebih besar dari subsidi untuk rakyat. 

Selain itu, terkait utang luar negeri, faktanya utang luar negeri berbahaya bagi negeri ini. Ini karena utang luar negeri, terutama utang program, menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan Pemerintah. 

Selain itu, dengan terus berutang dengan beban bunga yang tinggi, negeri ini akan terus terpuruk dalam jerat utang. Saat utang makin bertumpuk, tentu APBN, yang notabene uang rakyat, makin tersedot untuk bayar utang plus bunganya yang mencekik. Semua itu adalah untuk kepentingan para pemilik modal, terutama pihak asing. Sebaliknya, alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam bentuk subsidi, terus dikurangi bahkan bakal dihilangkan sama sekali.

Semua itu karena Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, yang tercermin dalam penyusunan APBN. Dalam APBN yang didasarkan pada kebijakan ekonomi neoliberal, subsidi untuk rakyat akan selalu dianggap sebagai beban Pemerintah. Ini karena dalam sistem ekonomi neoliberal, Pemerintah tidak berkewajiban memerankan dirinya sebagai pengurus rakyat yang benar-benar bertanggung jawab dalam mencukupi segala kebutuhan rakyatnya. Bahkan peran Pemerintah dalam mengurus kepentingan rakyat harus terus dikurangi dan dibatasi. Ini jelas bertentangan dengan Islam. Pasalnya, dalam Islam penguasa bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi saw.:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعَيَّتِهِ

Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu Pemerintah telah menjadikan utang berbasis riba sebagai salah satu unsur terpenting dalam penyusunan APBN. Ini karena sejak lama utang berbasis riba dianggap sebagai pilar ekonomi. Padahal riba membuat perekonomian akan terus tidak stabil, dihantui banyak masalah dan didera krisis yang terus berulang. Allah SWT telah mengisyaratkan hal itu dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila (TQS al-Baqarah [2]: 275).

Karena itulah Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba, sebagaimana firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (TQS al-Baqarah [2]: 275).

Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa riba adalah dosa yang amat besar, sebagaimana sabdanya:

اَلرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ

Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menikah (berzina) dengan ibunya sendiri (HR Ibnu Majah dan al-Hakim).


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post