Kudeta Militer Myanmar: Perang Dingin AS - China? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, February 5, 2021

Kudeta Militer Myanmar: Perang Dingin AS - China?


Umar Syarifudin (Pengamat politik Internasional) 

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kudeta terhadap pemerintahan yang pimpin Aung San Suu Kyi melalui televisi. Junta militer Myanmar memberi pernyataan akan mengambil kendali pemerintahan selama satu tahun. 

Dikabarkan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint ditahan. Pihak mikiter mengklaim ada penipuan besar-besaran dari pemilih selama pemilu pada November 2020 lalu. Pada 26 Januari 2021, disamping militer juga merilis daftar tuduhan korupsi. Tindakan militer ini mendapatkan kecaman internasional yang meluas. 

Beda China, Beda AS

China dituding memberikan dukungan  langkah kudeta militer di Myanmar. Dugaan rezim Xi Jinping terlibat dalam kudeta, karena ini terjadi sebulan setelah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi melakukan kunjungan ke Myanmar. Saat itu ia bertemu dengan para pejabat, termasuk kepala militer negara itu, Min Aung Hlaing, yang merupakan dalang dari kudeta. 

Myanmar menjadi medan pertempuran bagi pengaruh AS dan China sejak hubungan antara pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Barat menjadi tegang karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim Rohingya. Negara ini memiliki nilai ekonomi yang tidak bisa diabaikan kedua negara, termasuk kepentingan strategisnya sebagai jembatan antara daratan China dan Teluk Benggala. Myanmar menjadi bagian penting dari inisiatif infrastruktur Belt and Road China. 

Menyikapi kudeta militer tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar dan menyerukan reaksi internasional bersama untuk menekan militer Myanmar agar melepaskan kekuasaan. Biden mengutuk pengambilalihan militer dari pemerintah yang sipil pada hari Senin (1/2/2021). disebutnya sebagai "serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum".

Myanmar menjadi sasaran geopolitik China untuk mengekspansi pengaruhnya di Samudra Hindia. Keterikatan pengaruh politik, militer, dan ekonomi yang terjalin sejak masa junta militer, mengakibatkan Myanmar mengalami dependensi yang cukup lama dan besar terhadap China. 

Negara-negara yang memiliki perbatasan langsung seperti Myanmar adalah prioritas China untuk dapat mempertahankan geopolitiknya di Asia Tenggara. Myanmar adalah negara non-komunis pertama yang mengakui pemerintahan yang dipimpin komunis di bawah Maois di Beijing. Dalam hubungan yang juga disebut sebagai saudara sedarah ini, relasi keduanya didasari pada ekonomi dan perdagangan mengingat melekatnya kedekatan geografis. Sanksi yang diberikan oleh Barat pada akhir tahun 1980-an membuat Myanmar semakin bergantung dengan hubungan ekonomi dengan negeri Tirai Bambu tersebut.

Dari sudut pandang China, Myanmar tetap menjadi prioritas strategis, baik di tingkat regional maupun tingkat internasional. Akses pelabuhan-pelabuhan Myanmar dan sumber daya yang melimpah merupakan faktor penting bagi China untuk mengekspansi perdagangan maritimnya di Eurasia. Oleh karena itu, peran Myanmar bagi China yang ada sejak dulu, akan tetap menjadi penting bagi pembangunan China di masa depan. Posisi geografi Myanmar juga diyakini sebagai titik vital dalam Strategi Untaian Permata China (China’s Pearl Chain Strategy), di mana strategi ini diduga sebagai cara China untuk menguasai keamanan lautnya. Dengan demikian, ini telah menjadi bukti bahwa nilai geopolitik Myanmar yang tidak dapat tergantikan bagi China dalam hal keamanan dan diplomasinya.

Adapun strategi dan pola hegemoni AS selama ini, tak boleh lepas dari kajian strategis Deep Stoat tentang penempatan aspek minyak sebagai Agenda Kepentingan Nasional: "If you would understand world geopolitics today, follow the OIL". Dalam beberapa hal, Cina merupakan rival berat AS sedang Beruang Merah belum dipersepsikan pesaing, dengan alasan selain Rusia itu net oil exporter, penyebab lain juga usai Perang Dingin ditandai runtuhnya Uni Sovyet, bahwa benturan ideologi (komunis versus kapitalis) telah dianggap masa lalu oleh Paman Sam sebab banyak negara kini menerima demokrasi sebagai nilai-nilai universal. AS menginginkan agar kubu Aung San Suu Kyi tetap berkuasa. Sementara China menginginkan kubu militer duduk di kursi kekuasaan. 

Namun bila dicermati, kesalahan dari negara-negara seperti Cina adalah bahwa mereka berpikir Barat dan AS bersikap tulus saat berbicara tentang pentingnya sistem internasional dan kerja sama yang damai di antara negara bangsa. Bahkan, Amerika, seperti negara-negara Eropa sebelumnya, hanya berusaha menggunakan pembicaraan atas nilai-nilai liberal dan diskusi tentang kebebasan dan demokrasi untuk kepentingan nasionalnya. Amerika akan mengikuti sistem internasional selama sistem itu bermanfaat baginya, dan Amerika akan meninggalkan sistem itu segera setelah kepentingannya menunjukkan sebaliknya.

Negara-negara Barat Seperti AS tidak bisa mempraktekkan apa yang mereka kampanyekan. Prinsip-prinsip mereka dirancang hanya untuk orang lain agar diadopsi, sementara mereka didorong oleh kepentingan materialis duniawi saja.

Nasib Umat

Rezim militersitik Myanmar sangat berambisi untuk menghabisi Islam di sana. Kemudian rezim Myanmar mengusir lebih dari 300 ribu kaum Muslim ke Bangladesh. Pada tahun 1978 lebih dari setengah juta kaum Muslim diusir dari Myanmar. Pada tahun 1982, dilakukan operasi penghapusan kebangsaan kaum Muslim karena dinilainya sebagai warga negara bukan asli Myanmar. Pada tahun 1988 lebih dari 150 ribu kaum Muslim mengungsi. Dan pada tahun 1991 lebih dari setengah juta kaum Muslim juga mengungsi. Namun demikian, kaum Muslim masih berpegang teguh dengan agama mereka meskipun penganiayaan, penyiksaan dan ketidakadilan menimpa mereka di semua tingkatan, bahkan pembunuhan dan pembantaian terus mewarnai kehidupan mereka. Kaum Muslim di seluruh dunia tidak mencari solusi atas masalah mereka, sehingga mereka tidak menemukan pilihan selain menunggu Khalifah seperti Khalifah Harun Al-Rasyid yang akan mengembalikan kemulian Islam di seluruh Myanmar, yang dengannya mereka akan menemukan kembali kemulian hidupnya sebagai kaum Muslim di Myanmar. 

Di bawah wajah baru diktatorisme demokrasi, militer akan terus menikmati hak-hak istimewa yang berasal dari penjualan aset Burma ke pasar kapitalis yang lapar, sementara itu diamnya para pemimpin negara-negara Muslim adalah sangat memekakkan telinga, meskipun Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bersegera memberikan bantuan kepada sesama muslim yang tertindas.

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Anfal: 7)

Adalah tugas dari umat Islam untuk menuntut para pemimpin mereka untuk memberikan nussrah kepada umat Islam yang tertindas di Muslim Burma.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here