Mencegah Krisis Pangan


Lukman Noerochim (Peneliti FORKEI)

Krisis pangan kini mengancam hampir di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Dampak krisis yang paling terasa akan dialami negara-negara berkembang karena kemampuan produksi pangan mereka sangat terbatas.

Ancaman krisis pangan menjadi bayang-bayang menakutkan bagi sebagian negara, termasuk Indonesia. Harga pangan menjadi bola liar yang kian sulit dikendalikan membuat setiap negara berupaya menyelamatkan kepentingan dalam negeri dan membatasi ekspor. Fenomena ini perlu disikapi secara baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk memantapkan pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Mengonsumsi produk pangan lokal berarti melepas ketergantungan impor dan keluar dari jebakan pangan asing.

Semua ini tidak lepas dari kebijakan organisasi-organisasi dunia yang terus mendorong liberalisasi perdagangan. Negara-negara berkembang yang sebagian besar di Asia dan Afrika justru terperangkap dengan kebijakan meliberalisasi sektor pangan.

kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dianggap sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.

Kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan besar ini.

Kenaikan harga pangan hingga menjadi ancaman krisis pangan yang kini dirasakan berbagai negara dunia tidak lepas dari pengaruh perubahan kebijakan di pasar global yang dibuat lembaga dunia tersebut. Salah satunya adalah konversi produk pangan ke energi yang membuat harga pangan di pasar internasional terkerek naik.

Akibat persaingan penggunaan produk pertanian untuk pangan dan energi, Indonesia juga terimbas impor dari krisis pangan. Padahal produksi pangan kita cukup jika hanya untuk konsumsi.

Ancaman krisis pangan di negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi menjadi ironis. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah buah dari kebijakan dan praktik privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington.

Akibat praktik itu semua, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktik yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF) serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat.

Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.

Karena itu, Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika Pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. 

Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki Pemerintah.

Meski banyak kendala dalam penyediaan pangan untuk rakyat, pemerintah harus tetap menjamin seluruh kebutuhan primer masyarakat, terutama soal pangan. Yang lebih penting lagi bagaimana meningkatkan daya beli sehingga masyarakat mudah mengakses ketersediaan pangan. Apa artinya swasembada pangan jika daya beli masyarakat tetap lemah.

Ketahanan pangan merupakan salah satu masalah strategis yang hukumnya wajib diperhatikan penguasa. Untuk itu, ketahanan pangan yang tangguh harus didukung dengan kekuatan politik karena menjadi bagian dari kekuatan negara dalam menjaga kedaulatan negara dari intervensi asing. Apalagi kini, isu pangan menjadi alat politik bangsa-bangsa barat guna mempengaruhi situasi politik suatu negara.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post