Menata Penerbangan Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, February 26, 2021

Menata Penerbangan Indonesia


Agung Wisnuwardana (Direktur Indonesia Justice Monitor)

Sejak 1946 Indonesia menjadi salah satu negara dengan rekor kecelakaan penerbangan sipil terburuk di Asia. Data yang dirilis Aviation Safety Network mencatat Indonesia telah mengalami setidaknya 104 kecelakaan penerbangan sipil sejak setahun usai merdeka. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penerbangan sipil terburuk di Asia.

Di masa lalu kecelakaan pesawat di Indonesia kerap dikaitkan dengan buruknya kemampuan pilot, kegagalan mekanis, masalah kontrol lalu lintas udara, dan perawatan pesawat yang buruk, maka tidak demikian dengan insiden serupa dalam beberapa tahun terakhir. (cnnindonesia.com)

Dalam sudut pandang tata kelola hajat publik neoliberal, adalah penting dipisahkan fungsi regulator dan operator (pelaksana). Penggunaan paradigma neoliberal dalam pengelolaan layanan transportasi udara yang ditandai dengan pembatasan fungsi Negara sebatas regulator saja (baca:mendagangkan hajat hidup publik), ditegaskan pada bagian penjelasan umum Undang-Undang RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,yang dijadikan pedoman utama pengelolaan transportasi penerbangan di negeri ini.  Penjelasan tersebut berbunyi, “ Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator,operator, dan penyedia jasa penerbangan”.

Bagaimana dengan persoalan safety jutaan jiwa penumpang? Tingginya angka kecelakaan menunjukkan safety  telah terpinggirkan oleh kepentingan bisnis. Pada hal para ahli penerbangan telah menegaskan bahwa penerbangan merupakan moda transportasi yang mengharuskan zero mistake.  Karena kelalaian sedikit saja berakibat fatal.  Hal ini setidaknya tercermin dari posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan angka tertinggi kecelakaan pesawat sipil di dunia.  Meskipun Amerika Serikat merupakan satu dari 20 negara dengan kualitas infrastruktur udara terbaik di dunia.  Demikian artikel yang dimuat portal The Statistics (www.statista.com), dengan judul “Countries and regions with the highest number of fatal civil airliner accidents from 1945 through November 30, 201”.  Sejalan dengan data ini, review terhadap data kecelakaan penerbangan sipil AS oleh  National Transportation Sefety Board  menunjukkan selama tiga tahun (2007- 2009) terjadi 4958 kecelakaan, 876 di antaranya fatal yang menewaskan 641 orang (NTSB, Review of U.S Civil Aviation Accidents 2007-2009. NTSB, 31 Maret 2011).

Tidak saja mahal, tata kelola penerbangan neoliberal ternyata jauh dari sebutan aman. Bahkan menjadi salah satu pembunuh ribuan jiwa yang harusnya selamat.  Pada tataran ini terlihat pembenahan transportasi udara mengharuskan perubahan paradigma tata kelola. Pembatasan peran negara sebagai regulator  sebagaimana tata kelola yang baik dalam sudut pandang neoliberal harus segara ditinggalkan. 

Kunci keniscayaan akses publik terhadap penerbangan yang tidak saja murah namun juga aman dan nyaman terletak pada paradigma yang digunakan negara dan pemerintah dalam pengelolaan transportasi penerbangan bagi masyarakat.

Negara bukanlah regulator dan pembisnis hajat hidup publik tetapi menjalankan fungsi raa’in (penyelenggara) pemenuhan kebutuhan transportasi udara bagi publik. Karena sudah sangat jelas transportasi penerbangan merupakan urat nadi kehidupan publik, disamping moda transportasi darat dan laut.  

Ditegaskan Rasulullah saw yang artinya, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Bukhari).

Di atas paradigma tersebut seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya pembenahan. Yaitu yang terpenting di antaranya adalah:

Pertama, bersamaan pembenahan tata kelola transportasi penerbangan, negara juga harus mengelola transportasi publik di laut dan udara secara benar dan tulus.  Karena tata kelola transportasi publik neoliberal di ke dua aspek ini telah gagal menyedikan transportasi publik darat dan laut yang murah, aman dan nyaman.  Sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara saat ini.

Kedua, negara bertanggungjawab menyediakan moda transportasi udara (pesawat terbang) beserta bandar udara yang memadai dalam jumlah dan kualitas berikut berbagai fasilitas bandar udara.  Termasuk aspek airside seperti runway (landasan pacu), apron/parking stand.  Landside, seperti check-in counter, ruang tunggu penumpang, conveyor belt.  Air Traffict Control dengan berbagai tekhnologi terbaik.  Disamping SDM penerbangan yang memadai secara kualitas dan kuantitas untuk pengoperasian berbagai fasilitas tersebut.

Ketiga, negara wajib menggunakan konsep pembiayaan yang bersifat mutlak.  Yaitu ada tidak ada kekayaan negara untuk alokasi pembiayaan penerbangan transportasi publik wajib diadakan negara.  Dengan demikian tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Keempat, negara wajib menggunakan konsep kekuasaan tersentralisasi dan administrasi yang bersifat desentrasilisasi.  Hanya konsep inilah yang mampu merealisasikan ketersediaan transportasi penerbangan bagi publik di seluruh penjuru negeri ini.

Kelima, tidak dibenarkan melakukan pembangunan  model neoliberal kemitraan pemerintah dan swasta.  Karena hanya akan memangkas fungsi, wewenang dan tanggungjawab negara. Ini di satu sisi, di sisi lain terbukti model neoliberal ini hanya meningkatkan beban biaya pada publik sementara persoalan keterbatasan sarana prasarana moda transportasi udara tetap tidak teratasi.

Keenam, Fasilitas bandar udara sebagai harta milik negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjalankan fungsi negara sebagai raa’in (pelayan publik).  Bukan untuk dibisniskan.  Karenanya negara tidak akan memberikan hak  pemanfaatan kepada entitas bisnis tertentu  demi mencari keuntungan. Sebaliknya entitas-entitas yang merupakan unit pelaksana teknis, seperti angkasapura, AirNav, maskapai penerbangan garuda Indonesia harus berfungsi sebagai perpanjangantangan fungsi negara sebagai ra’in.

Ketujuh,  pengelolaan yang sohih sebagaimana ketentuan syariat Islam terhadap  potensi sumber daya bahan bakar minyak yang berlimpah di negeri  memungkin negara memproduksi bahan bakar pesawat (avtur) tampa harus mengimpor seperti saat ini.

Kedelapan,  negara menerapkan politik industri berbasis industri berat. Yang meniscayakan negara memproduksi sendiri pesawat terbang berikut suku cadangnya.

Sejumlah prinsip-prinsip tersebut bersamaan atmosfir pengelolaan yang dilingkupi suasana ketulusan dan ketaqwaan kepada Allah swt  pada diri penguasa dan aparat pemerintah dengan sendirinya akan menghilangkan praktek bisnis dan kecurangan yang membahayakan nyawa masyarakat. Pada saat bersamaan setiap orang bisa menikmati penerbangan yang tidak saja murah tetapi juga aman dan nyaman.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here